Ada tiga kabupaten di Kalteng yang akan menjadi lokasi objek – objek vital yakni Katingan, Gunung Mas, dan Palangka Raya.

“Di wilayah Kabupaten Gunung Mas itu akan dibangun istana negara, perkantoran pemerintah, DPR RI, dan perkantoran lainnya. Sedangkan Katingan akan dibangun perumahan, bandar udara, dan pelabuhan laut,” kata Sakariyas seperti diberitakan Kalteng Pos (Jawa Pos Group).

Dikatakannya, sekitar 1.500.000 ASN yang selama ini bertugas di pemerintah pusat bakal pindah dan menjadi warga Kalteng. “Ini yang terdaftar jika ASN, belum lagi warga lainnya yang tidak terdaftar,” ujar bupati.

Dia meminta kepada seluruh masyarakat Katingan untuk mempersiapkan diri menghadapi perpindahan ibu kota. Dengan demikian, mampu bersaing dengan pendatang dari luar daerah.

“Jangan sampai kita kalah. Jika ada yang memiliki tanah, jangan sampai dijual. Saya tidak ingin warga Katingan seperti warga Betawi di Jakarta,” tegasnya.

BACA JUGA: Biar Saja Habib Rizieq Urus Dirinya Sendiri






“Untuk itu, Kota Palangka Raya masih memiliki tempat yang cukup bagi pendatang. Bahkan masyarakat Kalteng, khususnya Kota Palangka Raya, terbuka terhadap pendatang,” katanya saat menyampaikan paparan di Ruang Rapat Peteng Karuhei, Kantor Pemko Palangka Raya, Kamis (11/7).

Dijelaskannya, rencana tata ruang wilayah kota (RTRWK) telah diselesaikan pada bulan Mei lalu. Ada beberapa keunggulan Kalteng. Salah satunya yakni wisata air hitam yang ada di Kelurahan Kereng Bangkirei.

“Hanya ada dua negara yang memiliki air hitam, yakni Indonesia tepatnya di Kota Palangka Raya dan di Brazil. Tentu ini menjadi salah satu kebanggan bagi Kota Palangka Raya,” jelasnya.

Ketua rombongan anggota Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menyebutkan, setelah mendengarkan paparan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, pihaknya menilai bahwa Kota Palangka Raya memiliki potensi sebagai lokasi pemindahan ibu kota pemerintahan. Karena itu, mulai dari sekarang harus segera disiapkan dan dipikirkan.

“Kami sudah meninjau langsung jalan nasional dan wisata waterfront city. Gagasan Pemko Palangka Raya cukup menarik,” singkatnya.

Hanya saja, kata Ibnu, Sungai Kahayan masih belum masuk pada kewenangan balai sungai. Pihaknya menilai hal ini perlu dipikirkan, karena sangat penting dalam pembenahan wilayah. Hal yang menjadi perhatian lainnya yakni pembangunan Jembatan Layang di Bukit Rawi. Pasalnya, perlu dorongan agar tidak berjalan lambat.






“Pembangunan lokasi ibu kota nanti menjadi kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), yang langsung ditangani pemerintah pusat,” katanya kepada Kalteng Pos di ruang kerjanya, Kamis (11/7).

Menurut Leo, pemerintah provinsi hanya menyiapkan rencana lokasi. Anggaran APBN yang disiapkan pun sedikit, karena banyak yang akan dibangun oleh swasta.

“Rencana pembebasan (lahan) masih belum. Perlu koordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kehutanan (Dishut), Dinas Perkebunan (Disbun), dan sejumlah perangkat daerah lainnya,” terangnya.

Terpisah, Kepala Disbun Kalteng Rawing Rambang mengungkapkan, segitiga emas rencana lokasi pembangunan ibu kota nanti ada yang dekat dengan perkebunan sekitar.

BACA JUGA: Jika Tiba – tiba PDIP Berubah Haluan, Jokowi Tetap Aman karena Ada Golkar

“Tetapi tidak banyak. Saya tidak ingat datanya karena sedang berada di luar kota,” ungkap Rawing saat dihubungi Kalteng Pos via telepon pribadinya, Kamis (11/7).











[ul]
[li]Sugianto Sabran Mengaku Berdebat dengan Akademisi UGM[/li]
[/ul]