Pendapat dan Opini Ane Tentang Revisi UU KPK.

Beranda

...

The Lounge
Pendapat dan Opini Ane Tentang Revisi UU KPK.

setan.engas

19-09-2019 06:32

Pendapat dan Opini Ane Tentang Revisi UU KPK.

Gambar

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang merugikan banyak orang. Pada dasarnya orang melakukan korupsi hanya demi untung menguntungkan kekayaan pribadi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu lembaga yang menangani kasus korupsi tersebut. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Akhir - akhir ini di media sosial banyak sekali berita tentang revisi UU KPK. Adanya revisi tersebut banyak sekali mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal tersebut sangat penting, mengingat kedudukan KPK dalam melakukan tugas dan fungsi yang bekerja secara Indipenden.

Dan kemaren 17 September 2019, DPR mengesahkan hasil revisi UU no 30 tahun 2002 tentang KPK.

Apa saja sih yang berubah?

Quote:

1. Kedudukan Lembaga KPK

Gambar

Setelah revisi UU KPKoleh DPR, Kedudukan KPK sebagai lembaga negara yang menjalankan tugasnya secara Indipenden dan tidak terikat oleh pengaruh kekuasaan apapun akhirnya diubah menjadi Lembaga Pemerintah Eksekutif, bukan menjadi Lembaga Indipenden lagi.

Menurut pendapat ane, ane tidak setuju dengan revisi UU tersebut. Mengapa?
Karena KPK tidak bisa leluasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang indipenden. Point tersebut secara tidak langsung melemahkan fungsi dan tugas KPK yang diemban selama ini. KPK harus bersih dari orang - orang yang mau berkepentingan politik maupun kepentingan pribadi. Biarkanlah KPK menjadi lembaga sendiri tanpa ada hubungannya dengan lembaga yang lain.

Quote:

2. Penghentian Penyidikan dan Tuntutan

Gambar

Revisi kali ini, menghadirkan apa dan fungsi dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas berfungsi sebagai berikut :

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.
3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang.
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala satu kali dalam satu tahun.

Kali ane setuju dengan revisi ini. Menurut ane dengan adanya Dewan Pengawas maka fungsi KPK atas penyalahgunaan kekuasaan dapat dibatasi. KPK diberikan kekuasaan tapi tidak secara absolut. Selain itu, struktual KPK dibuat lebih rapi dan tidak maruk soal kekuasaan politik. Kode etik juga sangat penting untuk melindungi hak personal seseorang. Jadi dengan adanya Dewan Pengawas, KPK lebih mudah dikontrol lagi dalam mengawasi jalannya KPK. Disini Dewan Pengawas bertugas untung mengawasi bukan untuk menjalankan. Tapi KPK dapat mendengar masukan-masukan dari Dewan Pengawas.

Dari point diatas, itu beberapa opini ane tentang UU revisi KPK. Memang kedudukan KPK dalam sebuah negara itu sangat penting. Tapi kekuatan dari KPK dalam pengawasan dinilai terlalu over power. Jadi dengan adanya revisi ini, KPK tau batasan - batasan mana saja yang merupakan tugas dan fungsi itu. Nilai pro dan kontra itu wajar, tapi jangan sampai keputusan yang kau buat membuat kau menjadi fanatik dan tidak mau mendengarkan masukan orang lain.

Aku Cinta KPK ku, Aku tidak mau KPK ku mati. Maju Terus KPK !!!

Tulisan Asli TS tentang Opini UU KPK.