alexa-tracking
Entertainment
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d8591fc349d0f70ee38b361/problematika-ruu-kpk-sebenarnya-untuk-siapa
Lapor Hansip
21-09-2019 09:59
Problematika RUU KPK, Sebenarnya Untuk Siapa?
Problematika RUU KPK, Sebenarnya Untuk Siapa?

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK adalah: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dilihat padaย Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Sumber: www.kpk.go.id )

KPK bagaikan udara segar bagi masyarakat di tengah polemik politik yang begitu memprihatinkan sekarang. Sederet prestasi yang diraih oleh KPK menjadikan harapan bagi masyarakat badan yang bisa di andalkan, membasmi para tikus berdasi yang tidak memikirkan persoalan yang terjadi pada rakyat sekarang ini. Duduk di kursi pemerintahan bukan karna ingin menyuarakan aspirasi rakyat tetapi demi kepentingan pribadi dan golongan. Pengesahan RUU KPK pada tanggal 19 September 2019 banyak menguejutkan bebagai kalangan menuai kritikan dan penolakan masyarakat. Mulai dari proses pengesahan RUU KPK yang di anggap tertutup dan tidak melibatkan aspirasi publik dan isi RUU KPK yang melemahkan KPK.

Problematika RUU KPK, Sebenarnya Untuk Siapa?

10 point yang menjadi persoalan di dalam draf RUU KPK (sumber: www.kpk.go.id ) yaitu:

1.Independensi KPK terancam

a. KPK tidak disebut lagi sebagai lembaga Independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
b. KPK dijadikan lembaga Pemerintah Pusat
c. Pegawai KPK dimasukan dalam kategori ASN sehingga hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan;

2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi

a. Penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Dewan Pengawas. Sementara itu, Dewan Pengawas dipilih oleh DPR dan menyampaikan laporannya pada DPR setiap tahunnya;
b. Selama ini penyadapan seringkali menjadi sasaran yang ingin diperlemah melalui berbagai upaya, mulai dari jalur pengujian UU hingga upaya revisi UU KPK
c. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan dilakukan secara tertutup. Sehingga bukti-bukti dari Penyadapan sangat berpengaruh signifikan dalam membongkar skandal korupsi;
d. Penyadapan diberikan batas waktu 3 bulan. Padahal dari pengalaman KPK menangani kasus korupsi, proses korupsi yang canggih akan membutuhkan waktu yang lama dengan persiapan yang matang. Aturan ini tidak melihat kecanggihan dan kerumitan kasus korupsi yang terus berkembang;
e. Polemik tentang Penyadapan ini semestinya dibahas secara komprehensif karena tidak hanya KPK yang memiliki kewenangan melakukan Penyadapan;

3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR

a. DPR memperbesar kekuasaannya yang tidak hanya memilih Pimpinan KPK tetapi juga memilih Dewan Pengawas
b. Dewan pengawas menambah panjang birokrasi penanganan perkara karena sejumlah kebutuhan penanganan perkara harus izin Dewan Pengawas, seperti: penyadapan, penggeledahan dan penyitaan

4. Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi

a. Penyelidik KPK hanya berasal dari Polri, sedangkan Penyidik KPK berasal dari Polri dan PPNS;
Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bagi KPK dapat mengangkat Penyelidik dan Penyidik sendiri;
b. Lembaga-lembaga KPK di beberapa negara di dunia telah menerapkan sumber terbuka Penyidik yang tidak harus dari kepolisian, seperti: CPIB di Singapura, ICAC di Hongkong, MACC di Malaysia, Anticorruption Commision di Timor Leste, dan lembaga antikorupsi di Sierra Lone.
c. Selama ini proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan KPK sudah berjalan efektif dengan proses rekruitmen yang terbuka yang dapat berasal dari berbagai sumber;

5. Penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung

KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan Penuntutan Korupsi;
Hal ini beresiko mereduksi independensi KPK dalam menangani perkara dan akan berdampak pada semakin banyaknya prosedur yang harus ditempuh sehingga akan memperlambat penanganan perkara

6. Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria

Ketentuan yang sebelumnya diatur di Pasal 11 huruf b UU KPK tidak lagi tercantum, yaitu: mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat;
Padahal pemberantasan korupsi dilakukan karena korupsi merugikan dan meresahkan masyarakat dan diperlukan peran masyarakat jika ingin pemberantasan korupsi berhasil;

7. Kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas

Pengambilalihan perkara hanya bisa dilakukan untuk proses Penyelidikan;
KPK tidak lagi bisa mengambil alih Penuntutan sebagaimana sekarang diatur di Pasal 9 UU KPK

8. Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan

a. Pelarangan ke luar negeri
Meminta keterangan perbankan
Menghentikan transaksi keuangan yang terkait korupsi
b. Meminta bantuan Polri dan Interpol

9. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan

a. KPK menetapkan suatu kasus penyidikan melalui proses yang sangat hati-hati karena tidak adanya penghentian penyidikan dan penuntutan. Melalui ketentuan tersebut akan menurunkan strandar KPK dalam penanganan kasus.
b. Penghentian penyidikan dan penuntutan yang belum selesai selama 1 (satu) tahun akan membuat potensi intervensi kasus menjadi rawan. Terlebih pada kasus yang besar serta menyangkut internasional proses penanganan akan sangat sulit menyelesaikan selama satu tahun. Selain itu, berpotensi juga dilakukan penghambatan kasus secara administrasi sehingga lebih dari 1 (satu) tahun.
c. Tingkat kesulitan penanganan perkara dari satu perkara ke perkara lain bermacam-macam, sehingga mungkin saja ada perkara yang amat rumit sehingga membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk menanganinya.
d. Tidak pernah ada aturan dalam sistem hukum acara pidana nasional yang mengatur bahwa suatu penyidikan/penuntutan harus dihentikan jika selama jangka waktu tertentu proses penyidikan/penuntutannya belum selesai, jadi aturan ini adalah aturan anomali yang sama sekali tidak mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum KPK.

10. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas

a.Pelaporan LHKPN dilakukan di masing-masing instansi, sehingga hal ini akan mempersulit melihat data kepatuhan pelaporan dan kewajaran kekayaan Penyelenggara Negara;
b. Posisi KPK direduksi hanya melakukan kooordinasi dan supervisi;
c. Selama ini KPK telah membangun sistem dan KPK juga menemukan sejumlah ketidakpatuhan pelaporan LHKPN di sejumlah institusi;

Dari uraian tersebut, RUU KPK di buat sebenarnya untuk kepentingan siapa? Siapa yang akan di untungan atas disahkan RUU tersebut?

Problematika RUU KPK, Sebenarnya Untuk Siapa?
Sumber: Google
Diubah oleh novitatari
profile-picture
profile-picture
profile-picture
purpleishapple dan 4 lainnya memberi reputasi
5
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
21-09-2019 11:48
komprehensif sekalih
profile-picture
simsol... memberi reputasi
1
21-09-2019 12:07
Quote:Original Posted By agungdar2494 โ–บ
komprehensif sekalih


Gumawo oppa emoticon-Angel
Diubah oleh novitatari
profile-picture
simsol... memberi reputasi
1
21-09-2019 19:03
Semangat selalu ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š
profile-picture
simsol... memberi reputasi
1
21-09-2019 19:07
Quote:Original Posted By Dersa.afr16 โ–บ
Semangat selalu ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š


Aassiiiiaaappp emoticon-Kiss
Diubah oleh novitatari
profile-picture
simsol... memberi reputasi
1
21-09-2019 21:16
Quote:Original Posted By novitatari โ–บ
Aassiiiiaaappp emoticon-Kiss


salah kamar epentnya gan harusnya taruh di lonjeemoticon-Ngakak

Minta pindahkan ama momod gan ke lonjeemoticon-Ngakak
Diubah oleh simsol...
profile-picture
LaSeixas memberi reputasi
1
22-09-2019 06:38
Quote:Original Posted By simsol... โ–บ
salah kamar epentnya gan harusnya taruh di lonjeemoticon-Ngakak

Minta pindahkan ama momod gan ke lonjeemoticon-Ngakak


Gtu yaaa emoticon-Bingung
profile-picture
simsol... memberi reputasi
1
22-09-2019 10:39
Quote:Original Posted By novitatari โ–บ
Gtu yaaa emoticon-Bingung


yap ganemoticon-Ngakak
0
22-09-2019 11:37
lama kelamaan KPK diganti jd Komisi Perizinan Korupsiemoticon-Turut Berduka
profile-picture
anasforever memberi reputasi
1
22-09-2019 17:10
Quote:Original Posted By simsol... โ–บ
yap ganemoticon-Ngakak


Makasih yaa
profile-picture
simsol... memberi reputasi
1
22-09-2019 17:11
Quote:Original Posted By jukinightray โ–บ
lama kelamaan KPK diganti jd Komisi Perizinan Korupsiemoticon-Turut Berduka


emoticon-Ngakak bener jg yaaa, mungkin jg mau di buat begtu tuu KPK
profile-picture
simsol... memberi reputasi
1
25-09-2019 08:02
demi kesejahteraan wakil RAKYAT dan kesengsaraan RAKYAT, kpk harus di revisi, klo tidak di revisi akan mengganggu peningkatan perekomian wakil RAKYAT dan anggota dHewan yang terhormat, Terimakasih bapak2 wakil RAKYAT yang sudah mewakili RAKYAT dan demi kesengsaraan RAKYAT... terimakasih bapak presiden karna sudah mendukung wakil RAKYAT yang bekerja keras untuk merivisi KPK untuk kesejahteraan para koruptor, mantab prestasi pemerintahan yang skarang, lanjutkan terus yang penting RAKYAT tetep sengsara.
profile-picture
novitatari memberi reputasi
1
25-09-2019 08:04
demi kesejahteraan wakil RAKYAT dan kesengsaraan RAKYAT, kpk harus di revisi, klo tidak di revisi akan mengganggu peningkatan perekomian wakil RAKYAT dan anggota dHewan yang terhormat, Terimakasih bapak2 wakil RAKYAT yang sudah mewakili RAKYAT dan demi kesengsaraan RAKYAT... terimakasih bapak presiden karna sudah mendukung wakil RAKYAT yang bekerja keras untuk merivisi KPK untuk kesejahteraan para koruptor, mantab prestasi pemerintahan yang skarang, lanjutkan terus yang penting RAKYAT tetep sengsara.
profile-picture
novitatari memberi reputasi
1
25-09-2019 08:52
Quote:Original Posted By anasforever โ–บ
demi kesejahteraan wakil RAKYAT dan kesengsaraan RAKYAT, kpk harus di revisi, klo tidak di revisi akan mengganggu peningkatan perekomian wakil RAKYAT dan anggota dHewan yang terhormat, Terimakasih bapak2 wakil RAKYAT yang sudah mewakili RAKYAT dan demi kesengsaraan RAKYAT... terimakasih bapak presiden karna sudah mendukung wakil RAKYAT yang bekerja keras untuk merivisi KPK untuk kesejahteraan para koruptor, mantab prestasi pemerintahan yang skarang, lanjutkan terus yang penting RAKYAT tetep sengsara.


Mereka yang duduk di singgah sana mewakili rakyat sepertiny orang2 yg terlalu pintar.
profile-picture
anasforever memberi reputasi
1
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
ยฉ 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.