alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d8182bff0bdb214b21e37e0/refly-harun-pertanyakan-kapasitas-polisi-jaksa-atasi-korupsi-di-daerah
Lapor Hansip
18-09-2019 08:05

Refly Harun Pertanyakan Kapasitas Polisi-Jaksa Atasi Korupsi di Daerah

Refly Harun Pertanyakan Kapasitas Polisi-Jaksa Atasi Korupsi di Daerah


Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan kapasitas polisi dan kejaksaan mengatasi kasus korupsi di daerah. Dia heran jika dua lembaga penegak hukum itu mengambil alih tugas KPK di daerah.

"Pertanyaannya begini, sejauh mana polisi dan kejaksaan memperbaiki diri? Hingga bisa mengambil alih tugas di daerah tersebut," kata Refly kepada detikcom, Selasa (17/9/2019).

Refly mengakui, awal mula dibentuk KPK karena polisi dan kejaksaan tidak maksimal dalam penindakan kasus korupsi. Refly lalu menyebut, salah satu upaya terbaik membubarkan KPK yakni membuat kepolisian dan kejaksaan bisa dipercaya memberantas korupsi.


"Apakah kepolisian dan kejaksaan on the right track, (sehingga) KPK memang tidak dibutuhkan lagi? Lahirnya KPK adalah, karena penegak hukum dianggap belum mampu, bekerja efektif dan efisien memberantas korupsi. Satu-satunya cara terbaik untuk membubarkan KPK, membuat kepolisian dan kejaksaan bisa dipercaya dalam pemberantasan korupsi," ucap Fahri.

Bagi Refly, kinerja polisi dan kejaksaan belum maksimal. Bahkan, ada yang tersandera kasus korupsi.

"Perasaan muncul, tapi kita harus berasakan fakta dan data. Secara umum, kan belum terbentuk institusi lain selain KPK. Masih dianggap part of problem kan. Bahkan kadang korupsi melibatkan aparat," kata Rafly.

Sebelumnya, UU KPK yang baru direvisi hanya mengatur kedudukan KPK di Ibu Kota dan menghapus kewenangan KPK membentuk perwakilan di daerah provinsi. Menkum HAM Yasonna Laoly berbicara soal sinergi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan.

"Itulah yang kita dorong sekarang ini supaya antara KPK, kepolisian, kejaksaan meningkatkan sinergitas yang baik untuk mendorong penegakan pemberantasan korupsi dan juga pencegahan. Membangun suatu sistem yang baik seperti pidato bapak presiden," kata Yasonna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).


Ia mengatakan KPK memiliki kewenangan melakukan supervisi terhadap suatu kasus di daerah. Menurut Yasonna, hal ini juga untuk menghemat anggaran.

"Bagaimana kalau di daerah nggak jalan? Maka ada kewenangan dari KPK untuk mengambil alih satu penyidikan atau kasus yang mangkrak di daerah atau di mana, KPK dapat mensupervisi. Kalau dibuat di daerah juga anggaran sudah ada polisi, sudah ada jaksa, anggaran juga besar kan," jelasnya.
(aik/aik)



sumber: https://news.detik.com/berita/d-4710...aerah?single=1

KUHP (kasih uang habis perkara) emoticon-Leh Uga
0
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
18-09-2019 08:14
yang profesor aje masih nanya, gmn gue emoticon-Mad:
profile-picture
line.blue memberi reputasi
0 1
-1
18-09-2019 08:14
Wah ini orang mau coba2 makar ternyata!!! Terindikasi HTI ini!!!
Kalau sudah anti pancasila jangan hidup di Indonesia, pergi sono nyusul ke arab!!!





(mencoba jadi cebong)
0 0
0
18-09-2019 08:31
Kapasitas?

Lah masuknya aja karna KKN
0 0
0
18-09-2019 08:31
kerjasama lah
emang sekolah khusus penyidik untuk kalangan sipil ada ?
0 0
0
Lihat 4 balasan
18-09-2019 08:34
ga ada lagi ott bupati gurbernur
0 0
0
18-09-2019 08:36
Luar biasa ya KPK.

Quote:Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diselesaikan atau berapa orang yang dipenjarakan melainkan juga diukur berapa kerugian negara yang bisa diselamatkan.

"Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan,"
kata Jokowi dalam pidato kenegaraan saat sidang bersama DPR-DPD, Jumat (16/8/2019) lalu. 

Terkait penyelamatan uang negara yang disinggung Jokowi, tiga lembaga penegak hukum mempunyai catatan masing-masing sebagai berikut:

KPK

Penyelamatan uang negara KPK sepanjang tahun lalu sebesar Rp 500 miliar.

Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan anggaran yang diserap KPK pada tahun yang sama, yakni Rp 744,7 Miliar.

Polri

Sementara itu, penyelematan uang negara oleh Polri dari kasus korupsi yang ditangani lebih tinggi dari KPK, yakni Rp 2,3 triliun pada 2018.

Uang negara tersebut diselamatkan lewat pengungkapan perkara, di antaranya tindak pidana korupsi, illegal logging atau penebangan liar, illegal mining atau pertambangan liar, dan illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal.

Keuangan negara yang diselamatkan Polri sepanjang 2018 meningkat 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang senilai Rp 1,887 triliun.

Kejaksaan

Pada 2018, Kejaksaan Agung mengumpulkan pendapatan dan penyelematan uang negara sebanyak Rp 326 miliar.

Angka itu berasal baik dari tahap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Sepanjang 2018, Kejaksaan telah menyelidiki 876 perkara, menyidik 589 perkara, menuntut 1.268 perkara, dan menjerat 704 terpidana.

https://nasional.kompas.com/read/201...n-kpk?page=all

0 0
0
Lapor Hansip
18-09-2019 08:40
Balasan post isenkdoank1
memang polisi bukan sipil ?

jika polisi sipil , memang yang bisa penyidik hanya polisi saja ?

sekolah jurusan kriminologi masih jarang sih di indonesia , namun bukan berarti penyidik harus dari kepolisian

apalagi peran detektif di indonesia masih jarang

0 0
0
18-09-2019 08:47
coba polisit n jaksa dikasi reward kalo berhasil nguak korupsi didaerah bakal di kasi kenaikan pangkat pasti banyak yg agresif berantas korupsi. ada plus minus pola pikir elu dapet berapa elu keluar berapa. ott cuma 20 juta sementara cost buat org KPK menyidik 200 juta. kalo gua sebagai presiden bakal gua tolak itu. mendingkan polisi dibuat divisi khusus buat ngurusin korupsi yg bebas dari polisi2 busuk cuma apa polisi2 kaya gitu wong level balok aja rumahnya mewah
0 0
0
Lapor Hansip
18-09-2019 09:05
Balasan post ksatriabajaputi
@ksatriabajaputi
lu kuliah kriminologi lulusnya tetep ga bisa jadi penyidik

penyidik itu ada sekolahnya sendiri, dan itu khusus. masalahnya di kpk skrg, banyak yg jadi penyidik itu honorer bukan pns atau bko.

yg namaya honorer dia bisa keluar sewaktu-waktu padahal pekerjaan penyidik itu sangat rahasia. klo dia ember bisa kacau perkaranya. ini yg dari kemarin dipermasalahkan
0 0
0
Lapor Hansip
18-09-2019 09:10
Balasan post kudo212
@kudo212

itu dia kenapa harus kepolisian saja ?

masalah ember apa nggak , memang semua polisi bisa menjaga rahasia ?
0 0
0
18-09-2019 09:15
Quote:Original Posted By tujuh.tahun
Wah ini orang mau coba2 makar ternyata!!! Terindikasi HTI ini!!!
Kalau sudah anti pancasila jangan hidup di Indonesia, pergi sono nyusul ke arab!!!





(mencoba jadi cebong)


Rombongan taliban detected.. emoticon-Mad
0 0
0
Lapor Hansip
18-09-2019 09:25
Balasan post isenkdoank1
@ksatriabajaputi
ada penyidik kepolisian, ada jaksa, ada tentara juga tp mereka ini kan jelas posisinya jelas pelayan negara. lah klo honorer kan ibarat pegawai kontrak

maksud gw penyidik kpk itu setidaknya harus pns jadi bisa diawasi negara, karena dia pelayan negara. bukan honorer
profile-picture
isenkdoank1 memberi reputasi
1 0
1
18-09-2019 09:29
banyak yang ga paham ama isi beritanya
0 0
0
18-09-2019 09:35
Quote:Menkum HAM Yasonna Laoly berbicara soal sinergi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan.


kayaknya gak bakal ada lagi nih OTT ke oknum Polisi & Jaksa
0 0
0
18-09-2019 14:21
kalo polisi dan jaksanya korup gimana?
0 0
0
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.