Jakarta, CNN Indonesia -- Program Kartu Jakarta Pintar Plus era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai kritik. Program KJP plus dinilai mengalami kemunduran dibandingkan program KJP di era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

Kritik itu dilontarkan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan saat memaparkan catatan akhir tahun 2018 terkait kinerja Anies bertajuk, "Janji Anies, Janji Manis", Kamis (10/1). Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang kritik itu. 

Tigor menjelaskan program KJP yang kini disebut dengan KJP Plus, bukanlah murni produk Anies. Program KJP Plus merupakan kelanjutan dari program bantuan pendidikan untuk anak-anak tidak mampu yang dijalankan Ahok. Artinya, kata Tigor, program KJP plus melenceng dari tujuan awal. 


Menurutnya, saat ini KJP Plus justru bebas digunakan untuk membeli apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu seperti sembako, alat kecantikan, pakaian, dan lainnya. 

"KJP itu sudah bisa buat macam-macam tidak terkontrol, sekarang itu menyedihkan buat kita. Menurut saya ini PR berat yang harus jadi tanggung jawabnya Gubernur Jakarta," katanya saat diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (10/1).
Lihat juga:
 Anies Klaim Telah Bagikan 3.070 Kartu Pekerja untuk Buruh

Bahkan, dia berpendapat ada upaya kesengajaan dari Anies untuk menghancurkan KJP karena itu bukan produk di zamannya.

"Jadi seolah-olah dia mau mengatakan sistem KJP ini enggak beres," ujarnya.

Tigor memberikan nilai enam dari skala 10 pada pengelolaan KJP Plus di era Anies. 

Sementara itu, Kepala Divisi Pendidikan dan Pengorganisasian Fakta Sumiati mengatakan persoalan KJP Plus paling banyak terjadi di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Temuan itu berdasarkan investigasi yang dilakukan di lima wilayah DKI Jakarta.

Lihat juga:
 Anies Klaim Telah Bagikan 3.070 Kartu Pekerja untuk Buruh

Permasalahan KJP Plus, kata Sumiati, berkaitan dengan sembako. Setiap kali datang ke pasar tradisional, warga pengguna KJP Plus jarang mendapatkan sembako secara lengkap. Padahal, kata dia, pengguna KJP Plus seharusnya mendapatkan lima kilogram beras, susu UHT 1 karton isi 24 pak, satu kilogram ikan kembung, 20 butir telur, satu kilogram daging sapi, dan satu ekor ayam.

"Pas datang enggak lengkap misalnya hanya telur doang, ada juga yang dipaksa beli air mineral dengan harga Rp5 ribu," ujarnya.

Sumiati mengatakan hal itu terjadi di Pasar Ciplak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Selain itu, Sumiati mengatakan, terdapat orang tua yang justru dengan sengaja menggadaikan KJP Plus itu ke orang lain.

"Satu KJP dia gadaikan Rp500 ribu untuk lima bulan," tuturnya.

Kasus lainnya, guru-guru di sekolah swasta yang justru memegang KJP. Dia menemukan kasus itu di Rorotan, Jakarta Utara.

"Saya tanya ke orang tuanya sudah tanya belum sama gurunya, kenapa gurunya yang megang. Orang tuanya bilang sudah tanya tapi malah diomel-omelin sama gurunya," tuturnya.

Lihat juga:
 Program KJS Plus Milik Anies-Sandi Terancam Gagal

sumur

hmmm..... mana suaranya rakyat jakarta 52%? gubernur pilihan ente kaga gablek gawe noh