alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
324
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d801a8f2f568d2c36033661/ini-ancaman-hukuman-untuk-penghina-presiden-pekan-depan-disahkan-dpr
ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Teuku Taufiqulhadi mengungkapkan, pembahasan RUU KUHP di tingkat panitia kerja (Panja) telah selesai. Anggota Panja RUU KUHP ini mengatakan, RUU KUHP akan dilaporkan dan disahkan dalam rapat paripurna, yang menurut rencana digelar pada 25 September 2019.
Lapor Hansip
17-09-2019 06:28

Ini Ancaman Hukuman untuk Penghina Presiden, Pekan Depan Disahkan DPR

Past Hot Thread
Ini Ancaman Hukuman untuk Penghina Presiden, Pekan Depan Disahkan DPR

Jakarta - ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Teuku Taufiqulhadi mengungkapkan, pembahasan RUU KUHP di tingkat panitia kerja (Panja) telah selesai.

Anggota Panja RUU KUHP ini mengatakan, RUU KUHP akan dilaporkan dan disahkan dalam rapat paripurna, yang menurut rencana digelar pada 25 September 2019.

"Berikutnya, hasil panja ini akan dibawa ke Komisi III untuk mendapat pandangan mini fraksi sebelum dibawa ke paripurna tanggal 25 September," kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Senin (16/9/2019).

Menurutnya, selesainya pembahasan RUU KUHP merupakan upaya dekolonialisasi hukum nasional.

Sebab, KUHP yang saat ini berlaku merupakan peninggalan dari hukum Belanda.

"Panja DPR RI berhasil menyelesaikan pembahasan RKUHP untuk menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial."

"Dengan demikian, sebuah misi Bangsa Indonesia untuk melakukan misi dekolonialisasi hukum pidana nasional sudah hampir selesai," imbuhnya.

"Disebut misi dekolonisasi, karena kodifikasi hukum pidana ini adalah proses untuk membongkar atau meniadakan karakter kolonial," jelasnya.

Pria yang akrab disapa Taufiq ini menyebut, setelah selesai di tingkat Panja, RUU KUHP akan dibawa ke Komisi III DPR.

Fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan atas RUU KUHP tersebut, untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna.

"Selanjutnya, RKUHP yang akan disahkan nanti pada paripurna mendatang akan tetap disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)," terangnya.

Sementara, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, draf RUU KUHP kini tinggal dirapikan ahli bahasa dan disahkan pekan depan.

Dalam aturan yang tertuang di RUU KUHP, pasal penghinaan terhadap Presiden turut disertakan.

"Urusan soal penghinaan Presiden, semua sudah selesai."

"Artinya secara politik hukum, kita semua sudah sepakat itu harus ada," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Arsul Sani mengatakan, penyelesaian RUU KUHP itu dikebut dalam waktu dua hari di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta.

Ia mengatakan, finalisasi bersifat tertutup.

"Ini kan rapat perumusan. Kalau rapat yang harus terbuka itu kan kalau rapat pembahasan, debat."

• VIDEO: Prabowo Jajal Mobil Esemka Lalu Acungkan Jempol, Mengaku Sudah Pesan 10 Unit

"Kalau merumuskan kan sudah selesai. Ini kan cuma merumuskan."

"Yang kedua, ini akhir pekan, tidak bisa di sini rapatnya (Gedung DPR)," beber Arsul Sani.

Pasal penghinaan terhadap Presiden berada di Bagian Kedua dari Bab II (Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden).

Yakni, Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 218 ayat (1):

Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

• Penyerahan Mandat Pimpinan KPK kepada Presiden Langgar Undang-undang, Ini yang Bisa Dilakukan Jokowi

Atau, pidana denda paling banyak Kategori IV".

Pasal 212 ayat (2):

Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Hukuman tersebut bisa diperberat bagi yang menyiarkan hinaan itu.

Ancaman hukumannya pidana penjara 4 tahun 6 bulan.

Pasal 219:

• Bambang Widjojanto Cium Bau Sangit Kolusi, Sebut DPR dan Presiden Bersekutu dengan Kuasa Kegelapan

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum.

Yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Kemudian, tindak pidana tersebut bisa berlaku berdasarkan aduan dari Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 220 ayat (1):

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

Pasal 220 ayat (2):

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh kuasa Presiden atau Wakil Presiden.

https://wartakota.tribunnews.com/amp...n-dpr?page=all

Padahal tahun 2006 udah dicabut, dan Indonesia dipuji dunia karena menjadi salah satu role demokrasi. Bahkan pbb ikut memuji Indonesia tahun 2006 karena mencabut pasal penghinaan presiden.

Eh sekarang dihidupin lagi. Tapi jika itu yg membuat pak jokowi bahagia ya monggo. Saya cuma rakyat kecil, ikut presiden saja.
Diubah oleh kaskus.infoforum
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 13 lainnya memberi reputasi
14
Ini Ancaman Hukuman untuk Penghina Presiden, Pekan Depan Disahkan DPR
17-09-2019 07:05
Lha..? Itu jatohnya kan sama dengan delik aduan, klo gitu ya biarin aja ga usah sampe dibikin aturannya, karena sebelumnya juga apabila ada perbuatan/tindakan yang memang menghina atau mencemarkan nama baik presiden misalnya, dia sebagai pribadi alias sebagai warga negara tetep bisa melapor/melakukan aduan kok..

Gak perlu sampe bikin hukum khusus untuk presiden, soalnya presiden kan masih sebagai warga negara juga toh? KUHP dan ITE udah jelas deh bahasannya, yg dibahas kan jatohnya sama aja, baru bisa ditindaklanjuti klo presidennya melapor, sama juga kyk yg udah disebut di UU ITE, individu bisa melapor kok..

Memang KUHP ini sudah ketinggalan zaman, yg perlu disesuaikan lagi, tapi ya bukan hukuman ttg penghinaan karena udah jelaslah bahasannya, malah udah dibikin UU ITE nya juga..

Klo mau benerin contohnya, KUHAP tentang pembuatan Visum et Repertum Pasal 133, jelas2 disebut penyidik minta bantuan dokter/dokter kehakiman untuk membuat terang suatu perkara.. Tapi kenyataannya, polisi merekrut dokter sebagai anggota kepolisian sehingga yg selanjutnya yg melakukan pemeriksaan adalah dokter polisi, yg akhirnya mengacaukan independensi profesi dokter itu sendiri.. Pasalnya kan bilang minta bantuan dokter, bukan merekrut dokter sebagai anggota mereka supaya gampang diminta bantuannya emoticon-Hammer (S)

Ya bayangin aja, kasusnya misalnya dilakukan oleh polisi, trus yg mencari barang buktinya polisi juga, yg melakukan pemeriksaan polisi juga, yg bikin Visumnya ya polisi juga, ya mana independensinya klo gitu? Contoh nyata itu kasus Suyono, hasil pemeriksaan polisi ternyata tidak sesuai dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh tim dokter yang independen..

Dan untuk masalah kyk gini, di tingkat internasional ada yg namanya Minnesota Protocol, Indonesia termasuk yang menyepakati, tapi sampe sekarang belum mau melakukan ratifikasi untuk Minesota Protocol ke dalam aturan2 di Indonesia.. Inilah yg harusnya dibenerin, klo ngga, ya maaf saja, lembaga polisi akan menjadi lembaga superbodi di negara ini, semua kerjaan orang bisa diambilnya, contoh paling deket, pemilihan pimpinan KPK, anggota polisi aktif bisa daftar dan terpilih tanpa harus mundur dulu, trus utk RUU KPKnya juga sempat malah diajukan bahwa penyidik KPK harus dari polisi juga, untung yg ini ga disetujui Presiden..
Diubah oleh RyoEdogawa
profile-picture
profile-picture
profile-picture
MWIMRSNAIL dan 38 lainnya memberi reputasi
39 0
39
profile picture
newbie
18-09-2019 12:25
bener banget... anda cerdas
profile picture
kaskus maniac
17-09-2019 07:37


Gw perhatiin komen lu selalu berisi bre. Gw jadi nambah pengetahuan. 👌
Ini Ancaman Hukuman untuk Penghina Presiden, Pekan Depan Disahkan DPR
17-09-2019 07:03
Quote:Original Posted By budakdelusi
sudah tepat pasal itu dimasukkan, bayangkan anda hina bapak sendiri aja dibilang kurang ajar, gimana sampe hina kepala negara yang melindungi segenap tumpah darah indonesia, masa tidak dijaga kehormatannya?


Logika yang guoblokk
profile-picture
profile-picture
profile-picture
lqmnnhkm dan 28 lainnya memberi reputasi
29 0
29
Lihat 1 balasan
Ini Ancaman Hukuman untuk Penghina Presiden, Pekan Depan Disahkan DPR
18-09-2019 10:35
Makin lama negeri ini kayak di Tiongkok, apa2 dihukum, apa2 dilaporin emoticon-Hammer sampe pada demo kan ngumpul di Hongkong soalnya di HK mah lebih bebas dan santuy. Duh kebayang kalau aturan begini ditetapin di amrik, separo warga negara USA masuk penjara udah emoticon-Ngakak (S) artis2 kan tiap hari ngetwit ngehina Trump

Baca komen2 ada yang bilang buat ngejaga wibawa presiden. Emangnya jaga wibawa presiden tugas kita? Kan bukan. Tugas sang presiden berikut teamnya (teamnya yg ane maksud tuh macem yg ngerumusin personal brandingnya mau gimana, bukan kabinetnya) jaga image mah. Minding his image wasnt listed in our job desks emoticon-Cool
Diubah oleh online.addict
profile-picture
profile-picture
profile-picture
lqmnnhkm dan 2 lainnya memberi reputasi
3 0
3
Ini Ancaman Hukuman untuk Penghina Presiden, Pekan Depan Disahkan DPR
24-09-2019 13:41
Halo kok sepi sih
profile-picture
cellato memberi reputasi
1 0
1
Ini Ancaman Hukuman untuk Penghina Presiden, Pekan Depan Disahkan DPR
24-09-2019 12:01
Selamat siang
profile-picture
cellato memberi reputasi
1 0
1
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.