Ketika Revisi UU KPK Membuat Rakyat Kecewa

Beranda

...

The Lounge
Ketika Revisi UU KPK Membuat Rakyat Kecewa

agung.falsafah

20-09-2019 09:15

Ketika Revisi UU KPK Membuat Rakyat Kecewa

Sumber Gambar

Tak bisa dipungkiri kasus korupsi di negeri ini masih menjadi sebuah wabah serius yang harus ditangani dengan semaksimal mungkin

Seperti yang kita tahu, bahwa korupsi bukanlah sebuah kejahatan yang kecil namun korupsi adalah sebuah kejahatan yang begitu besar. Karena efek yang ditimbulkannya benar-benar luar biasa bagi negeri ini

Maka dari itu untuk menumpas kejahatan korupsi didirikanlah sebuah lembaga yang bernama KPK pada tahun 2002 silam, seperti yang kita ketahui hingga detik ini bahwa KPK memiliki peran yang sangat vital bagi pemberantasan korupsi di negeri ini
Sepak terjang KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini nampaknya berbuah manis, dukungan penuh dari masyarakat membawa energi positif bagi lembaga yang satu ini

Quote:

Lembaga KPK sendiri bersifat independen tanpa terkait dengan lembaga manapun, sehingga kinerja KPK bisa lebih leluasa ya gan
Dibalik itu semua hingga saat ini KPK selalu mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia, bahkan banyak masyarakat yang mengaku dan berpendapat bahwa KPK adalah lembaga yang paling bisa dipercaya kinerjanya

Mungkin sebagian dari kita tau bahwa akhir-akhir ini lembaga yang satu ini ramai diperbincangkan baik di dunia nyata maupun di dunia maya
Problem yang terjadi adalah mengenai revisi UU KPK yang dinilai akan melemahkan KPK dan banyak masyarakat yang kecewa dan tak habis fikir bisa-bisanya UU KPK harus direvisi

Dukungan demi dukungan datang dari masyarakat luas untuk KPK agar revisi itu dibatalkan karena ini tak sejalan dengan kaidah pemberantasan korupsi dan ini justru akan melemahkan KPK dan masyarakat menilai bahwa Revisi UU adalah cara yang tidak tepat karena ini justru akan mematikan lembaga KPK itu sendiri

Quote:

Sumber Gambar

Quote:

Diantara hal yang membuat KPK dan masyarakat menolak adanya Revisi UU ini adalah dimana proses penyadapan yang dilakukan akan semakin dirasa sulit
Penyadapan hanya bisa dilakukan setelah ada izin dari Dewan Pengawas KPK. Penyadapan hanya diberi batas waktu selama tiga bulan saja

Padahal Berdasar pengalaman KPK sebelum-sebelumnya, penanganan kasus korupsi membutuhkan waktu yang lama ya gan tentu dengan persiapan yang matang. Aturan ini tidak melihat kecanggihan dan kerumitan kasus korupsi yang terus berkembang

Tentu ini membuat kinerja KPK cukup terganggu ya gan

Quote:

Sumber Gambar

Quote:

Revisi UU yang dilakukan ini ditolak oleh KPK dan juga masyarakat, karena Revisi yang dilakukan akan menggangu independensi dari KPK itu sendiri ya gan, disisi lain Revisi UU ini mengharuskan Dewan Pengawas KPK dibentuk oleh DPR dan juga Dewan Pengawas KPK dipilih juga oleh DPR

Quote:

Sumber Gambar

Quote:

Sejumlah kegiatan penanganan perkara harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, seperti penggeledahan, penyadapan, dan juga penyitaan, tentu Aturan ini sendiri akan memperlambat kerja dari KPK ya gan

Tak mengherankan jika banyak pihak yang menolak dengan revisi UU ini, karena ini tak sejalan dengan cita-cita untuk membebaskan bangsa ini dari jerat korupsi. Jika terus menerus seperti ini bagaimana korupsi bisa diberantas sedangkan KPK selalu dijegal dalam melangkah. Tentu kita selalu berharap dan berdoa ya gan, semoga bangsa ini selalu dijaga olehNya sehingga kedamaian tetap akan senantiasa terjaga dan semua masyarakat bisa hidup damai dan sejahtera... Aaminn