News
Batal
KATEGORI
link has been copied
24
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d73894cb8408830d27a5380/sujiwo-tejo-jangan-pilih-pemimpin-yang-mau-lemahkan-kpk
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK Ajakan tersebut diakui Sujiwo Tejo telah ia pikirkan secara matang. Suara.com - Seniman Sujiwo Tejo menunjukkan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diunggapkan lewat Twitter pribadinya @sudjiwotedjo pada Sabtu (7/9/2019). Pria yang memiliki nama asli Agus Hadi Sudjiwo menyerukan masyarakat untuk memilih pemimpin
Lapor Hansip
07-09-2019 17:41

Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK

Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK

Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK

Ajakan tersebut diakui Sujiwo Tejo telah ia pikirkan secara matang.

Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK

Suara.com - Seniman Sujiwo Tejo menunjukkan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diunggapkan lewat Twitter pribadinya @sudjiwotedjo pada Sabtu (7/9/2019).

Pria yang memiliki nama asli Agus Hadi Sudjiwo menyerukan masyarakat untuk memilih pemimpin dan partai politik yang tepat pada Pemilu 2024. Ajakan tersebut diakui Sujiwo Tejo telah ia pikirkan secara matang.

Sementara pemimpin dan partai politik yang layak dipilih adalah mereka yang menolak upaya pelemahan kinerja KPK.

"Di Pemilu 2024 jangan mencoblos partai/capres mana pun yang kini beraklamasi mendukung pelemahan terhadap KPK. Kecuali partai-partai tersebut merevisi aklamasinya. Twit ini aku tulis dengan mantra Kolocokro dalam hati...lengkap dengan Ya Hayyu Ya Qoyyum...and i mean it," tulis @sudjiwotedjo.

Sontak cuitan tersebut direspons warganet, tak sedikit dari mereka yang memberikan komentar bernada dukungan seperti ini.

"Kalau presiden sudah bikin dekrit gini, sebagai rakyat siap melaksanakan," tulis @salaamitusalam.

"Siaap..sudah disrinsut dan dikasih reminder di maret 2024," celoteh @Kurniadi_sr.

Diketahui, sebelumnya DPR RI menyetujui revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR, Kamis siang. Dalam pembahasan yang singkat, seluruh fraksi setuju akan adanya draft revisi UU KPK.

Revisi UU KPK tersebut nantinya akan dibahas bersama pemerintah. Dalam draft tersebut, kewenangan KPK makin dibatasi, diantaranya dengan usulan adanya dewan pengawas.

Penyidik harus melapor pada dewan pengawas untuk bisa melakukan penyadapan atau penggeledahan. Revisi UU KPK tersebut juga mengatur soal penghentian kasus korupsi.

Keputusan tersebut pun menuai kontroversi dari sejumlah pihak. Mereka mendesak Presiden Jokowi untuk menolak revisi UU KPK.
sumber
☆☆☆☆☆☆☆

Siapa elu?
Maksa nyentrik biar dibilang beda?
Jadi orang itu harus bisa berdiri di tengah kalau memang ingin dianggap tak berpihak. Kalau dalam hati tak mampu untuk tidak berpihak, jangan munafik. Bilang hitam itu hitam, putih itu putih. Jangan memaksa untuk menjadi abu-abu. Cuma banci yang tak berani bersikap dan menunjukan jati diri. Bersembunyi dibalik nama budaya. Berevolusi menjadi bunglon demi menyelamatkan diri.

Fadli Zon, sejak tahun 2016 sudah mengatakan bahwa Gerindra sebenarnya berencana mengajukan revisi UU KPK. Lantas kenapa mereka surut mundur kebelakang. Jawabannya simpel. Mencari muka dan mencari suara untuk Pileg dan Pilpres 2019. Lalu apa manusia ini paham? Paham dengan semua manuver ini? Nyatanya tidak. Dia tetap mendukung meskipun samar dan tak berani terus terang. Tapi segala ucapannya selalu mengundang serangan, meskipun dengan bumbu pemanis, kosakata bak drama dan sajak.

Lalu sekarang, Fadli Zon mendukung penuh revisi UU KPK ini. Apa berani manusia ini menunjuk langsung batang hidung Fadli Zon? Nyatanya tidak!
Lagi-lagi manusia ini bersembunyi lewat kosakata bak drama dan sajak.

KPK bukan Lembaga Suci. Bukan lembaga tempat para malaikat bernaung. Bukan tempat para orang-orang suci bergerak atas nama Tuhan.Jika KPK salah, tegur. Jika KPK benar, bela. Bukan berarti KPK tak boleh diperbaiki jika melewati batas. Tapi tak boleh juga didorong agar keluar dari jalur.

KPK itu ibarat bejana. Jika susu yang dituangkan kesana, maka putihlah ia. Jika tinta hitam dituangkan kesana, hitamlah ia. Jika nanah busuk dituangkan kesana, busuklah ia.

KPK bukan panggung drama bagi para pimpinannya. Yang terjungkal karena berbuat cabul. Yang dengan tanpa malu menjual diri demi segepok uang dan menghadirkan saksi palsu.

KPK bukan panggung belas kasihan. Ketika penyidiknya terluka. Sebab disana, diluar bejana ini, banyak aparat yang juga terluka, mati sia-sia demi Demokrasi dan Pancasila. Polisi yang mati terbakar. TNI yang mati dihujam panah.

Cermin kaca. Itu yang harus ada pada setiap lembaga. Agar semua berkaca, bahwa manusia membawa karma. Bagi yang ikhlas, maka tersenyumlah dia dengan bangga. Tapi bagi tidak ikhlas, maka diapun terus merengut dalam jumawa.

Bela KPK, tapi jangan membabi buta.
Kritisi KPK, tapi jangan membuat terhina.

Fadli Zon setuju revisi UU KPK.
Fahri Hamzah menyerang KPK tanpa henti.
PKS bahkan menganggap KPK disetir Zionis Yahudi dan menuntut pembubarannya.
Kenapa manusia nyentrik berbudaya ini diam saja?
Jawabannya mudah. Karena dia banci.

Dan selalu ada satu nama yang terbiasa dipersalahkan. Siapa dia? Semua tahu jawabannya.

Link-Link bukti :

PKS Bela Fahri Hamzah yang Ingin Bubarkan KPK/Oktober 2011

Fahri Hamzah Sarankan KPK Dibubarkan, Pukat UGM: Logikanya Kacau/Juli 2017

=======

Sebelum Pileg dan Pilpres :

Fadli Zon: Kita Punya Alasan Kuat Tolak Revisi UU KPK/Pebruari 2016

Setelah Pileg dan Pilpres :

Fadli Zon Klaim Revisi Undang-undang untuk Perkuat KPK/September 2019

Diubah oleh i.am.legend.
profile-picture
profile-picture
s2mrino dan bhumbhazta memberi reputasi
0
Halaman 1 dari 2
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 17:47
Sujiwo Tejo mah Rocky Gerung versi kejawen.....sami mawon.😁😆😅😂
profile-picture
profile-picture
profile-picture
sagutumbuk dan 3 lainnya memberi reputasi
3 1
2
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 18:05
Ah bacot emoticon-Embarrassment
profile-picture
profile-picture
profile-picture
handratas dan 4 lainnya memberi reputasi
0 5
-5
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 18:05
Petugas Partei bisa apa emoticon-Big Grin

Selamat menikmati oligarkis mamak banteng cs

Quote:Inisiator Revisi UU KPK adalah 6 Politikus Partai Pendukung Jokowi

tirto.id - Dalam pidato kenegaraan di DPR pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan: "Ukuran kinerja pemberantasan korupsi perlu diubah." "Keberhasilan para penegak hukum," katanya, "bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya dari berapa orang yang dipenjarakan." Jokowi menambahkan, "harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran... bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi." Dalam Rapat Paripurna yang hanya dihadiri 70-an anggota dewan pada Kamis (5/9/2019) kemarin, partai pendukung Jokowi setuju merevisi Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan salah satu alasan kenapa peraturan ini perlu direvisi karena pemberantasan korupsi belum maksimal. Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Masinton, selama ini tidak mengoptimalkan fungsi pencegahan dan lebih suka unjuk gigi lewat penindakan, termasuk Operasi Tangkap Tangan—selaras dengan pernyataan Jokowi. "Kalau KPK hanya menindak, itu tidak akan menyelesaikan masalah korupsi," jelas Masinton di Kompleks Parlemen di Senayan, Jumat (6/9/2019) kemarin. Masinton adalah satu dari enam politikus dari partai pemerintah yang mengusulkan revisi UU KPK. Ia mengakui menjadi pengusul revisi bersama rekannya Risa Mariska dari PDIP, Achmad Baidowi (anggota Komisi II dari Fraksi PPP), Ibnu Multazam (anggota Komisi IV dari Fraksi PKB), Saiful Bahri Ruray (anggota Komisi III dari Fraksi Golkar), dan Teuku Taufiqulhadi (anggota Komisi III dari Fraksi NasDem)

"Ada Pak Taufiqulhadi," kata Masinton. "Pak Baidowi juga, ya?" tanya wartawan. "Iya." Masinton bilang usul ini pertama kali mencuat setelah Pemilihan Umum 2019. Ia mengaku membicarakan usulan revisi UU KPK dengan anggota lintas fraksi. Ia melakukan lobi-lobi dengan anggota dewan lain. Saat itu pembahasan baru sebatas dengan anggota dewan, belum dengan pihak pemerintah, klaim Masinton. "Sebagai politisi, anggota DPR pasti saling komunikasi. Mana mungkin tiba-tiba?" ucapnya, diplomatis.

Usul revisi UU KPK lantas disampaikan ke Badan Legislasi, lembaga di DPR yang salah satu tugasnya memantau dan meninjau undang-undang. Masinton mengklaim Baleg sebenarnya sudah lama membahas ini. Rapatnya tertutup. Dalam periode ini, pemerintah sudah tahu dan setuju, ujarnya. Salah satu rapat Baleg pada 3 September 2019, berbarengan pembahasan usulan revisi untuk Undang-Undang 2/ 2018 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (UU MD3). Pembahasan pada hari itu cukup alot, kata Masinton, memakan tiga jam. Setelah disetujui dalam Rapat Paripurna, DPR akan mengebut revisi sebelum masa periode kerja berakhir pada 24 September mendatang. Anggota DPR periode sekarang berharap akan melakukan tes kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK periode selanjutnya.

Wacana revisi UU KPK adalah barang lama meski baru benar-benar akan terjadi sekarang. DPR telah menginginkannya sejak 2010 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), DPR sepakat revisi UU KPK termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 Prioritas pada 26 Januari 2016. Saat itu hanya Fraksi Gerindra yang menolak revisi, lalu Fraksi Demokrat dan PKS. Upaya revisi UU KPK kembali redup hingga muncul lagi pada periode 2017: DPR membentuk panitia khusus (pansus) hak angket terhadap KPK; lalu muncul lagi sebagai salah satu rekomendasi. "Ada kepentingan tertentu yang hendak diselendupkan. Itu berkaitan dengan terganggunya kepentingan elite pusat maupun daerah karena ada monitoring dari KPK," ujar Koordinator ICW Adnan Topan Husodo kepada Tirto. "Memang menunjukkan ada agenda tersembunyi, yang tujuannya membuat lembaga antikorupsi ini dibuat lebih moderat."


Setidaknya ada sembilan implikasi negatif jika revisi terkabul, menurut Ketua KPK Agus Rahardjo. Ia adalah mengancam independensi KPK; membatasi penyadapan; sarat kepentingan politis lewat pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR; dan membatasi sumber Penyelidik dan Penyidik. Selain itu, penuntutan perkara korupsi harus berdasarkan koordinasi dengan Kejaksaan Agung; perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria; memangkas kewenangan pengambilalihan perkara di tahap penuntutan; menghilangkan kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan; dan memangkas kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN. "Pembahasan Revisi UU KPK yang secara diam-diam ... menunjukkan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya," kesimpulan Agus.

Sementara Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan jika tujuan revisi UU KPK adalah memperkuat pemberantasan korupsi, yang harus direvisi adalah UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Di dalam UU Tipikor, masih banyak yang belum inline dengan Piagam PBB yang sudah kita ratifikasi," tegas Saut saat berorasi di aksi #SaveKPK di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jumat (6/9/2019) kemarin.

Piagam PBB itu Konvensi PBB Antikorupsi tahun 2003 yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia lewat UU 7/2006. Beberapa yang belum diakomodasi dalam UU Tipikor adalah korupsi di sektor korporasi; perdagangan pengaruh; memperkaya diri secara tidak sah; perampasan aset; dan pelayanan publik.

Dengan segudang alasan itu, harapan anggota Wadah Pegawai KPK Henny Mustika Sari tak berlebihan: minta Presiden Jokowi menghentikan revisi UU KPK. "Jangan sampai sejarah mencatat KPK mati pada masa Presiden Joko Widodo," kata Henny saat berorasi di Gedung Merah Putih. Ribuan orang sudah meneken petisi mendesak Jokowi menolak revisi UU KPK. Juga KPK telah menyurati Jokowi. Isi surat itu sehimpun dengan desakan publik. Revisi UU KPK tidak akan dibahas seandainya Jokowi tidak mengeluarkan surat presiden, kata pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Lalu, apa pendapat Presiden Jokowi? Dalam pernyataannya Kamis pekan ini di Pontianak, Jokowi mengaku belum mengetahui isi rancangan revisi UU KPK. Jokowi berkata revisi UU KPK adalah "inisiatif DPR," seperti dikutip Antara. "Yang jelas KPK saat ini bekerja dengan baik. Saya belum bisa sampaikan apa-apa."

Baca selengkapnya di artikel "Inisiator Revisi UU KPK adalah 6 Politikus Partai Pendukung Jokowi", https://tirto.id/ehEC
Diubah oleh wiry
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jkwselalub3n4r dan 2 lainnya memberi reputasi
2 1
1
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 18:08
Disini prnh ada yg jd agen si ai e?
Ente baca buku panduan intelijennya deh
Disitu disebutkan
Ente sebagai agen yg tujuannya mengganggu institusi musuh
Dalam bahasa bebasnya yg harus ente lakukan adalah menyebarkan virus nyinyir.. Sehingga kegaduhan dan perang debat trjdi dimana2
Dan ente harus memperjuangkan birokrasi yg sangat kuat shingga saking kuatnya itu birokrasi semua jdi lambat!
Diubah oleh xrm
profile-picture
i.am.legend. memberi reputasi
1 0
1
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 18:10
hmmmm saya jadi bingung tapi penasaran yang dulu teriak teriak kami bersama KPK mana suaranya ya? emoticon-Bingung
profile-picture
i.am.legend. memberi reputasi
1 0
1
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 18:36
Bukannya DPR ya?
profile-picture
i.am.legend. memberi reputasi
1 0
1
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 18:39
cuma suka karya seninya aja, tapi lambat laun jadi ga sreg lagi karena sering nyinyir politik dangkal, dicampur mitos
profile-picture
i.am.legend. memberi reputasi
1 0
1
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 18:43
dilihat dari komen tsnya adalah om hendy



padahal bener omongan sujiwo tejo
dia selalu mengkritik pemerintah mau siapa pun yg jd presidennya


lucu liat tsnya g brani komentar ttg si siton n the gank
emoticon-Ngakak
0 0
0
Lihat 2 balasan
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
Lapor Hansip
07-09-2019 18:48
Balasan post hantupuskom
Quote:Original Posted By hantupuskom
dilihat dari komen tsnya adalah om hendy



padahal bener omongan sujiwo tejo
dia selalu mengkritik pemerintah mau siapa pun yg jd presidennya


lucu liat tsnya g brani komentar ttg si siton n the gank
emoticon-Ngakak


Ah elah nih dh periode ke 2 gak sah recokin napa emoticon-Blue Guy Bata (L)
0 0
0
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 18:49
Ajakan yang positif
0 0
0
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 18:54
emang goblok yg milih tuh mbahemoticon-Cape d...
0 0
0
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
Lapor Hansip
07-09-2019 18:55
Balasan post hantupuskom
Quote:Original Posted By hantupuskom
dilihat dari komen tsnya adalah om hendy



padahal bener omongan sujiwo tejo
dia selalu mengkritik pemerintah mau siapa pun yg jd presidennya


lucu liat tsnya g brani komentar ttg si siton n the gank
emoticon-Ngakak


Gw fokus ke omongan Tedjo.
Urusan orang2 DPR urusan lain.
Tapi fakta membuktikan siapa2 yang munafik tapi tak pernah diserang Tedjo. Kenapa? Karena Tedjo juga sama munafiknya.

Dibuat simpel aja.
profile-picture
smogal memberi reputasi
1 0
1
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 18:55
klo yg bolehin korupsi asal gak seberapa gimana??
profile-picture
i.am.legend. memberi reputasi
1 0
1
Lihat 1 balasan
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
Lapor Hansip
07-09-2019 18:58
Balasan post cipokan.yuk
Quote:Original Posted By cipokan.yuk
klo yg bolehin korupsi asal gak seberapa gimana??


Udah lama ada yang bilang :

"Korupsi adalah oli pembangunan."

Nyatanya didukung juga Capresnya sama si Tedjo.

emoticon-Cape d... (S)

Gede bacot doang dia.
profile-picture
smogal memberi reputasi
1 0
1
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 19:02
cak jancukers udah belagu sekarang
profile-picture
i.am.legend. memberi reputasi
1 0
1
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 19:04
Quote:Original Posted By wiry
Petugas Partei bisa apa emoticon-Big Grin

Selamat menikmati oligarkis mamak banteng cs



tsnya g bakal mau ngomentari temannya sendiri
emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jkwselalub3n4r dan 2 lainnya memberi reputasi
2 1
1
Lihat 2 balasan
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 19:05
Quote:Original Posted By i.am.legend.
Udah lama ada yang bilang :

"Korupsi adalah oli pembangunan."

Nyatanya didukung juga Capresnya sama si Tedjo.

emoticon-Cape d... (S)

Gede bacot doang dia.


banyak yg ngaku2 budayawan, ngakunya netral tp udah kliatan jelas pandangan politiknya
makin tua bukannya makin waskita, malah makin duniawi
bedain org yg punya niat baik dgn org yg punya pamrih & ambisi aja mereka gak bisa, padahal udah kliatan jelas watak & perilakunya
profile-picture
i.am.legend. memberi reputasi
1 0
1
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
Lapor Hansip
07-09-2019 19:08
Balasan post hantupuskom
Quote:Original Posted By hantupuskom


tsnya g bakal mau ngomentari temannya sendiri
emoticon-Ngakak


Belum paham dengan alur komen gw?

Gw fokus ke si Tedjo.

Bukti link udah gw tulis.
Bertahun-tahun yang lalu, terlihat jelas siapa yang paling menginginkan KPK bubar, bukan cuma dilemahkan.

Coba cari komentar si Tedjo soal PKS dan Gerindra, buat jadi pembanding.
0 0
0
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 19:26
Emang ada yang bisa menebak 2024 partainya apa aja? Jangan2 indonesia udah berubah jadi kesultanan...
0 0
0
Sujiwo Tejo: Jangan Pilih Pemimpin yang Mau Lemahkan KPK
07-09-2019 19:34
pasal 3.

kpk dr setingkat lembaga tinggi negara bakal dirubah jd dibwh pem. pusat.

fyi setelah reformasi gada lagi lembaga tertinggi (dulu mpr), adanya lembaga tinggi.

pasal 11.

yg baru cuma bs nangani perkara 1M... TANPA OPSI LAIN.

tadiny ada opsi bs nanganin yg dianggap jadi perhatian masyarakat, misal korupsi masal, korupsi dana bencana sosial dll.

blm yg lain

yang soal sadap (lupa pasalnya) harus minta izin DK, yep kek MD3 kalau mau netapin tersangka dan tetek bengekny harus izin dan kalau ini goal berarti... bahkan sebelum penyidikan apa apa harus minta izin dewan kehormatan (nama resminya mahkamah kehormatan dewan) yg udah jelas bakal membela sesama.

emoticon-Ngakak
Diubah oleh KuwuRT
0 0
0
Halaman 1 dari 2
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
Copyright © 2019, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia