alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
5 stars - based on 5 vote 5 stars 0 stars
https://www.kaskus.co.id/thread/5c5a5b0c09b5ca50a524f679/hati-hati-pinjam-uang-di-fintech-3000-peminjam-dirugikan
Lapor Hansip
06-02-2019 10:57
Hati-hati Pinjam Uang di ”Fintech”, 3.000 Peminjam Dirugikan
Past Hot Thread
Hati-hati Pinjam Uang di ”Fintech”, 3.000 Peminjam Dirugikan

Jumlah peminjam yang dirugikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi finansial (tekfin) atau lebih populer dengan sebutan fintech semakin meningkat. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, misalnya, telah menerima permintaan bantuan hukum dari 3.000 peminjam yang merasa dirugikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.


Pengacara Publik LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, dalam diskusi bertajuk ”Peran Negara dalam Melindungi Pengguna Aplikasi Pinjaman Online” di kantor LBH Jakarta, Senin (4/2/2019) sore, mengatakan, jenis pelanggaran yang diadukan ke LBH Jakarta antara lain bunga pinjaman yang terlampau tinggi dan cara penagihan utang dengan menghubungi orang-orang dalam daftar kontak di gawai peminjam, bahkan menyebarkan foto peminjam di media sosial.

Ini bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan itu memiliki akses ke data pribadi peminjam yang ada di gawai melalui aplikasi tekfin yang diunduh di Google Play Store ataupun App Store. Calon peminjam kerap tidak memperhatikan pemberitahuan yang muncul sebelum mengunduh aplikasi. Otoritas Jasa Keuangan, menurut Nelson, telah meminta data laporan yang diterima LBH Jakarta pada pertemuan 14 Desember 2018. Namun, sebelum menyerahkannya, dia meminta kejelasan terlebih dulu mengenai data apa saja yang diminta OJK, cara pemberian data, serta mekanisme penyelesaian sengketa nantinya.

”Surat itu kami kirimkan pada 10 Januari dan langsung diterima, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban. Kami tidak bisa memberikan begitu saja data yang dipercayakan masyarakat kepada kami. Penyelesaian laporan jadi membingungkan,” katanya.

Selain Nelson, hadir pula dalam diskusi itu komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam, dan Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing. Menurut Choirul, cara-cara penagihan utang perusahaan tekfin itu bentuk pelanggaran hak atas rasa aman dan privasi.

Dia pun mendesak OJK untuk menghentikan aktivitas perusahaan tekfin yang tak terdaftar.
”Apa manfaatnya menyebut yang terdaftar legal dan yang tak terdaftar ilegal jika yang ilegal tetap dibiarkan beroperasi? Yang menentukan sebuah perusahaan boleh atau tidak boleh beroperasi itu bukan asosiasi, melainkan OJK sebagai pemegang otoritas,” katanya.

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing menambahkan, pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan penyalahgunaan atas kondisi sebagian besar masyarakat yang tak paham sistem tekfin. Maka dari itu, pemerintah perlu mengawasi lebih ketat.

Apalagi industri tekfin terus berkembang. Akhir tahun 2018, total pinjaman daring mencapai Rp 22 triliun yang disalurkan melalui 9 juta kali transaksi. Total peminjam mencapai 3 juta.

Sebaliknya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) justru menilai berkembangnya industri tekfin ini menunjukkan kepercayaan antara perusahaan tekfin dan peminjam uang. Ini seperti disampaikan oleh Wakil Ketua AFPI Sunu Widyatmoko saat jumpa pers, Senin pagi.
Hati-hati Pinjam Uang di ”Fintech”, 3.000 Peminjam Dirugikan



Ketua Bidang Pendanaan Multiguna AFPI Dino Martin menambahkan, AFPI juga sudah menerima pengaduan dari para peminjam terhadap 28 perusahaan melalui laporan di laman resminya, surat elektronik, dan telepon. Namun, di antara 28 perusahaan itu, hanya dua perusahaan yang terdaftar sebagai anggota AFPI. Kini, anggota AFPI berjumlah 99 perusahaan.


”Jenis pelanggarannya adalah penagihan kredit yang enggak beretika. Setelah kami cek ke dua perusahaan anggota, mereka hanya mengirimkan SMS yang menyatakan akan melakukan field collection (penagihan langsung) sehingga membuat peminjam merasa terancam. Beda dengan yang lain,” kata Dino.

Ketua Harian AFPI Kuseryansyah berharap, LBH Jakarta menyampaikan perusahaan-perusahaan tekfin yang dilaporkan peminjam. Jika tidak, AFPI kesulitan menindak perusahaan-perusahaan yang memang melanggar.
LBH Jakarta pun diharapkannya bersikap adil. ”LBH Jakarta seharusnya bersikap adil terhadap semua stakeholder dalam menyikapi dugaan pelanggaran penyelenggara pendanaan. Bukan hanya para korban yang didengarkan, tetapi juga penyelenggara (perusahaan pendanaan),” kata Kuseryansyah.

Sunu Widyatmoko menambahkan, laporan yang masuk ke AFPI akan diselesaikan secara mandiri oleh komite etik AFPI.

”Komite etik ini lembaga independen yang terdiri dari praktisi hukum, mayoritas pengacara. Jika terbukti melanggar code of conduct asosiasi, kami dapat beri sanksi berupa pembekuan keanggotaan AFPI,” kata Sunu.

Kepatuhan terhadap kode etik berbisnis termasuk diawasi komite etik. Perusahaan anggota AFPI dilarang mengakses buku telepon, daftar panggilan, SMS, serta galeri foto di ponsel peminjam uang. Sebab, informasi pribadi ini dapat disalahgunakan.

Namun, Sunu mengingatkan komite etik dan sanksi dari AFPI hanya berlaku untuk perusahaan tekfin yang terdaftar sebagai anggota AFPI. Sementara perusahaan yang tak terdaftar di AFPI ataupun OJK dapat langsung dilaporkan ke kepolisian.

Direktorat Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Polri, menurut Sunu, perlu dilibatkan pula dalam penyelesaian laporan-laporan yang diterima LBH Jakarta.

”Pencemaran nama baik itu masuk ranah UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar Sunu.

Terkait permintaan AFPI agar LBH menyampaikan perusahaan tekfin yang diadukan ke LBH, Nelson mengatakan, penyerahan data kepada AFPI untuk penyelesaian sengketa ini tidak tepat. Sebab, OJK yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi penyedia jasa keuangan serta melindungi kepentingan peminjam. Ini diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 UU No 21/2011 tentang OJK.

Pada 23 Januari lalu, OJK menunjuk AFPI sebagai asosiasi resmi penyelenggara pinjaman daring. Semua pengembang aplikasi pinjaman harus menjadi anggota AFPI. Aplikasi yang tak terdaftar di OJK dan AFPI dinyatakan ilegal.

”Kemudian menurut Pasal 21 Peraturan OJK No 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital, pemberian sanksi dan verifikasi diserahkan ke AFPI. Itu bentuk penyerahan kedaulatan negara pada swasta. Seharusnya negara tidak melepas tanggung jawab begitu saja,” kata Nelson.

Hati-hati Pinjam Uang di ”Fintech”, 3.000 Peminjam Dirugikan



7
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Tampilkan isi Thread
Halaman 3 dari 8
Lapor Hansip
11-02-2019 16:16
Balasan post 6600995
ngomong aja gan, kalau nagihnya macem macem saya laporin ke OJK ya, biasanya takut mereka dan langsung ditutup tlpnya.
tapi waspada juga banyak yg bandel dan nekat, jd solusinya memang benar harus dilaporkan ke OJK hahahaha
coba cek deh di website OJK, list dari fintech yang resmi yg mana aja.
0
11-02-2019 16:16
pinjam gini tuh bisa sampe 50jt gak? cicilan mingguan? Soalnya mau buka usaha cilok kayak nya enak deh
0
Lapor Hansip
11-02-2019 16:19
Balasan post bimil
Untung-untungan nih gan, biasanya nomor agan harus sudah aktif minimal 6 bulan baru bisa dilanjutkan prosesnya.

Phonebook juga ada minimalnya berapa baru bisa di approve.

CMIIWW
0
11-02-2019 16:23
Ngeriii emoticon-Takut (S) emoticon-Takut (S) emoticon-Takut (S)
0
11-02-2019 16:28
Kalo mau pinjem duit mending ke pegadaian, lembaganya jelas, jumlah pinjaman sesuai dg apa yg kita gadaikan, dan yg jelas gakan ada ceritanya smua org di kontak hp bakal dihubungi
2
11-02-2019 16:29
Ngutang kalau tidak ke bank ya mending ga usah ngutang emoticon-Big Grin
Pula kalau memang tidak mendesak lebih baik tidak perlu ngutang emoticon-Big Grin
0
Lapor Hansip
11-02-2019 16:30
Balasan post dodykn
Contoh orang yg meremehkan hutang emoticon-Smilie
0
11-02-2019 16:30
hmm... potongan buat yg minjem gede bgt sih emang
0
11-02-2019 16:31
Dulu mau tes minjem di fintech, tapi app minta akses kontak, hell no.

Seperti udah gak ada privacy datanya

:Ngakak
0
11-02-2019 16:35
Mau gampang malah jadi susah...
0
11-02-2019 16:36
dari dulu dipikiran ane yg namanya ngutang tuh ngeri. terikat sama perusahaan dan ada diposisi yang tidak menguntungkan kalo ada masalah. ternyata makin kesini makin lumrah yak emoticon-Big Grin
0
11-02-2019 16:38
gini ni kalo kebelet hitz, jadi santapan fintech. Jangan pernah ngutang untuk kebutuhan tersier
0
11-02-2019 16:50
loh mreka bener kok..mayoritas yg pinjam kan kaya tai...
galakan yg pinjam drpd yg nagih...
apalagi ini online pasti mreka lebih brani lagi habis pinjam duit lgs ilang..
mmg harus dikasarin org kaya tai gtu
0
11-02-2019 16:54
berarti harus hati2 nih, pantes temen lebih demen pinjem duit ke kita emoticon-Big Grin
1
11-02-2019 16:54
di atas ane malah suka (k)utang
0
11-02-2019 16:55
dari pada minjam, lebih baik nggak usah. yang mau dibeli nggak produktif.
0
11-02-2019 17:01
ngutang hanya untuk beli sesuatu buat kesenangan semata sama dengan pecundang yg hakiki
0
11-02-2019 17:01
ini gimana ya, situ minjem duit, situ ditagih tapi kok situ yang ngerasa terancam, alih2 membayar tagihan, situ malah ngelaporin yang nagih ke polisi. situ sehat?
0
11-02-2019 17:05
Udah gestun wkwkwk
0
11-02-2019 17:11
Quote:Original Posted By PandoraKnight
Contoh orang yg meremehkan hutang emoticon-Smilie


Nge quote ane bang? Gue ga meremehkan hutang. Dan gue jg ga ada hutang ke fintech apalagi ke bank.

Tapi coba deh cari2 info lebih banyak bagaimana ga manusiawi nya Fintech2 ini. Mereka bisa leluasa karena regulasi nya belum ada. Sesadis2 debt collector leasing, lebih sadis lg Fintech.
0
Halaman 3 dari 8
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.