Adalah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah menjadi dramatisasi. Entah karena para koruptor ketakutan atau KPK sudah dipolitisasi? Semua seakan dibuat rancu dan membingungkan bagi rakyat. Benarkah demikian?

Seperti Gansis ketahui, sejumlah pihak yang menolak revisi, mengagap KPK kini menuju senjakala, perlahan 'dikubur pelan-pelan ke pemakaman'.

Bayangkan! KPK yang sudah berdiri selama 17 tahun dan banyak menangkap para koruptor, independensinya kini dipertanyakan. Atau sengaja mungkin dipertanyakan?




Bagaimana tidak? Menurut sebagian pihak yang menolak, pengesahan revisi UU KPK telah menyerang garda terdepan pemberantasan korupsi di bumi pertiwi. KPK di ujung tanduk, koruptor bernapas lega, benarkah demikian? Entahlah. 

Seperti biasanya, sebelum melanjukan ulasan ini, jangan lupa subcibe ini thread dan langsung saja,  Apakah Harus Menunggu Kiyamat Korupsi Baru Bisa Lenyap dari Negeri ini? Sebagai berikut; 



 


Salah satu poin yang cukup krusial dan menjadi perdebatan sengit adalah masalah pembentukan dewan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.Walapun sebenarnya, bisa dikatakan tujuh poin itu juga dianggap 'menggembosi' KPK. 

Sedikit tidak lucu memang, jika KPK memiliki dewan pengawas maka KPK apa bedannya seperti Kapolri? Yang memang tugasnya sebagai pelaksana yudikatif. Sebaliknya, jika KPK tidak memiliki dewan pengawas maka bisa jadi KPK menjadi absolute abouse? 

Mungkin akan kontradiktif dengan hukum Tata Negara Indonesia. Karena KPK tidak dipilih melalui pemilu. Sedangkan pelaksana yudikatif sudah ada Kejaksaan dan Kapolri. 

Permasalahannya adalah adanya KPK lahir karena dianggap pelaksana yudikatif yang ada, belum sanggup memberantas kasus korupsi di indonesia. Membingungkan bukan? Begitulah keadaan negeri kita saat ini. 

Jika sudah dilematis seperti ini, lantas ingin bertanya pada siapa? Olehnya, ijinkan ane melukiskan sedikit lewat rangkaian aksara prosa berikut ini.