Telah 74 tahun lamanya NKRI berdaulat terbebas dari penjajah. Tapi kini musuh NKRI dan Pancasila justru bersembunyi di dalam selimut. Mereka muncul lewat cita-cita khilafah, buah pemikiran radikalisme. Ancaman ini menyebar bagaikan virus yang masuk ke tubuh. Terus-menerus berupaya meracuni rakyat Indonesia secara diam-diam, mengancam kedaulatan lewat disintegrasi bangsa.

Beberapa waktu yang lalu Kemenhan telah memaparkan bahwa banyak pihak yang menginginkan Pancasila berganti dengan ideologi khilafah. Temuan tersebut sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, 23.3% pelajar SMA, 23.4% mahasiswa , 18.1% pegawai swasta, menyetujui khilafah sebagai ideologi dan tidak setuju dengan Pancasila.

Lebih miris lagi ketika 19,4% ASN dan 19,1% pegawai BUMN yang seyogyanya bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia justru menyatakan tidak setuju dengan Pancasila. Terpaparnya mereka pada radikalisme sangat membahayakan keutuhan NKRI. Bayangkan saja, mereka yang tak setia pada NKRI justru berada dan memiliki akses terhadap informasi dan perusahaan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

CNN Indonesia[Menhan Sebut 3 Persen Anggota TNI Terpapar Radikalisme]

Kita ambil saja contoh radikalisme yang ada dalam tubuh BUMN. BUMN memiliki 2 juta pegawai di seluruh Indonesia. Artinya, lewat pemikiran radikalisme yang terus berupaya merasuki bagaikan kanker, 2 juta pegawai BUMN itu, berpotensi terpapar paham radikalisme.

IDN Times [BNPT: Ada 2 Juta Pegawai BUMN Berpotensi Terpapar Paham Radikal]

Tujuan dari radikalisme tersebut adalah cita-cita akan khilafah. Demi mewujudkannya, maka cara yang ekstrim pun menjadi pilihan. Hal inilah yang menciptakan perbuatan terorisme. Bahkan, ada contoh pegawai BUMN yang terpapar radikalisme akhirnya menjadi teroris.

Kita tengok saja peristiwa penangkapan teroris di bulan Mei 2018 yang lalu. Para teroris tersebut berjumlah 5 orang. Hal yang menjadi perhatian adalah, salah satu dari teroris tersebut adalah pegawai BUMN, yang bekerja di Perusahaan Listrik Negara (PLN) berinisial AHD atau dikenal Daulay.

Tribunnews Banjarmasin [Pegawai PLN Disebut Sebagai Terduga Teroris, Ini Fakta Sebenarnya]

Apabila kita melakukan perhitungan matematika secara sederhana, maka dari 2 juta pegawai BUMN ada 1 yang menjadi teroris. Lantas apabila kita asumsikan dari 200 juta penduduk Indonesia, maka ada kemungkinan 100 orang teroris yang mengintai rakyat Indonesia.

Adanya teroris di tubuh BUMN seperti PLN tersebut tentunya mengkhawatirkan. Apalagi PLN berperan penting sebagai penyedia energi listrik utama masyarakat. Coba saja kita bayangkan, apabila aksi terorisme terjadi terhadap PLN. Bisa saja terjadi pemadaman listrik secara massal yang bisa merugikan semua orang.

Oh, bukankah ada pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi pada 5 Agustus yang lalu? Pemadaman listrik itu meliputi sebagian dari pulau Jawa. Pemadaman yang cukup lama dan massif menyebabkan kerugian akibat blackout ini ditaksir mencapai Rp 330 Miliar.

Republika [Kerugian Pelanggan di Jabar Akibat Blackout Capai Rp 330 M]

Penulis pun pernah membuat artikel sebelumnya tentang pemadaman listrik massal atau Java blackout 2019 tersebut. Di tulisan itu, penulis menuliskan tentang kerugian tak terlihat dari blackout. Yakni dapat lepasnya para teroris dari pantauan intelijen akibat blackout tersebut.

Tetapi, temuan awal dari pihak kepolisian telah menyatakan bahwa padamnya listrik karena pohon sengon. Penulis akui bahwa penulis tak puas dengan alasan tersebut. Sebuah hal yang dirasa kurang masuk akal, karena di era modernisasi ini, seharusnya faktor alam sudah dapat diantisipasi sebelumnya. Apalagi bila faktor penyebab padamnya listrik akibat pohon sengon yang terlalu tinggi. Seolah-olah Indonesia masih sebuah negara yang jauh tertinggal dari negara lain, karena lumpuhnya energi akibat sebatang pohon.

Ternyata tak lama berselang PLN membantah penyebab Java Blackout 2019 karena pohon sengon. Pihak PLN menyatakan alasannya adalah hal teknis. Bahkan peneliti intelijen Ridlwan Habib mewanti-wanti bahwa pemadaman listrik massal tersebut bisa saja karena serangan siber terorisme. Polemik penyebab pemadaman listrik massal tersebut terus berlanjut. Hingga akhirnya negara menaruh perhatiannya. Dalam hal ini, Kepolisian telah meminta Direktorat Siber Bareskrim untuk turun tangan menyelidiki kasus Java Blackout.

Dalam menyelidiki kasus blackout, Kepala Bareskrim Komjen Idham Aziz, telah meminta Direktorat Siber Bareskrim menyelidiki kasus pemadaman listrik. "Saya bilang sama beliau dan jajaran tolong dilidik apakah ini hanya blackout biasa di Jakarta atau ada hubungannya dengan kejahatan siber. Hal ini disebabkan karena pergerakan teroris telah mengarah ke cyber, penipuan, narkoba bahkan mungkin blackout tanggal 4 kemarin, " kata Idham.

Kompas [Kabareskrim Minta Direktorat Siber Polri Selidiki Insiden Blackout]

Lewat dibukanya penyelidikan ini oleh tim siber polri dan kemungkinan akan adanya serangan siber oleh teroris sebenarnya telah membuat penulis bisa sedikit lega. Karena hal tersebut berarti padamnya listrik bukanlah karena pohon sengon yang telah membuat penulis menjadi tidak yakin dengan modernisasi Indonesia, walaupun serangan siber oleh teroris masih berupa kemungkinan.

Hal ini juga menimbulkan masalah lain karena ia bisa menjadi pembuka bahwa ada kemungkinan serangan siber teroriseme dari kelompok radikal. Apabila benar penyebab padamnya listrik 4 Agustus yang lalu adalah serangan siber, maka hal tersebut justru akan membukakan mata kita akan ancaman radikalisme di Indonesia yang mampu membuat teror secara massif dan kesadaran rakyat akan berbahayanya paham radikalisme. Sebab, teror tersebut telah menjadi teror yang sebenarnya karena pemadaman listrik adalah teror energi yang mempengaruhi banyak orang di Indonesia, dan dapat menjadi celah masuk penyebaran radikalisme yang makin massif karena mampu menyebabkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah.