Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghentikan belasan truk sampah DKI Jakarta yang melintas di Gerbang Tol Bekasi Barat, Rabu 17 Oktober 2018. Hal itu disebabkan lantaran Pemprov DKI Jakarta tidak memenuhi kewajiban pada Perjanjian Kerjasama.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana mengatakan, pihaknya memeriksa kelengkapan truk sampah DKI Jakarta yang melintas di Kota Bekasi.

"Kemudian juga kita kan antara Pemprov DKI dengan Bekasi itu ada perjanjian kerjasama, perjanjian kerjasama kemitraan lah yah antara DKI dengan Bekasi. Cuma, dari perjanjian itu kan ada hak dan kewajiban-kewajiban dari DKI yang memang tidak dilaksanakan tidak dipenuhi. Nah itu kita dalam rangka mengevaluasi perjanjian kerjasama itu juga gitu loh," kata Yayan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 17 Oktober 2018.

Yayan menjelaskan, beberapa kewajiban Pemprov DKI Jakarta yang tidak dipenuhi di antaranya, truk sampah tidak tertutup saat mengangkut. Kendaraan atau truk tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen.

"Kenyataannya kan tidak dilakukan. Kemudian tadi kendaraan kan tidak dilengkapi surat-surat. misalnya KIR, itukan salah. Menyangkut keselamatan lalulintas," jelas Yayan.

Saat ini 16 mobil truk tersebut ditahan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Kendaraan itu diparkir di Hutan Kota Bekasi, Kayuringin, Bekasi Barat.

Pihaknya masih mempertimbangkan untuk mengembalikkan atau tidak kendaraan tersebut. "Ya nanti masih kita evaluasi," jelas Yayan.

http://jabar.metrotvnews.com/peristi...h-masuk-bekasi

Anus dulu janji nya kerjasama dengan daerah penyangga atasi banjir,macet, sampah

Pemkot Bekasi ancam Pemkot DKI jika dana hibah tak cair, apa ancamannya?

KONTAN.CO.ID - BEKASI. Pemerintah Kota Bekasi mengancam akan melarang truk sampah DKI mengakses jalan dari tol Bekasi Barat menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, jika Pemprov DKI tidak memberikan hibah.

"Mungkin kita akan tutup lagi Bekasi Barat. Jadi mereka (truk sampah DKI) lewat lagi Cibubur. Kan dulu kan bolehnya cuma lewat Cibubur," kata Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/10).

Ancaman tersebut disampaikan lantaran hingga kini Pemkot Bekasi belum menerima dana bantuan terkait pembangunan flyover. Padahal, kata Tri, apabila rampung, flyover itu akan memperlancar akses truk sampah DKI Jakarta menuju TPST Bantargebang.

"Dulu kan filosofinya gitu, dia (Truk DKI) boleh lewat Bekasi Barat, dari pagi sampai sore. Tapi kita buat jalan itu lebih lancar, seperti itu lah jadi sampah itu tidak perlu berhenti di Bekasi lah, tidak perlu berhenti di lampu merah Rawa Panjang. Jadi bisa langsung ke TPA jadi saling menguntungkan kan," ujar Tri.

Menurut Tri, pihak Pemprov DKI Jakarta harus mendukung sarana infrastruktur kota Bekasi yang terdampak dari arus pengiriman sampah. "DKI sudah berkontribusi terkait dengan kegiatan untuk bantuannya (masyarakat yang) ada di Bantargebang. Tetapi kan masih banyak pola yang terkait dengan transportasi, misalnya, terkait penyelesaian flyover itu kan sudah di depan mata. Kemudian masih ada lainnya ya, itu lah yang kemudian tidak keluar (dana hibah) gitu loh," jelas Tri.

Adapun dana pembangunan flyover Rawa panjang dan Cipendawa mencapai Rp Rp 300 miliar untuk dana konstruksi dan Rp 200 miliar untuk dana pembebasan lahan.

Sementara itu, sumber dana proyek pembangunan dua flyover tersebut berasal dari APBD Kota Bekasi serta dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada zaman Gubernur Basuki Tjahja Purnama. Tri berharap pemprov DKI Jakarta bisa cepat memberikan dana hibah kepada Pemkot Bekasi untuk pembangunan dua flyover tersebut.

"Target 2020 kalau dari sana (Pemprov DKI Jakarta) cepat ke kita (Pemkot Bekasi), ya ini kan buat kebaikan bersama, kan untuk memperlancar akses 1.200 kendaraan truk sampah milik Pemprov DKI menuju TPST Bantar Gebang juga" pungkas Tri. (Dean Pahrevi)

https://regional.kontan.co.id/news/p...apa-ancamannya