Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam atau FPI, Munarman menegaskan bahwa pihaknya tak perlu mengajukan izin kepada aparat keamanan untuk menggelar Ijtima Ulama keempat.

Karena menurut dia perizinan hanya diterapkan pada negara otoriter.

“Saya tegaskan tak ada lembaga perizinan di Indonesia untuk acara politik dan keagamaan, izin untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat hanya diterapkan di negara otoriter,” ujarnya ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019) malam.

Menurutnya penggunaan kata izin untuk menyelenggarakan acara politik dan keagamaan sudah dihapus dalam beberapa peraturan seperti dalam UU Ormas maupun UU Kebebasan Berpendapat serta Pasal 28 E UUD 1945.

Ia mengatakan bahwa pihaknya hanya perlu mengajukan pemberitahuan atas penyelenggaraan Ijtima Ulama keempat.

“Dalam UU Ormas dan UU Kebebasan Berpendapat kata izin sudah dihapus, kita cukup ajukan surat pemberitahuan. Seharusnya teman-teman wartawan jangan membelenggu diri sendiri dengan menggunakan kata izin karena kata izin untuk penyelenggaraan acara agama dan politik sudah dihapus,” terangnya.

Sebelumnya Munarman mengakui bahwa Ijima Ulama keempat digelar sebagai wadah konsolidasi antara ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menyikapi kondisi politik terbaru, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan KPU RI yang menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

“Tentu Ijtima Ulama keempat digelar untuk mengevaluasi apa yang sudah diputuskan sebelumnya, tapi kami memperjuangkan tata nilai, bukan politik praktis kekuasaan. Kami memperjuangkan agar kecurangan dan ke-dzalim-an tidak menjadi kebiasaan di negeri ini,” ungkap Munarman.

Tak terkait pertemuan Jokowi-Prabowo

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama beserta Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) akan menggelar Ijtima Ulama keempat.

Hal itu diutarakan Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak, Sekretaris Umum FPI Munarman, dan Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif dalam konferensi pers di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Munarman mengakui bahwa Ijima Ulama keempat digelar sebagai wadah konsolidasi antara ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menyikapi kondisi politik terbaru.

Termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan KPU RI yang menetapkan pasangan Jokowi-Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

“Tentu Ijtima Ulama keempat digelar untuk mengevaluasi apa yang sudah diputuskan sebelumnya, tapi kami memperjuangkan tata nilai, bukan politik praktis kekuasaan. Kami memperjuangkan agar kecurangan dan kedzaliman tidak menjadi kebiasaan di negeri ini,” ungkap Munarman.

Sementara itu Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak menyebut Ijtima Ulama keempat tidak digelar untuk menanggapi pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi, Sabtu (13/7/2019).

“Jadi kami sudah merumuskan akan menggelar Ijtima Ulama keempat sudah dua hari sebelumnya, terlalu kecil kalau kita menggelar Ijtima Ulama hanya menanggapi pertemuan atau peristiwa, visi kita jauh ke depan,” tegas Yusuf Martak.

Sementara itu Sekjen Eddy Mulyadi mengatakan bahwa pelaksanaan Ijtima Ulama keempat baru akan ditentukan dalam rapat internal bersama ormas yang ikut serta malam ini.

Eddy juga menegaskan bahwa Ijtima Ulama keempat tak akan membahas lagi mengenai dukungan kepada Prabowo Subianto.

“Tak ada bahas dukungan-dukungan lagi, dengan putusan MK semua sudah selesai, seperti dijelaskan Munarman bahwa kami memperjuangkan nilai, bukan politik praktis,” katanya.

Sikap Kesatria

Banyak apresiasi datang terkait pertemuan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto pada akhir pekan lalu.

Menurut pengamat politik Sebastian Salang, Jokowi dan Prabowo telah menunjukkan kelasnya dengan sikap kesatria dan berjiwa besar yang lebih mengendepankan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

"Saya apresiasi adanya pertemuan itu dan salut pada sikap kesatria dua anak bangsa yang berjiwa besar demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia," ujar Pendiri lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) ini kepada Tribunnews.com, Senin (15/7/2019).

Pertemuan dua mantan rival di Pilpres itu juga merupakan simbol ketegangan politik yang telah berlangsung sekian lama telah berakhir.

Pertemuan itu juga imbuh dia, bentuk pengakuan Prabowo kepada Jokowi sebagai presiden yang sah, hasil pemilu 2019.

"Itu artinya, segala macam upaya upaya hukum menggugat atau menolak hasil Pilpres telah berakhir," jelasnya.

Selain itu Prabowo menunjukan sikapnya sebagai seorang negarawan untuk mengakhiri pertikaian politik demi bangsa dan tanah air.

"Ia menunjukan bahwa dirinya tidak egois dengan terus ngotot melawan hasil putusan MK. Ia melihat kepentingan yg lebih besar," ucapnya.

Pertemuan itu juga berarti bahwa, Jokowi dipersilahkan umtuk terus membangun bangsa ini.

Untuk itu diharapkan Jokowi tidak menyia-siakan dukungan dan harapan Rakyat.

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir menyambut positif pertemuan antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto.

Ia menilai pertemuan tersebut memberikan gambaran kedewasaan demokrasi di Indonesia.

"Saya rasa buat generasi muda pertemuan dua pimpinan nasional, presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo dan tentu Pak Prabowo adalah hal yang posistif," katanya ditemui dalam acara 'Young Penting Indonesia', di Kemang Village, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).

"Di mana bisa memberikan contoh yang baik tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain loh. Di mana demokrasi yang terjadi di Indonesia ini adalah demokrasi yang dewasa," imbuhnya.

Mantan Presiden Inter Milan itu menilai pertemuan Jokowi dan Prabowo sangat istimewa.

Lantaran pertemuan tersebut terjadi di atas Moda Raya Terpadu (MRT).

"Pertemuannya pun sangat spesial kita lihat. Kalau orang-orang di gedung mewah, di tempat sesuatu yang tidak terjangkau, tapi ini ketemunya di MRT. Di mana itu juga merupakan simbol pembangunan Indonesia, walaupun masih Jakarta tapi saya rasa positif," tandasnya.



SUMBER