Jakarta: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta Polri tak sungkan mengusut kasus hukum yang beririsan dengan purnawirawan TNI. Hukum harus terus ditegakkan bila memang itu benar.


'Kalau hukum ya tegakkan hukum yang benar. Kalau sudah benar kenapa enggak nyaman, tegakkan saja siapa pun,' kata Ryamizard di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019. 


Ryamizard mengaku tak begitu suka berurusan dengan hukum atau politik. Sebagai pejabat negara, dia enggan terlampau jauh ikut campur. Yang jelas, bagi dia, hukum tak boleh tebang pilih. 


'Menteri, Presiden bisa kena hukum kok. Hukum itu panglima tertinggi harus dilaksanakan, tapi yang benar,' ujarnya.


Baca: Kivlan Ngotot Difitnah


Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku tidak nyaman bagi institusinya dalam menangani kasus yang menjerat sejumlah purnawirawan TNI. Namun, dia menjamin penanganan kasus akan tetap dilakukan secara profesional.


'Penanganan kasus purnawirawan TNI tentu secara pribadi dan institusi ini jujur menimbulkan ketidaknyamanan bagi Polri sendiri, enggak nyaman,' kata Tito di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019.


Dia pun mengaku pernah menangani kasus yang menjerat purnawirawan Polri. Dia bilang saat berhadapan dengan hukum semua pihak dianggap sama.


'Meskipun tidak nyaman tapi kita hormati prinsip hukum itu, kesamaan di muka hukum,' ujar Tito.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/wk...rnawirawan-tni

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Ekspresi Lieus Sungkharisma saat Penanganannya Ditangguhkan

- Kivlan Zen Ditahan di Rutan Guntur

- Polisi Tunda Pemeriksaan Ansufri Sambo