- Beranda
- Berita dan Politik
Pahlawan Nasional, Inilah Sosok Kasman Singodimejo Pemersatu Islam dan Nasionalis
...
TS
raven12
Pahlawan Nasional, Inilah Sosok Kasman Singodimejo Pemersatu Islam dan Nasionalis
Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2018 mendatang, Presiden Joko Widodo memberikan gelar Pahlawan Nasional pada enam tokoh.
Pemberian gelar pahlawan nasional tersebut diberikan sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 123/TK/TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Adapun pemberian gelar pahlawan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/11/2018).
Di antara keenam tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional tersebut, ada nama Alm. Tn Kasman Singodimedjo.
Kasman Singodimedjo adalah tokoh dari Jawa Tengah yang menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.
Menjelang kemerdekaan Indonesia, Kasman dipercaya menjadi anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Kasman pun berperan besar dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada 18 Agustus 2018.
Kasman mengutarakan usul mengenai penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".
Usulnya ini pun sempat menuai penolakan dari golongan Islam.
Golongan Islam yang diwakili Ki Bagus Hadikusumo menolak usulan tersebut. Sebab, tujuh kata tersebut merupakan kesepakatan bersama yang telah dicapai pada rapat Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yakni pada 22 Juni 1945.
Saat itu muncul penolakan dari Indonesia bagian Timur jika kata dalam Piagam Jakarta tersebut tetap ada.
Soekarno dan Hatta kemudian mempercayai Kasman yang berasal dari Muhammadiyah untuk membujuk Ki Bagus Hadikusumo.
Di sinilah Kasman berperan besar dalam pemersatuan golongan Islam dan Nasionalis.
Dilansir dari Kompas.com, anggota DPD DKI Jakarta yang pernah menjadi sekretaris pribadi Kasman, AM Fatwa, mengungkapkan bahwa waktu itu Kasman berbicara empat mata dengan Ki Bagus Hadikusumo.
Sebab, dua utusan sebelumnya yang juga mewakili golongan Islam, yakni Teuku Muhammad Hasan dan KH Wahid Hasyim, gagal membujuk Ki Bagus Hadiksumo.
Kasman pun sejatinya merupakan perwakilan dari golongan Islam.
"Namun Pak Kasman sama sekali tak menganggap Pancasila bertentangan dengan Islam, bagi Beliau, Pancasila merupakan bagian dari Islam," ujar Fatwa saat diwawancarai di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan, Minggu (19/6/2016).
Tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu pun dihapuskan dan kemudian diganti menjadi ''Ketuhanan yang Maha Esa'', sebagaimana tertulis pada Sila pertama Pancasila.
Kasman menjelaskan kepada Ki Bagus Hadikusumo bahwa makna dari Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ketundukan umat Islam kepada Allah SWT.
"Di samping itu Pak Kasman juga mendudukkan situasinya kepada Ki Bagus Hadikusumo bahwa saat itu kondisi memang sedang genting karena masih ada tekanan dari Jepang dan sekutu," tutur Fatwa.
"Indonesia saat itu butuh UUD sesegara mungkin sebagai syarat berdirinya negara agar diakui oleh pihak internal maupun eksternal.
Enam bulan kemudian ada kesempatan untuk merevisinya lagi, itu yang diucapkan Pak Kasman," ujar Fatwa.
Argumentasi Kasman tersebut berhasil meluluhkan hati Ki Bagus Hadikusumo. UUD 1945 saat itu pun berhasil disahkan berkat kebesaran hati golongan Islam melalui peran Kasman Singodimedjo.
Kiprah Kasman di dunia pergerakan dimulai sejak dirinya aktif di Muhammadiyah.
Pada1925, dia pun menjadi salah satu tokoh sentral di Jong Islamieten Bond (JIB). Sebuah perkumpulan pemuda Islam yang menjadi cikal bakal organisasi pergerakan lainnya.
Pada 1938, Kasman turut membentuk Partai Islam Indonesia di Surakarta bersama KH Mas Mansur, Farid Maruf, Sukiman, dan Wiwoho Purbohadidjoyo.
Momen itu sekaligus menabalkan dirinya sebagai eksponen golongan Islam. Di zaman pendudukan Jepang, Kasman pun aktif sebagai Komandan Pembela Tanah Air (Peta) Jakarta. (*)
http://jateng.tribunnews.com/2018/11/09/diberi-gelar-pahlawan-nasional-inilah-sosok-kasman-singodimejo-pemersatu-islam-dan-nasionalis?page=all
JADI JELAS YA,NDAK ADA PENERAPAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERUMUSANKNRI,DITOLAK TUH SYARIAH SYARIAH AN,JANGAN JADIKAN PERDA SYARIAH ACEH PATOKAN LEGALISASI HUKUM SYARIAH KRN PERDA SYARIAH ACEH HNY LAH ALAT UTK MENDAMAIKAN PEMBERONTAK GAM DISANA
Pemberian gelar pahlawan nasional tersebut diberikan sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 123/TK/TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Adapun pemberian gelar pahlawan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/11/2018).
Di antara keenam tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional tersebut, ada nama Alm. Tn Kasman Singodimedjo.
Kasman Singodimedjo adalah tokoh dari Jawa Tengah yang menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.
Menjelang kemerdekaan Indonesia, Kasman dipercaya menjadi anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Kasman pun berperan besar dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada 18 Agustus 2018.
Kasman mengutarakan usul mengenai penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".
Usulnya ini pun sempat menuai penolakan dari golongan Islam.
Golongan Islam yang diwakili Ki Bagus Hadikusumo menolak usulan tersebut. Sebab, tujuh kata tersebut merupakan kesepakatan bersama yang telah dicapai pada rapat Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yakni pada 22 Juni 1945.
Saat itu muncul penolakan dari Indonesia bagian Timur jika kata dalam Piagam Jakarta tersebut tetap ada.
Soekarno dan Hatta kemudian mempercayai Kasman yang berasal dari Muhammadiyah untuk membujuk Ki Bagus Hadikusumo.
Di sinilah Kasman berperan besar dalam pemersatuan golongan Islam dan Nasionalis.
Dilansir dari Kompas.com, anggota DPD DKI Jakarta yang pernah menjadi sekretaris pribadi Kasman, AM Fatwa, mengungkapkan bahwa waktu itu Kasman berbicara empat mata dengan Ki Bagus Hadikusumo.
Sebab, dua utusan sebelumnya yang juga mewakili golongan Islam, yakni Teuku Muhammad Hasan dan KH Wahid Hasyim, gagal membujuk Ki Bagus Hadiksumo.
Kasman pun sejatinya merupakan perwakilan dari golongan Islam.
"Namun Pak Kasman sama sekali tak menganggap Pancasila bertentangan dengan Islam, bagi Beliau, Pancasila merupakan bagian dari Islam," ujar Fatwa saat diwawancarai di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan, Minggu (19/6/2016).
Tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu pun dihapuskan dan kemudian diganti menjadi ''Ketuhanan yang Maha Esa'', sebagaimana tertulis pada Sila pertama Pancasila.
Kasman menjelaskan kepada Ki Bagus Hadikusumo bahwa makna dari Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ketundukan umat Islam kepada Allah SWT.
"Di samping itu Pak Kasman juga mendudukkan situasinya kepada Ki Bagus Hadikusumo bahwa saat itu kondisi memang sedang genting karena masih ada tekanan dari Jepang dan sekutu," tutur Fatwa.
"Indonesia saat itu butuh UUD sesegara mungkin sebagai syarat berdirinya negara agar diakui oleh pihak internal maupun eksternal.
Enam bulan kemudian ada kesempatan untuk merevisinya lagi, itu yang diucapkan Pak Kasman," ujar Fatwa.
Argumentasi Kasman tersebut berhasil meluluhkan hati Ki Bagus Hadikusumo. UUD 1945 saat itu pun berhasil disahkan berkat kebesaran hati golongan Islam melalui peran Kasman Singodimedjo.
Kiprah Kasman di dunia pergerakan dimulai sejak dirinya aktif di Muhammadiyah.
Pada1925, dia pun menjadi salah satu tokoh sentral di Jong Islamieten Bond (JIB). Sebuah perkumpulan pemuda Islam yang menjadi cikal bakal organisasi pergerakan lainnya.
Pada 1938, Kasman turut membentuk Partai Islam Indonesia di Surakarta bersama KH Mas Mansur, Farid Maruf, Sukiman, dan Wiwoho Purbohadidjoyo.
Momen itu sekaligus menabalkan dirinya sebagai eksponen golongan Islam. Di zaman pendudukan Jepang, Kasman pun aktif sebagai Komandan Pembela Tanah Air (Peta) Jakarta. (*)
http://jateng.tribunnews.com/2018/11/09/diberi-gelar-pahlawan-nasional-inilah-sosok-kasman-singodimejo-pemersatu-islam-dan-nasionalis?page=all
JADI JELAS YA,NDAK ADA PENERAPAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERUMUSANKNRI,DITOLAK TUH SYARIAH SYARIAH AN,JANGAN JADIKAN PERDA SYARIAH ACEH PATOKAN LEGALISASI HUKUM SYARIAH KRN PERDA SYARIAH ACEH HNY LAH ALAT UTK MENDAMAIKAN PEMBERONTAK GAM DISANA
Quote:
Original Posted By rizkiwoluebhe►
Piagam Jakarta, Dokumen Ilegal yang Digadang-gadang Pengusung Gerakan Islam Syariat
Salah satu argumen kalangan Islamis (penganut paham Islamisme) atau Gerakan Islam Syariat di Indonesia, untuk menerapkan syariatisasi negara, adalah Piagam Jakarta tersebut. Penulis tidak tahu apakah mereka tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa Piagam Jakarta tersebut sebenarnya merupakan dokumen ilegal?
Piagam Jakarta disusun oleh semacam “tim kecil” dari unsur Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang berjumlah 9 orang dan dibentuk atas inisiatif Ir. Sukarno pada masa reses persidangan BPUPKI. Pekerjaan tim kecil ini sifatnya “tidak resmi” dan diluar prosedur yang telah ditetapkan semula serta tidak pula ada mandat dari BPUPKI.
Menurut aturan yang telah diputuskan atau semacam “tata tertib” (tatib) persidangan, tugas BPUPKI adalah meneliti segala sesuatu menyangkut UUD, sedangkan tugas menyusun UUD itu sendiri termasuk Pembukaan UUD diserahkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Karena pelanggaran prosedur itulah maka Ir Sukarno harus minta maaf dalam sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945. Dalam pidatonya Ir. Sukarno menegaskan argumen pembelaan diri sebagai berikut,
“Semua anggota Panitia Kecil sadar sama sekali bahwa jalannya pekerjaan yang kami usulkan itu sebenarnya menyimpang dari formaliteit, menyimpang daripada aturan formeel yang telah diputuskan, telah ditentukan. Tetapi anggota Panitia Kecil berkata: Apakah arti formaliteit terhadap desakan sejarah sekarang ini. apakah arti formaliteit jika Sekutu telah mendirikan Netherlands Indies Civil Administration, telah menyerbu ke dalam daerah tanah air kita dan membahayakan Indonesia Merdeka! Apakah arti formaliteit jikalau di kanan kiri kita mengguntur-menggelegar gempa-petir-halilintar meriam, bom, dinamiet? Saudara-saudara sekalian, Panitia Kecil berpendapat, bahwa jikalau fomalitiet tidak sesuai dengan dinamiek sejarah, maka harus dirobah formaliteit itu, harus diganti formaliteit itu, harus dibongkar formaliteit itu.”
Suatu produk persidangan yang bersifat melanggar tatib dianggap ilegal. Sejarah kemudian mencatat tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut dicoret oleh Drs Moh Hatta, atas desakan A.A. Maramis dan tokoh-tokoh Indonesia Timur yang beragama Kristen dan Hindu, dan setelah berkonsultasi dengan tokoh Islam Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Muhammad Hasan, dan Kasman Singodimedjo.
Seterusnya Pembukaan UUD 1945 seperti dapat kita baca saat ini, tanpa tujuh kata dalam sila ke-1 Pancasila tersebut, yang diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Namun Sukarno cukup konsisten dengan pendirian pelanggaran prosedur di atas. Ini terbukti dengan pernyataannya dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dalam Dekrit itu dikatakan bahwa Piagam Jakarta sebagai menjiwai UUD 1945.
Kalangan Islamis berpandangan bahwa kata ‘menjiwai’ dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut bermakna tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut atau setidak-tidaknya jiwanya dikembalikan ke dalam UUD 1945 yang berlaku hingga sekarang. Dengan kata lain, UUD 1945 yang berlaku sekarang, menurut kalangan Islamis, menghendaki penerapan syariat Islam secara formal-legalistik.
Pendapat penulis, maksud ‘menjiwai’ dalam Dekrit itu lebih dekat pada bahwa tanpa pemuatan kembali secara formal Piagam Jakarta dalam UUD 1945 pasca Dekrit, umat islam tetap bebas menjalankan agamanya. Ini terbukti mana kala sampai akhir hayatnya Sukarno mengakui eksistensi Pancasila dan UUD 1945 seperti versi saat ini (tanpa tujuh kata dalam Piagam Jakarta) dan tanpa condong pada formalisme agama sebagaimana dimaksud kalangan pengusung Gerakan Islam Syariat di Indonesia.
Lagi pula hasil kerja “panitia kecil” yang menghasilkan “Gentlemen’s Agreement” Piagam Jakarta tersebut dalam sejarahnya belum pernah disahkan pemberlakuannya, belum pernah disetujui dalam sidang BPUPKI, melainkan baru sekedar usulan. Hal ini diakui sendiri sebagai baru usulan sebagaimana dikatakan Ir. Sukarno dalam pidato (dalam huruf tebal) yang dikutip di atas.
Sejarah seputar kerja “panitia kecil” tersebut dapat dibaca dalam buku A.B. Kusuma berjudul Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan (2004). Buku ini merupakan hasil penelitian A.B. Kusuma, yang diakui Haedhar Nashir sebagai “memberikan sisi yang lebih autentik daripada buku dan dokumen ‘Naskah persiapan UUD 1945′ susunan Prof Mr Muhammad Yamin
sumber
Piagam Jakarta, Dokumen Ilegal yang Digadang-gadang Pengusung Gerakan Islam Syariat
Salah satu argumen kalangan Islamis (penganut paham Islamisme) atau Gerakan Islam Syariat di Indonesia, untuk menerapkan syariatisasi negara, adalah Piagam Jakarta tersebut. Penulis tidak tahu apakah mereka tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa Piagam Jakarta tersebut sebenarnya merupakan dokumen ilegal?
Piagam Jakarta disusun oleh semacam “tim kecil” dari unsur Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang berjumlah 9 orang dan dibentuk atas inisiatif Ir. Sukarno pada masa reses persidangan BPUPKI. Pekerjaan tim kecil ini sifatnya “tidak resmi” dan diluar prosedur yang telah ditetapkan semula serta tidak pula ada mandat dari BPUPKI.
Menurut aturan yang telah diputuskan atau semacam “tata tertib” (tatib) persidangan, tugas BPUPKI adalah meneliti segala sesuatu menyangkut UUD, sedangkan tugas menyusun UUD itu sendiri termasuk Pembukaan UUD diserahkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Karena pelanggaran prosedur itulah maka Ir Sukarno harus minta maaf dalam sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945. Dalam pidatonya Ir. Sukarno menegaskan argumen pembelaan diri sebagai berikut,
“Semua anggota Panitia Kecil sadar sama sekali bahwa jalannya pekerjaan yang kami usulkan itu sebenarnya menyimpang dari formaliteit, menyimpang daripada aturan formeel yang telah diputuskan, telah ditentukan. Tetapi anggota Panitia Kecil berkata: Apakah arti formaliteit terhadap desakan sejarah sekarang ini. apakah arti formaliteit jika Sekutu telah mendirikan Netherlands Indies Civil Administration, telah menyerbu ke dalam daerah tanah air kita dan membahayakan Indonesia Merdeka! Apakah arti formaliteit jikalau di kanan kiri kita mengguntur-menggelegar gempa-petir-halilintar meriam, bom, dinamiet? Saudara-saudara sekalian, Panitia Kecil berpendapat, bahwa jikalau fomalitiet tidak sesuai dengan dinamiek sejarah, maka harus dirobah formaliteit itu, harus diganti formaliteit itu, harus dibongkar formaliteit itu.”
Suatu produk persidangan yang bersifat melanggar tatib dianggap ilegal. Sejarah kemudian mencatat tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut dicoret oleh Drs Moh Hatta, atas desakan A.A. Maramis dan tokoh-tokoh Indonesia Timur yang beragama Kristen dan Hindu, dan setelah berkonsultasi dengan tokoh Islam Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Muhammad Hasan, dan Kasman Singodimedjo.
Seterusnya Pembukaan UUD 1945 seperti dapat kita baca saat ini, tanpa tujuh kata dalam sila ke-1 Pancasila tersebut, yang diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Namun Sukarno cukup konsisten dengan pendirian pelanggaran prosedur di atas. Ini terbukti dengan pernyataannya dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dalam Dekrit itu dikatakan bahwa Piagam Jakarta sebagai menjiwai UUD 1945.
Kalangan Islamis berpandangan bahwa kata ‘menjiwai’ dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut bermakna tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut atau setidak-tidaknya jiwanya dikembalikan ke dalam UUD 1945 yang berlaku hingga sekarang. Dengan kata lain, UUD 1945 yang berlaku sekarang, menurut kalangan Islamis, menghendaki penerapan syariat Islam secara formal-legalistik.
Pendapat penulis, maksud ‘menjiwai’ dalam Dekrit itu lebih dekat pada bahwa tanpa pemuatan kembali secara formal Piagam Jakarta dalam UUD 1945 pasca Dekrit, umat islam tetap bebas menjalankan agamanya. Ini terbukti mana kala sampai akhir hayatnya Sukarno mengakui eksistensi Pancasila dan UUD 1945 seperti versi saat ini (tanpa tujuh kata dalam Piagam Jakarta) dan tanpa condong pada formalisme agama sebagaimana dimaksud kalangan pengusung Gerakan Islam Syariat di Indonesia.
Lagi pula hasil kerja “panitia kecil” yang menghasilkan “Gentlemen’s Agreement” Piagam Jakarta tersebut dalam sejarahnya belum pernah disahkan pemberlakuannya, belum pernah disetujui dalam sidang BPUPKI, melainkan baru sekedar usulan. Hal ini diakui sendiri sebagai baru usulan sebagaimana dikatakan Ir. Sukarno dalam pidato (dalam huruf tebal) yang dikutip di atas.
Sejarah seputar kerja “panitia kecil” tersebut dapat dibaca dalam buku A.B. Kusuma berjudul Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan (2004). Buku ini merupakan hasil penelitian A.B. Kusuma, yang diakui Haedhar Nashir sebagai “memberikan sisi yang lebih autentik daripada buku dan dokumen ‘Naskah persiapan UUD 1945′ susunan Prof Mr Muhammad Yamin
sumber
-1
1.2K
4
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
669.8KThread•40.2KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru