alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
Pengumuman! Mau dimodalin 25 Juta untuk acara komunitas? Ceritain aja tentang komunitas lo di sini!
1024
1024
KASKUS
51
244
5 stars - based on 4 vote 5 stars 0 stars
https://www.kaskus.co.id/thread/5d00758226377225b35f413f/ratusan-bangunan-di-pulau-reklamasi-kantongi-imb
Lapor Hansip
12-06-2019 10:46
Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi Kantongi IMB
Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi Kantongi IMB
JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta secara diam-diam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi 409 rumah mewah dan 212 rumah kantor (rukan) di lahan reklamasi Pulau C dan D.

Padahal Perda yang mengatur zonasi pulau belum disahkan DPRD. Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Gubernur Anies Baswedan mencabut IMB. Sebab, bila dipaksakan maka bakal menjadi preseden buruk.

Apalagi, dalam penerbitan IMB ditenggarai, pengembang tidak dikenai denda. Bila mengacu kepada Perda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) maka bangunan yang berdiri tanpa IMB wajib dibongkar atau dikenakan denda karena mendirikan bangunan mendahului perizinan.

“Ini contoh buruk bagi penegakkan perda. Jika warga biasa mendirikan rumah tanpa IMB, baru mengangkut pasir saja diikuti terus dan bila sudah ada sedikit bangunan langsung dihentikan bahkan dibongkar. Tapi, ratusan bangunan mewah di pulau reklamasi, kok diterbitkan izin. Padahal dasar hukumnya belum ada,” kata Laode Jumaidin, Ketua Forum Warga Peduli Jalarta, Senin (10/6/2019).

Menurut Laode, sebaiknya, Pemprov DKI Jakarta menuntaskan terlebih dahulu Perda tentang Peraturan Zonasi Pulau. “Intinya, IMB yang diterbitkan jelas cacat hukum. Yang jelas Pemprov DKI Jakarta dirugikan karena tidak dikenakan denda. Bila dihitung jumlah bangunan dengan luasannya, nilai denda mencapai ratusan miliar,” imbuhnya.

Dari data di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), perizinan sudah diproses sejak Desember 2018. “Pejabat DPM PTSP mengakui memproses izinnya,” kata Laode.Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi Kantongi IMB

MENYEGEL BANGUNAN

M Syarif, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta , berjanji segera memanggil Kepala Dinas DPM PTSP menyangkut penerbitan IMB bangunan Pulau C dan D. Sebab, Gubernur Anies Baswedan telah menyegel bangunan pulau tersebut.

“Kami akan memanggil pihak PTSP untuk mempertanyakan masalah itu. Kenapa bisa IMB diterbitkan di Pulau C dan D,” tegas Syarif.

AKAN DICEK

Benny Agus Candra, Kepala Dinas DPM PTSP DKI Jakarta, mengatakan akan mengecek terlebih dahulu masalah tersebut ke anak buahnya.

Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan mencabut perizinan 13 dari 17 Pulau Reklamasi. Namun empat pulau dilanjutkan, tetapi pengelolaannya diambilalih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Jakpro.

Tiga belas pulau yang dicabut izinnya adalah Pulau A, B, dan E (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah), Pulau H (pemegang izin PT Taman Harapan Indah), Pulau I, J, K, dan L (pemegang izin PT Pembangunan Jaya Ancol), Pulau I (pemegang izin PT Jaladri Kartika Paksi); Pulau M dan L (pemegang izin PT Manggala Krida Yudha), Pulau O dan F (pemegang izin PT Jakarta Propertindo), Pulau P dan Q (pemegang izin PT KEK Marunda Jakarta).
Sedangkan Pulau C, D (pemegang izin perusahaan swasta besar), G (PT Muara Wisesa Samudra), dan N (PT Pelindo II) izinnya tidak dicabut lantaran sudah terlanjur dibangun.

Saat itu, Anies mengatakan, pulau-pulau reklamasi yang sudah dibangun akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Namun ia tidak merinci bentuk pemanfaatannya.

Nasib keempat pulau itu akan ditentukan oleh Perdan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Perda itu juga akan mengatur soal pemulihan wilayah Teluk Jakarta, terutama pada aspek perbaikan kualitas air sungai, pelayanan air bersih, pengelolaan limbah, dan antisipasi penurunan tanah.

Sesuai dengan informasi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta, saat ini tengah mengevaluasi terhadap rencanan detil tata ruang. Ditargetkan, evaluasi tuntas pada 2019 ini.

Sedangkan menyangkut zonasi empat pulau reklamasi sudah tuntas, tinggal menunggu pembahasan dan pengesahan DPRD. Direncanakan, pengesahan Perda Zonasi Pulau Reklamasi bersamaan dengan pengesahan Perda RDTR. (john)


http://poskotanews.com/2019/06/11/ra...-kantongi-imb/

Nasbung kawuk mana suaranyaemoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 11 lainnya memberi reputasi
12
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 3
12-06-2019 10:48
money talk lah, orang kismin cuma bisa koar koar bisa apa emoticon-Berduka (S)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 6 lainnya memberi reputasi
7
12-06-2019 10:48
gabener yg ktny stop reklamasi yg ktny segel reklamasi, yg ktny pro rakyat anti pengembang, dulu kampanye koar2 anti reklamasi trus nelayan akan dilindungi, ud terpilih nelayan dilepeh emoticon-Big Grin
pengembang ketemu d rumah wowo jalan lg d emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 10 lainnya memberi reputasi
11
12-06-2019 10:52
yang penting gabener seimin, take a beeremoticon-Toast

Koleksi bata, kalo berkenan minta timpukan bata ganemoticon-Lempar Bata
profile-picture
profile-picture
profile-picture
dreadbros dan 13 lainnya memberi reputasi
-12
12-06-2019 10:53
munyuk arab memang ahli tipu2 emoticon-Big Grin

profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 6 lainnya memberi reputasi
7
12-06-2019 10:55
siapa yg sebenernya penipu emoticon-Ngakak
wes lah warga jkt mah sama aja mau di pimpin sipit atau arab tetep mafia pesta pora
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 3 lainnya memberi reputasi
4
12-06-2019 10:55
BPK Didesak Audit Pemberian IMB di Pulau Reklamasi
Selasa, 11 Juni 2019 — 23:59 WIB
http://poskotanews.com/2019/06/11/bp...lau-reklamasi/

JAKARTA– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak segera mengaudit dana retribusi IMB berikut dendanya atas pembangunan tanpa izin 932 bangunan mewah di Pulau hasil reklamasi Pantai Utara secara khusus di Pulau C dan D. Pasalnya sedikitnya, Rp500 miliar dari denda pelanggaran yang harus masuk ke kas daerah.

Sesuai dengan UU Nomor 28/2002 tentang Bangunan dan Gedung serta PP Nomor 36 Tahun 2005, setiap bangunan tanpa izin harus dibongkar atau pemilik didenda 10 persen dari nilai bangunan.

Menurut Steven S Musa, anggota DPRD DKI Jakarta, audit diperlukan memastikan retribusi dari denda bangunan masuk ke kas daerah. “Jangan sampai setelah dibangun tanpa izin, tapi dendanya malah tidak diterapkan. Ini tentu akan merugikan daerah, sehingga harus audit,” tegasnya.

Berdasarkan laporan sementara, nilai seluruh bangunan itu mencapai Rp5 triliun. Bila masing masing bangunan mewah dengan harga rata-rata Rp5 miliar hingga Rp6 miliar, maka nilai seluruh bangunan mencapai Rp4,6 triliun sampai Rp5 triliun. Sehingga bila denda sesuai aturan 10 persen maka nilainya mencapai Rp500 miliar.

“Bila pengembang belum membayar denda, Pemprov DKI Jakarta harus mengejarnya. Kasus seperti jangan dibiarkan, ini preseden buruk,” tandas Steven.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta secara diam diam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi 409 rumah mewah, 212 rumah kantor, dan 312 rumah toko sekaligus tempat tinggal di Pulau C dan D. Padahal Perda tentang Pengaturan Zonasi Pulau belum disahkan DPRD.

Karuan saja kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Gubernur Anies Baswedan v mencabut IMB. Sebab, bila dipaksakan maka bakal menjadi preseden buruk.

Apalagi, dalam penerbitan IMB ditengarai, pengembang tidak dikenai denda. Bila mengacu kepada Perda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) maka bangunan yang berdiri tanpa IMB wajib dibongkar atau dikenakan denda.

Sesuai dengan data di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Twrpadu Satu Pintu (DPM PTSP) DKI Jakarta, perizinan sudah diproses sejak Desember tahun 2018.

Hampir 1.000 bangunan mewah itu, pada Juni 2018 disegel Pemprov DKI Jakarta. Namun sekitar Desember 2018, segel tersebut dibuka. Alasannya, pengelolaan pulau sudah diserahkan ke BUMD yakni PT Jakarta Propertindo.




DIKELOLA BUMD

Empat dari 13 Pulau yang akan direklamasi memang selamat dari kebijakan Gubernur Anies Baswedan. Oleh Anies diputuskan tiga dari empat pulau itu, akan dikelola BUMD dengan bekerjasama dengan swasta.

Tiga belas pulau yang dicabut izinnya adalah Pulau A, B, dan E (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah); Pulau H (pemegang izin PT Taman Harapan Indah); Pulau I, J, K, dan L (pemegang izin PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau I (pemegang izin PT Jaladri Kartika Paksi); Pulau M dan L (pemegang izin PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (pemegang izin PT Jakarta Propertindo); Pulau P dan Q (pemegang izin PT KEK Marunda Jakarta).

Sedangkan pulau C, D (pemegang izin perusahaan swasta besar), G (PT Muara Wisesa Samudra); dan N (PT Pelindo II) izinnya tidak dicabut lantaran sudah terlanjur dibangun.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta, saat ini tengah mengevaluasi terhadap rencanan detil tata ruang. Ditargetkan evaluasi tuntas pada 2019 ini.
Sedangkan menyangkut zonasi empat pulau reklamasi sudah tuntas, tinggal menunggu pembahasan dan pengesahan DPRD. Rencananya pengesahan Perda Zonasi Pulau Reklamasi bersamaan dengan pengesahan Perda RDTR.(deny/john/ruh/st)









klo mo cabut ya paling engga tau harus sudah punya rencana selanjutnya.....



HEADLINE: Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies, Potensi Pulau Hantu?
28 Sep 2018, 00:08 WIB
https://www.liputan6.com/news/read/3...si-pulau-hantu







emoticon-Imlek



emoticon-I Love Indonesia (S) emoticon-I Love Indonesia (S)
Diubah oleh mudah dihafal
profile-picture
rizaradri memberi reputasi
1
12-06-2019 10:56
nikmat gabener varokah mana lagi yang kau nistakan?

Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi Kantongi IMB
profile-picture
rizaradri memberi reputasi
1
12-06-2019 10:59
Kalo emang serius di stop, pasti udah ganti rugi ke pengembang itu mah emoticon-Ngacir
profile-picture
rizaradri memberi reputasi
1
12-06-2019 11:06
keberwkwkwkwaan emoticon-Wakaka
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan cipokan.yuk memberi reputasi
2
12-06-2019 11:08
Gw dari awal emang ga pernah percaya Ama slogan stop reklamasi. Pasti ada bau2 tak sedap dibaliknya..
profile-picture
rizaradri memberi reputasi
1
12-06-2019 11:17
Ne mah baklan lanjut lagi...

Si wan mah cuma ngasih angin sorga aja dlu biar dapet panggung bntaran... emoticon-Wkwkwk
profile-picture
rizaradri memberi reputasi
1
12-06-2019 11:36
Keberf*ck-f*ckan.. emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan cipokan.yuk memberi reputasi
2
12-06-2019 11:39
ikut ngakak aja gan, hu hu ha ha
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan kaiserwalzer memberi reputasi
2
12-06-2019 11:40
kalau sudah dapat lembaran merah dan biru bergepok-gepok.....manutlah itu aparat-aparat pemrov. maklum banyak kebutuhan dana untuk cicilan mobil, KPR, KTA, dll..

emoticon-Ngakak
profile-picture
rizaradri memberi reputasi
1
12-06-2019 11:46
Kasian banget kaum bani nasbung kampret hidupnya ketipu melulu, wkwkwkwk....udah capek2 demo angka2 togel dimonas mendukung gubernur yang anti-reklamasi, ehhh teryata endingnya mendukung reklamasi, WKWKWKWK...LAST CAR!!!
profile-picture
rizaradri memberi reputasi
1
12-06-2019 11:47
Hanya reklamasi di negara ini yang bermasalah...
profile-picture
rizaradri memberi reputasi
1
12-06-2019 11:49
Quote:Original Posted By Hans.Landa
gabener yg ktny stop reklamasi yg ktny segel reklamasi, yg ktny pro rakyat anti pengembang, dulu kampanye koar2 anti reklamasi trus nelayan akan dilindungi, ud terpilih nelayan dilepeh emoticon-Big Grin
pengembang ketemu d rumah wowo jalan lg d emoticon-Big Grin


Wakakakaka.....
profile-picture
rizaradri memberi reputasi
1
12-06-2019 11:50
nunggu ada yg post meme legend anies... emoticon-Embarrassment
profile-picture
rizaradri memberi reputasi
1
12-06-2019 11:50
Nyimak ajaemoticon-Imlek emoticon-Ngakak
profile-picture
rizaradri memberi reputasi
1
12-06-2019 11:57
Tukang garonk mau di percaya


emoticon-Wkwkwk
0
Halaman 1 dari 3
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.