Andhika Prasetia - detikNews
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest. (Foto: Lamhot Aritonang)
Quote:
Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari F-Gerindra M Taufik menyebut Partai Solidaritas Indonesia hanya mencari sensasi terkait sikapnya yang menolak pin emas untuk anggota dewan. Apa respons PSI?
"Kami selalu deh, kalau bicara transparansi, efisiensi, melawan korupsi dibilangnya publisitas. Jadinya kami juga bingung mau komentar apa. Maksudnya kalau mau cari publisitas cerita polemik asmara atau aib, ya ok lah publisitas. Masak kalau bicara transparansi, efisiensi, melawan korupsi, dibilang publisitas? Paling Bang Taufik lagi bercanda saja," sebut Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest kepada wartawan, Rabu (21/8/2019) malam.
Taufik juga meminta caleg terpilih PSI di DPRD DKI menolak gaji sebagai anggota dewan. Menurut Ernest, masalah pin emas dan gaji adalah hal berbeda.
"Konteks pin emas dan konteks gaji hal yang berbeda. Kalau pin emas kemewahan tidak perlu, sedangkan gaji adalah apresiasi kepada anggota dewan dan itu gaji yang halal. Jadi tidak bisa disamakan," kata Ernest.
Foto: Pin emas DPRD DKI (Dok. Taufiqurrahman)
Terkait masalah gaji, Ernest mengusulkan perlunya dibuat key performance indicator atau KPI. Intinya, gaji yang diterima anggota DPRD dilihat berdasarkan performa si anggota dewan.
"Kami dari PSI melihat, lebih baik Bang Taufik yang sekarang Wakil Ketua DPRD (DKI Jakarta), mungkin perlu penggajian anggota dewan tidak dipukul rata atau flat. Mungkin perlu ada semacam key permormance indicator untuk anggota dewan," ujarnya.
Pin ini akan dibagikan ke 106 anggota DPRD DKI 2014-2019 yang akan dilantik pada 26 Agustus 2019 mendatang. Ada dua pin emas 22 karat yang akan dibagikan yaitu seberat 5 gram dan 7 gram. Berdasarkan situs APBD Jakarta, total anggarannya Rp 1.332.351.130.
Sikap PSI menolak pin emas ini mendapat sindiran dari Taufik. Bagi Taufik, tindakan PSI hanya mencari sensasi.
"Kalau mencari popularitas, memang begitu, sekalian dong tolak terima gaji kalau begitu. Kan katanya pemborosan anggaran. Jangan tanggung-tanggung kalau nolak," ucap M Taufik kepada wartawan.
(dkp/ibh)