Pemimpin Lembaga superbodi KPK haruslah orang kuat. Integritas dan komitmen memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu dan tak gentar menghadapi segala medan menjadi prasayarat mutlak yang mesti dimiliki. Sebab melawan korupsi yang mengancam keutuhan bangsa dan negara adalah tugas berat, mungkin Dilan pun tak akan sanggup.

Perjuangan melawan korupsi adalah tugas yang harus diemban oleh setiap putra dan putri Ibu Pertiwi, sebuah kewajiban mutlak sebentuk pengabdian terhadap tanah air. Tapi apa yang terjadi dalam proses seleksi Pimpinan KPK kali ini sungguhlah di luar nalar, ada salah satu Putra terbaik bangsa yang ingin mengabdikan diri untuk memerangi korupsi justru dihambat perjuangannya oleh KPK itu sendiri. Ada apa gerangan?

Pigai akan menggugat Pansel Capim KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, soal keputusan Pansel Capim KPK. Natalius Pigai menduga dirinya sengaja tidak diloloskan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) pada tahap awal seleksi administrasi.

Adalah Natalius Pigai, salah satu figure terbaik putra bangsa dari Timur Indonesia yang ingin mengabdikan diri untuk berjuang melawan korupsi, tapi justri diakali oleh KPK agar tidak dapat melanjutkan perjuangannya. Natalius Pigai dihentikan perjuangannya dalam proses seleksi Capim KPK atas alasan administrasi. Perkara administrasi jelas bukan alasan yang masuk akal untuk menolak sosok sekaliber Natalius Pigai, orang yang pernah menjadi Komisioner HAM.

Kekecewaan tidak lolosnya Natalius Pigai tidak hanya hadir dari Pigai seorang, Rizal Ramli juga angkat bicara soal tidak lolosnya nama Natalius Pigai di antara 192 peserta calon pimpinan (capim) KPK. Menurut Rizal Ramli, Natalius Pigai pernah menjadi komisioner Komnas HAM, sehingga sulit membayangkan pria kelahiran Papua itu terganjal di babak seleksi administrasi. Belum lagi Natalius Pigai adalah sosok yang punya integritas, track record yang baik dan berani membela kebenaran. “Di mata saya, Pigai adalah tokoh Papua yang cerdas, berani, dan plural. Korupsi sangat banyak di Indonesia Timur. Jadi, perlu tokoh Papua yang berani untuk berantas korupsi,” ujar Rizal Ramli, Jumat (12/7/2019).

Bahkan jika kita melihat dari rekam jejak Natalius Pigai adalah orang yang diterima oleh semua kalangan, bahkan dia memiliki kedekatan khusus dengan umat muslim, meski Natalius Pigai seorang non-muslim. Natalius Pigai secara krusial memainkan peran menjaga kesimbangan bangsa saat bola panas gerakan 212 menggelora. Natalius dikenal menjadi ketua tim yang menjaga agar ketegangan antara blok Islam dan negara tidak terjadi. Natalius Pigai adalah tim pembela Habib Rizieq, ulama, habaib, umat Islam dan aktivis korban kejahatan HAM.

Tidak lolosnya Natalius Pigai sepertinya sarat akan aroma politis ketimbang persoalan administrasi semata. Natalius Pigai mencurigai ada skema politik yang bekerja di balik alasan dirinya tidak lolos proses administrasi. "Apakah ini karena pilihan politik saya yang memilih Prabowo? Apakah karena saya ini orang Papua? Atau ini semata-mata karena berkas?," ucap Natalius Pigai dalam acara Indonesia Lawyer's Club (ILC) yang tayang di stasiun tvOne pada Selasa malam (23/7).

Bila persoalannya politis jernih jelas motifnya, menimbang Natalius Pigai adalah orang yang sangat vocal dalam mengkritik pemerintahan Jokowi dengan segala janji manisnya yang mandeg perealisasiannya. Pigai juga adalah orang yang tidak segan mengkonfrontasi pemerintah ketika ada kebijakan yang yang melupakan aspek keadilan. Bising kritik Pigai mungkin Cumiakkan telinga Pemerintah. Pemerintah boleh jadi takut ketika Pigai memimpin KPK pada nantinya, Pigai akan menjadi pemberantas korupsi yang tegas tak pandang bulu dan warna partai politik. Mungkin pemerintah takut konstelasi politik bisa renggang ketika Pigai melakukan pemberantasan korupsi.

Dan yang terpenting adalah soal kedekatan Natalius Pigai dengan blok Islam konservatif yang acap bersebrangan dengan Pemerintah, juga ditenggarai menyimpan potensi radikalisme. Kubu Polisi Taliban yang ditenggarai sangat kuat bercokol dalam kubu KPK, juga dinilai memiliki potensi terpapar radikalisme menajdi alasan juga yang cukup kuat untuk menggagalkan lolosnya Natalius Pigai. Pigai ditolak agar dirinya tidak masuk dan bergabung dengan polisi Taliban tersebut, sehingga faksi polisi Taliban makin kuat dan punya alasan untuk menolak dituduh terpapar radikalisme dengan menggunakan Natalius Pigai sebagai tameng, sebab berasal dari umat non-muslim. Faksi Polisi Taliban berpotensi akan menunggangi Natalius Pigai sebagai alibi tidak adanya paparan radikalisme yang berkembang di Lembaga Antirasuah tersebut.

Namun bagaimana intrik faksi Polisi Taliban itu jelas sudah terbaca oleh BIN dan BNPT yang akhirnya masuk ke dalam unsur Pansel Capim KPK dengan tujuan memastikan pemimpin KPK nanti akan terbebas dari radikalisme. Natalius yang menganggap ketidaklolosan dirinya akibat dukungan dirinya ke Prabowo Subianto jelas terpatahkan, karena lebih penting, dan mendalam lagi adalah mencegah potensi bersembunyinya faksi Polisi Taliban di balik nama besar Natalius Pigai.

Dukungan Pigai pada Prabowo bukan sebuah soal yang lagi berarti, setelah Prabowo-Jokowi bertemu dan sepakat untuk merajut persatuan dan kesatuan memandang ke depan Visi Indonesia. Yang menjadi masalah adalah potensi kedekatan Natalius Pigai terhadap kubu Islam Konservatif dan faksi Polisi Taliban. Melalui peranan BIN dan BNPT potensi radikalisme dapat dideteksi dan akhirnya diambil sikap tegas untuk dilawan, agar KPK menjadi institusi yang tidak hanya bersih dari korupsi tapi juga dari Radikalisme.

Tapi apa iya KPK benar-benar terbebas dari kepentingan politik, terakhir kali isu Polisi Taliban Vs Polisi India yang sarat akan muatan politis dan ideologis saja belum terselesaikan, juga persoalan radikalisme yang berpotensi tumbuh kembang secara subur di Lembaga Antirasuah pun belum ada kejelasannya sampai saat ini. Tapi yang jelas penghambatan Natalius Pigai adalah sebuah bentuk intervensi politis yang mungkin sengaja diambil demi menyelamatkan KPK dari bahaya radikalisme.

Potensi radikalisme adalah bahaya nyata yang harus dicegah. Hanya BIN dan BNPT yang punya resep mujarab mengobati radikalisme, sehingga tidak salah jika unsur Pansel KPK juga diisi oleh orang BIN dan BNPT. Tapi, jika ada orang BIN dan BNPT apakah tidak akan mengganggu kredibilitas dan objektifitas pada Pansel Capim KPK? Tidak akan disetir oleh kepentingan, mengingat BIN terkenal dengan sosok kuat Budi Gunawan? Tapi mengingat peran Budi Gunawan dalam keberhasilan menciptkan rekonsiliasi tentu Budi Gunawan juga punya visi untuk membangun Indonesia, salah satunya dengan menangkal gerakan radikalisme yang bersembunyi dalam KPK. Yang terbaik adalah gas pol melakukan perlawanan terhadap korupsi dan membentengi diri dari radikalisasi.

Sumber:

https://www.tribunnews.com/nasional/...natalius-pigai

https://nasional.sindonews.com/read/...kpk-1562942201

https://www.viva.co.id/berita/nasion...dukung-prabowo

https://nasional.republika.co.id/ber...im-kpk-ke-ptun