Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban Charlie AlBajili menyebut selama pemerintah provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan telah terjadi terjadi penggusuran di 91 titik di Jakarta. Penggusuran dilakukan terhadap kawasan hunian, unit usaha, serta gabungan antara hunian dan unit usaha.

Belum ada tanggapan atau komentar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Anies Baswedan terkait data penggusuran LBH Jakarta ini.

"Ada 91 titik. Tahun 2017 ada 12 titik. Tahun 2018 ada 79 titik, jadi total ada 91 titik penggusuran paksa," ucap Charlie di kantor LBH, Jakarta, Minggu (14/10).

Charlie merinci bahwa sepanjang 2017, Pemprov DKI Jakarta menggusur paksa 2 titik hunian di wilayah Kanal Banjir Barat pada 13 November. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga menggusur paksa warga yang menempati lahan PT Kereta Api Indonesia di kawasan Cideng pada 30 Desember.

"Lahan KAI tapi yang mengeksekusi Pemprov," ucap Charlie.

Sementara itu, masih di tahun 2017, Pemprov DKI Jakarta Kepemimpinan Anies menggusur paksa terhadap 10 unit usaha. Sebanyak 10 penggusuran dilakukan secara sepihak atau tanpa musyawarah. Lalu, sebanyak 2 kasus tidak diketahui melalui musyawarah atau tidak.

Baca juga: LBH Jakarta Sebut Tiga Lokasi di DKI Terancam Digusur

Charlie mengatakan penggusuran pun melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Dengan kata lain, tidak hanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penggusuran.

Memasuki tahun 2018, tepatnya sepanjang Januari-September, terjadi penggusuran paksa di 79 titik, 60 di antaranya dilakukan Pemprov DKI Jakarta. LBH Jakarta mencatat 79 titik penggusuran terdiri dari 17 hunian, 53 unit usaha, dan 9 gabungan antara hunian dan unit usaha.

LBH juga mencatat sedikitnya 366 kepala keluarga atau sekitar 1.141 anggota keluarga dan 866 unit usaha terkena penggusuran di 79 titik tersebut. Sekitar 64,81 persen dilakukan secara sepihak atau tanpa musyawarah dengan warga.

"Ada 61 dari 79 kasus dilakukan tanpa solusi kepada korban," ucap Charlie.

Lokasi penggusuran paling banyak terjadi di Jakarta Selatan, yakni sebanyak 23 titik yang terdiri dari 12 hunian dan 11 unit usaha. Disusul wilayah Jakarta Pusat, yakni sebanyak 22 titik, antara lain 3 hunian dan 19 unit usaha. Selanjutnya yaitu di Jakarta Utara dan Jakarta Barat 12 titik dan Jakarta Timur 10 titik.

Penggusuran paksa juga melibatkan aparat dari kepolisian dan TNI. Charlie, merujuk dari data LBH, penggusuran paksa di 79 titik di 2018 melibatkan 3.748 aparat gabungan.

Kepala Divisi Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta Nelson Simamora menyebut hal itu sebagai fenomena yang ironis. Dia mengatakan hal tersebut bertentangan dengan UU Polri dan UU TNI.

Nelson menyayangkan ketika penggusuran paksa masih melibatkan aparat kepolisian dan TNI.

"Itu bentuk ketidakpeecayaan diri kepemimpinan sipil. Bahaya. Rakyat kan masih trauma orde baru. Tapi mengapa tentara ditarik-tarik terus," ucap Nelson.

Sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI Anies sempat menyatakan bahwa dirinya menolak penggusuran yang dilakukan pemerintah sebelumnya.

Dia mengutarakan hal tersebut saat masih berkampanye sebagai calon gubernur berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno.


"Menggusur itu hanya akan menyebabkan kesengsaraan buat warga. Karena itu saya berkomitmen tidak akan melakukan penggusuran," kata Anies kepada warga di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Maret 2017.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...k-di-era-anies

Geser itu,bukan gusur.. kata wan abud

Sandi Ancam Bongkar Rumah Warga Taman Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengancam akan membongkar rumah yang dibangun warga Taman Kota, Jakarta Barat.

Ancaman Sandi menyusul penolakan warga Taman Kota saat akan direlokasi. Mereka bahkan mendirikan bangunan di atas lahan yang sempat terbakar 29 Maret 2018.

"Saya sudah perintahkan waktu itu dan setelah kebakaran berkoordinasi dengan wilayah setempat, kita minta perlu ada pesan yang tegas pada masyarakat bahwa mereka akan direlokasi ke rusun dan jangan membangun di situ, baik secara semi permanen maupun permanen," ucap Sandi di Jakarta Pusat, Rabu (8/8).

Lihat juga: Pak Anies, Kenapa Ikut-ikutan Bikin Rakyat Kecil Menderita

Sandi mendapat laporan hanya dua kepala keluarga di Taman Kota yang bersedia direlokasi oleh Pemprov DKI ke Rusun Rawa Buaya.

Sandi bilang bangunan yang kembali didirikan warga Taman Kota saat ini tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Lihat juga: Anies Janji Saat Kampanye, Warga Cakung Cilincing Tolak Digusur Pemkot Jaktim

Padahal, kata Sandi, Pemprov sudah menyediakan rusun bagi warga Taman Kota. Selain itu, lahan yang sudah terbakar rencananya akan digunakan Pemprov DKI sebagai ruang terbuka hijau.

"Karena itu tempat akan difungsikan sebagai ruang terbuka. Kemarin tentu ada perwakilan masyarakat yang datang menyatakan menolak, saya bilang dicoba dulu," ucapnya.

Lihat juga: Korban Kebakaran di Krukut Tolak Tawaran Pindah ke Rusun

Sebelumnya, pada 29 Maret 2018 terjadi kebakaran di kawasan Taman Kota, Jakarta Barat. Pemprov DKI memberi bantuan dengan merelokasi warga ke Rusun Rawa Buaya.

Pemprov bahkan sudah memberikan kunci unit rusun. Namun, dari 122 kepala keluarga (KK) yang didata, hanya dua keluarga yang menempati Rusun. Sebagian besar warga mengembalikannya dan memilih membangun kembali hunian mereka.

Lihat juga: Anies Tanda Tangan, Tarif Sewa di 15 Rusunawa Naik 20%

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...rga-taman-kota