anying.kau
TS
anying.kau
49% Permukiman DKI Kumuh, PKS DKI: Anies Sudah Bantu dengan DP Rp 0
Selasa 28 Mei 2019, 09:12 WIB
49% Permukiman DKI Kumuh, PKS DKI: Anies Sudah Bantu dengan DP Rp 0
Zunita Amalia Putri - detikNews




Gubernur Anies Baswedan dalam acara seremonial rumah DP Rp 0




Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyebut 49% permukiman di DKI Jakarta tergolong kumuh. Meski begitu, Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI, Suhaimi menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan sudah bekerja maksimal dalam penataan permukiman warga Jakarta, menurutnya saat ini sudah ada pembenahan yang dilakukan Anies semasa menjabat.

"Pertama, Pak Gubernur sudah kerja, programnya jelas dan terukur, terkait permukiman itu kan secara bertahap ada pembenahan-pembenahan, penataan-penataan, kemudian ada upaya untuk bagaimana agar nggak membebani masyarakat, bahkan membantu masyarakat dengan DP Rp 0. Soal kemudian ada sekian persen kumuh itu saya kira itu jadi dorongan untuk maksimal lagi," kata Suhaimi saat dihubungi, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Kementerian ATR Sebut Hampir 49 Persen Permukiman di DKI Kumuh


Suhaimi mengaku Anies sudah melakukan langkah-langkah terkait pemukiman di Jakarta, bahkan terkait normalisasi sungai, dia pun mengatakan Anies sudah memikirkan langkah-langkah itu.

Namun, menurutnya perlu ada langkah yang matang jika ingin melakukan normalisasi di bantaran sungai itu, harus ada solusi untuk warga di sekitar untuk memiliki hunian yang layak dengan lingkungan yang baik.

"Setuju ada normalisasi sungai dalam konteks ada penataan di bantaran sungai nggak ditempati hunian, tapi di sisi lainnya, mereka yang ber KTP DKI kan harus ada solusinya, di mana mereka ditempatkan, makanya langkah Pak Anies saya lihat adalah mencari solusi dulu, sehingga begitu nanti diberitahukan ini dipindah, nah udah ada solusi," katanya.

Baca juga: Nyaris Setengah Permukiman DKI Kumuh, NasDem Ingatkan Anggaran Besar


Dia menilai Anies memiliki solusi sendiri terkait penataan pemukiman. Suhaimi mengatakan Anies selalu mencari solusi terlebih dahulu sebelum bertindak melakukan normalisasi kepada warga di bantaran kali ataupun pembenahan pemukiman kumuh.

"Menurut saya Pak Gubernur cara selesaikan masalah bukan sekedar menggusur, tapi mencari solusi gimana meringakan masyarakat karena memindahkan masyarakat tidak seperti barang kan, ada terkait pendidikan, ada terkait ekonomi, rumah ibadah, nah itu semua harus komprehensif dipertimbangkan," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian ATR menyebut 49 persen wilayah di DKI Jakarta masih tergolong kumuh. Ada 118 dari 267 kelurahan yang tergolong kumuh. Selain itu, masih banyaknya warga yang tinggal di bantaran sunga dinilai sebagai ketimpangan di antara banyaknya gedung-gedung tinggi di Jakarta.



https://news.detik.com/berita/d-4567...311.1558798349



Progarm Dp Rp.0 cuman bisa untuk yang Berpenghasilan Menengah begok....

Nasbung Kampret mana bisa ikut....

Lagian.... Produk Rumah DP Rp.0 belon Ready Stok...


emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak




http://www.tribunnews.com/metropolit...-juta?page=all

Berikut sejumlah kriteria dan syarat yang harus dipenuhi untuk membeli rusun DP Rp 0 yang diluncurkan oleh Anies Baswedan ini, yaitu :

Syarat pendaftaran umum :

1. Warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta minimal 5 tahun

2. Tidak pernah menerima subsidi rumah

3. Belum punya rumah sendiri

4. Taat membayar pajak

5. Prioritas bagi warga yang telah menikah

6. Berpenghasilan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta per bulan

7. Warga yang terpilih wajib memiliki rekening Bank DKI

Nah, bila sudah merasa memenuhi syarat di atas, maka bisa mendaftar.

Warga yang terpilih kemudian wajib melengkapi syarat pendaftaran administrasi.

Syarat administrasi itu meliputi :

1. Kartu keluarga (KK) DKI Jakarta

2. KTP DKI Jakarta yang menunjukkan minimal telah 5 tahun tinggal di Jakarta

3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

4. Surat nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi yang menikah

5. Surat pernyataan atau keterangan tidak pernah menerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah

6. Surat keterangan belum memiliki rumah sendiri dari kelurahan

Adapun rusunami Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, akan dibangun 21 lantai dengan total 780 unit hunian.

Unit hunian dibagi dalam 3 tipe, yakni tipe studio 21, one bedroom tipe 24, dan two bedroom tipe 36.

Harga tiap unit bervariasi, mulai dari Rp 184 juta untuk yang tipe paling kecil hingga Rp 310 juta dilengkapi dua tempat tidur atau tipe 36.

Rusunami ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan antara Rp 4 juta hingga Rp 7 juta.

Rusunami yang dibangun di lahan seluas 1,5 hektar ini masih dalam tahap pembangunan.





Diubah oleh anying.kau 28-05-2019 03:02
scorpiolamaDER79manutdloyalist
manutdloyalist dan 49 lainnya memberi reputasi
46
10.1K
141
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
icon
669.2KThread39.7KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.