Suara.com - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menilai Kota Depok Jawa Barat sebagai Kota Layak Anak (KLA) hanya jargon semata.

Arist mengemukakan prestasi yang didapat Kota Depok sebagai KLA di tingkat madya belum bisa dilihat sebagai predikat atau prestasi, lantaran keluarga di Depok masih perlu diberikan pembimbingan dan pembinaan keluarga yang ramah anak.

"Puncak sebuah kota KLA itu, kalau rumah, lingkungan sosial RT, RW, kecamatan sudah layak anak betul. Barulah dapat menuju KLA dengan kriteria sebanyak 31 (kriteria) yang harus dipenuhi seperti hak pendidikan dan lainya," katanya usai menghadiri Puncak Hari Anak di Balaikota Depok pada Kamis (8/8/2019).

Menurutnya, persoalan keluarga perlu disosialisasikan ke masyarakat. Sebab, keluarga itu garda terdepan untuk melindungi anak. Jika keluarga belum ramah dan bersahabat itu hanya jargon semata program.

"Saya tidak bangga hanya mendapatkan sertifikat KLA. Pada hari Anak Nasional diberikan sertifikat itu, bukan itu maksud dari KLA. Layak anak itu mindset pola pikir dari masyarakat, bagaimana menempatkan anak di keluarga, tanggung jawab keluarga," katanya.

Ia menambahkan, saat ini, kekerasan dan kejahatan anak di Kota Depok sangat tinggi. Bahkan, ia melanjutkan, Kota Depok berada pada urutan keempat kota di Indonesia yang paling banyak kasus kekerasan anak.

"DKI Jakarta urutan pertama, wilayah Depok masuk ke urutan ke 4 setelah Jakarta tingkat kekerasan pada anak. Lalu urutan ke dua Bekasi dan Bogor," ujarnya.

Ia mengatakan, kalau fenomena sosial ini tidak segera diatasi, maka potensi kekerasan seksual dan tindakan kriminal akan muncul lebih banyak lagi.

"Maka peran keluarga yang harus berperan, sebagai garda terdepan untuk melindungi anak," kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris membantah kasus kekerasan anak dan kejahatan anak di Depok tinggi. Bahkan, Idris mengatakan kasus kekerasan anak lebih sedikit di Depok.

Dia meyakini hal tersebut, karena Pemerintah Kota Depok telah melakukan upaya menekan kekerasan pada anak dengan melaksanakan pelatihan pra nikah, membuka sekolah ayah-ibu dan program lainnya.

"Pemkot punya komitmen menjaga anak. Upaya itu sudah membentuk kelembanggaan di kecamatan kelurahan, bahkan tingkat RW. Dengan kriteria serta indikator yang ada. Sedangkan untuk yuridisnya sudah ada perwalkot dan perda," katanya.

https://jabar.suara.com/read/2019/08...k-hanya-jargon

Depok tu ramah khilafah..