TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang menyebut anggaran negara mengalami kebocoran hingga 25 persen. Meski mengakui ada kebocoran, namun JK mengatakan jumlahnya tak setinggi tudingan Prabowo.

Baca: Kumpulkan Menteri Ekonomi, JK Bahas Peningkatan Investasi Ekspor

"(Kebocoran) Itu hanya 2,5 persen dari anggaran, jadi bukan 25 persen dari total APBN. Hitung-hitungannya keliru," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa, 12 Februari 2019.

"Biaya rutin gaji, subsidi, bayar utang, bayar bunga, dan bantuan sosial, ini tak bisa dikorupsi ini. Kalau dikorupsi gajinya pegawai negeri kan nggak bisa. Subsidi nggak bisa dikorupsi kan," kata JK.

JK mengatakan anggaran Indonesia pada 2018 mencapai Rp 2.200 triliun. Ia mengakui kebocoran memang terjadi dalam bentuk korupsi yang dilakukan sejumlah orang.

"Yang bisa dikorupsi atau bocor itu hanya belanja modal dan belanja barang. Dari APBN kita itu kurang lebih Rp 500 triliun. Jadi yang bisa dikorupsi atau di mark-up cuma ini, proyek, belanja barang, beli pesawat, beli apa, jadi itu hanya kira-kira Rp 500-600 triliun," tambah JK.

JK menjelaskan, anggaran sekitar Rp 500 triliun itu bukan kebocoran melainkan total dari alokasi anggaran belanja barang dan modal dari APBN. Dari angka itu, maksimal potensi kebocoran anggaran sekitar 10% atau setara Rp 50 triliun.

"Dari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini, di pengadilan, mereka kan umumnya mendapat bagian bocor 7%, 10%, cuma itu aja kan. Jadi kalau yang katakanlah Rp 500 triliun yang belanja barang dan modal, itu potensi maksimum yang bisa dikorupsi 10%, itu Rp 50 triliun. Memang jelek, memang salah, tapi nggak mungkin (mencapai) Rp 500 triliun," jelas JK.

JK mengatakan pemerintah pun selama ini telah bertindak tegas pada para koruptor tersebut. Sebanyak 500 narapidana rasuah di Lapas Sukamiskin menjadi bukti tindakan tegas pemerintah. "500 orang sekarang ada di Sukamiskin karena bocor itu. Jadi pemerintah tidak memberikan toleransi," kata JK.

Baca: JK Puji PMI yang Selalu Bertahan di Lokasi Bencana Hingga Akhir

Sebelumnya, Prabowo mengatakan sebanyak 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor. Salah satunya akibat dari maraknya penggelembungan harga yang dilakukan segelintir orang. Anggaran Indonesia, kata Prabowo, berpotensi hilang Rp 500 triliun. Dasar perhitungannya, 25 persen dari anggaran negara sekitar Rp 2.000 triliun.

sumber https://nasional.tempo.co/read/11749...n/full&view=ok