JAKARTA - Direktur Teknis dan Operasional PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM), Ayuda Prihantoro menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewajiban untuk kembali memperbaiki ruas Jalan Raya Kalimalang imbas dari pengerjaan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

"Sebagai pertanggungjawaban, kami memang mengembalikan fungsi fasilitas umum sebagai imbas pembangunan Tol Becakayu," ujar Ayuda saat dikonfirmasi, Senin (16/9/2019).

Ayuda menuturkan, terkait keberadaan trotoar di Jalan Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur sejatinya sebelum membangun trotoar tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan mengirim surat kepada Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Tetapi pihaknya tak kunjung mendapat balasan hingga menjelang target penyelesaian trotoar.

Baca Juga:

• Diperiksa Terkait Kasus Pendiri Kaskus, Pelapor Dicecar 13 Pertanyaan
• Contraflow Diberlakukan di Jalan Sholeh Iskandar Bogor 3,5 Bulan
• Kadis Bina Marga Siap Hadapi Ombudsman terkait Pemotongan Kabel Optik

"Sebelumnya kami sudah bersurat ke Dinas Bina Marga terkait penataan, kami layangkan dari tanggal 28 Mei 2018 lalu. Namun sampai saat ini tidak ada respons sehingga kami mengembalikan kembali trotoar ke tempat semula," jelasnya.

Terakhir dia menambahkan jika hal itu kini dijadikan permasalahan maka pihaknya juga siap untuk bertanggung jawab dengan cara membongkarnya, dengan catatan agar terlebih dahulu kesepakatan pada pertemuan antara pihak terkait di Kantor Dinas Bina Marga, Jalan Taman Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019) mendatang.

"Ketika ini mau dibongkar, kami siap. Setelah ada kesepakatan saat pertemuan hari Rabu besok bersama dinas terkait," tandasnya.

Sekedar informasi, pengendara di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit Jakarta Timur dihebohkan dengan penampakan trotoar yang tak lazim. Pasalnya, di tempat pejalan kaki di sana terlihat berada di tengah jalan dan dirasa mengganggu para pengemudi yang melintas.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Jakarta Timur, M Anwar mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera membongkarnya. Sebab, yang berwenang di sana adalah pemerintah pusat.

"Jadi tentunya perlu koordinasi secara intens ke pemerintah pusat. Karena kalau jalan nasional takutnya nanti anggaran duplikasi, masa dibikin kita bongkar tanpa koordinasi, ada koordinasi dulu ke pusat," ujarnya di Jakarta, Senin (16/9/2019).


Sumber : https://metro.sindonews.com/read/144...ang-1568675294

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pemkot Bogor Dukung KRB Jadi Warisan Situs Warisan Dunia UNESCO

- Iuran Naik, Warga Bekasi Tinggalkan BPJS Kesehatan

- Warga Resah Teror Pocong di Tangerang Diduga Pesugihan, Polisi Bingung