Presiden Joko Widodo tak surut mengeluarkan kartu sakti. Pada kampanye pemilu presiden 20I9, Jokowi menjanjikan tiga kartu jika terpilih menjadi presiden, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra-Kerja. Ketiga kartu anyar ini bakal melengkapi kartu-kartu yang dijanjikan dan lantas dijalankan setelah terpilih sebagai presiden pada 2014, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berbentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Tiga kartu sakti baru ini sukses membetot perhatian pemilih.

Bahkan hasil survey Alvara Research Center menyebut KIS sebagai program pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya. Skornya mencapai 68%, disusuI oleh program KIP dan pembangunan infrastruktur. KIS sudah menjangkau 98,6 juta orang pada 2019. Sebelumnya, pada 2015, program ini hanya diikuti 87,8 juta jiwa.



Selain KIS, program lain pun mengalami kenaikan, jumlah penerima PKH misalnya, saat ini telah mencakup 9,8 juta penduduk dari jumlah peserta awal di tahun 2015 yang hanya 3,5 juta jiwa. Pada 2017, jumlah penerima PKH naik dua kali lipat menjadi 6 juta KPM (keluarga penerima manfaat) dan realisasi penyaluran sebcsar Rp 11,3 triliun. Kemudfan pada 2018 rerdapat 10 juta KPM dengan realisasi penyaluran sebesar Rp 17,52 triliun.

Badan Pusat Sratistik (BPS) sendiri mencatat, untuk pertama kalinya Indonesia mengalami titik terendah dalam persentase kemiskinan sejak 1999, yakni sebesar 9,82% pada Maret 2018. Meski mencatatkan peningkatan jangkauan, anggaran, dan kepuasan publik, program bagi-bagi kartu ini tak lepas dari kritik. Di antaranya kritik dari anggota Komisi VIII DPR, Rahayu Saraswati, yang khawatir kegiatan bagi-bagi kartu tersebut hanya muncul sebagai bagian dari proyek pencitraan politik.

Program bagi-bagi kartu ini dinilai hanya instrumen untuk menyenangkan semua orang dengan cara menyebar subsidi sebanyak-banyaknya dengan semangat mengejar populisme. Sejumlah catatan yang terkumpul menyebut bahwa tiga kartu  sakti  versi 2014 masih  terkendala. Pemasalahan yang muncul berkaitan dengan pencapaian target, distribusi, dan pembiayaan.

Untuk KIP, masalahnya adalah penggunaan data yang belum akurat. Distribusi kartu dan pencairan dana juga masih bermasalah. Kartu belum diterima peserta, meski mereka sudah mengetahui atau bahkan menerima sebagian dana. Untuk KIS, permasalahan juga hampir sama. Evaluasi dan pernantauannya dianggap masih kurang ketat.



Permasalahan-permasalahan ini sangat wajar terjadi, Apalagi, Indonesia merupakan negara yang besar, baik secara populasi maupun secara geografis. Sehingga verifikasi menjadi sulit untuk dilakukan. Maka cara mengatasi problem sosial-ekonomi kita dengan kartu-kartu itu sangat tidak relevan.

Pemerintah harus melakukan kajian lebih dalam sehelum mengeksekusi kebijakan pembagian kartu tersebut. Kajian ini perlu mempertimbangkan beberapa risiko yang mungkin akan meniadi kendala di tahap implementasi.

Pertama, aspek risiko finansial yang tidak hanya diukur untuk lima tahun ke depan, tapi untuk 25 tahun ke depan, Karena dana ini menggunakan APBN, perlu juga mempertimbangkan beban anggaran negara.

Lalu ada juga risiko keadilan, terkait dengan siapa yang akan menerima bantuan ini. Lantas risiko administrasi, apakah akan dikelola di tingkat daerah atau tingkat kementerian. Yang tak kalah penting adalah faktor risiko sosial, produk ini dapat meningkatkan daya saing masyarakat atau malah membuat masyarakat semakin manja.



SebeIum dieksekusi, perlu diberikan kajian, terutama berhubungan dua hal. Satu yang namanya cost benefit analysis, berapa biayanya dan manfaatnya, Yang kedua, risk management analysis, seberapa tinggi risiko yang akan ditemui ke depan.

Sebagai catatan, Kementerian Sosial kini tengah mengkaji dan merumuskan konsep, bentuk, dan program Kartu Sembako Murah. Sejumlah opsi tengah dipelajari. Antara lain mengintegrasikan dan menambah jangkauan Kartu Sembako Murah dengan program bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Sementara itu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi kini tengah membahas detail implementasi KIP Kuliah. Modelnya berhuhungan dengan program bidik misi yang dikeluarkan pemerintahan SBY dan hingga kini masih berlangsung. Nantinya, mahasiswa yang tidak terakomodasi dalam bidik misi, afirmasi pendidikan tinggi (ADik), dimasukkan sebagai penerima KIP Kuliah.

Kementerian teknis lain yang tengah melakukan kajian adalah Kementerian Tenaga Kerja untuk Kartu Pra-Kerja. Di antara yang menjadi bahan kajian adalah soal apakah pengangguran penerima Kartu Pra-Kerja hanya akan mendapatkan pelatihan keterampilan saja atau juga menerima insentif (uang) sampai yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan.