Perlu kalian tahu, pemerintah dan Badan Anggaran (Banngar) DPR telah menyepakati usulan penambahan anggaran belanja dewan hingga Rp 883 miliar dalam RAPBN 2020.

Sebelumnya, pagu belanja DPR RI dalam RAPBN 2020 adalah sebesar Rp 4,28 triliun. Namun, dengan penambahan anggaran itu, kini menjadi Rp 5,11 triliun. Pernyataan dari Kementerian Keuangan menyebut, anggaran itu untuk mendukung tugas dewan ke depan dan penguatan lembaga serta dukungan manajemen.

Ahhh, yakin nih? Nggak dikorupsi tuh anggaran? Atau, apakah anggaran itu sengaja ditambah, biar jalan-jalan alias plesirannya juga semakin banyak? Hayooo!

Dijelaskan Dirjen Kemenkeu Askolani, penambahan anggaran tersebut juga memiliki keterkaitan dengan perubahan anggota dewan pada tahun depan. Jumlah kursi anggota DPR bertambah 15 buah, sehingga menjadi 575 kursi. Dampaknya, sejumlah fasilitas harus ditambah, termasuk ruangan kerja dan peralatan pendukung lain.

Eitsss! Fasilitas apa nih? Mobil baru yang mewah, atau dikasih rumah satu per satu? Kan anggarannya besar ya, cukup tuh untuk beli rumah masing-masing anggota dewan. Enak banget ya jadi anggota DPR, pantas saja mati-matian saat pemilu, sampai harus keluar uang banyak untuk ‘ngebom’ suara. Hehehe…

Katanya si Askolani, penambahan Rp 833 miliar itu lebih kecil dibanding dengan usulan awal DPR. Permintaan tersebut ditolak mengingat pemerintah harus mempertimbangkan skala prioritas kegiatan lain. Salah satu pengajuan yang ditolak adalah perluasan ruang rapat.

Lho? Kalau pemerintah ada prioritas lain, ngapain sih nambah anggaran DPR terlalu tinggi? Mending sedikit saja, lalu uangnya dipakai untuk pembangunan atau pengembangan sumber daya manusia gitu, daripada memanjakan anggota dewan. Haduh!

Askolani menyebutkan, meski sudah ditambah, anggaran DPR sebenarnya lebih kecil dibanding dengan anggaran yang ditetapkan pada tahun ini. Dalam APBN 2019, tercatat anggaran belanja DPR adalah Rp 5,37 triliun, artinya terdapat penurunan hingga 10 persen pada tahun depan.
Ahhh sudahlah. Masyarakat Indonesia juga tahu kok kinerja DPR seperti apa.