[
Rumah DP 0 rupiah, Klapa Village, Jaktim, Senin (8/10/2018)

(KOMPAS.com/Ryana Aryadita) JAKARTA, KOMPAS.com — Rumah susun sederhana milik ( rusunami) DP 0 rupiah di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, diperuntukkan bagi warga yang mempunyai KTP DKI Jakarta.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan, warga tersebut harus berpenghasilan Rp 4 juta hingga Rp 7 juta.

"Harus KTP DKI Jakarta dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta, (minimalnya) Rp 4 juta," kata Yoory saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/10/2018).


Baca juga: Rusunami DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa Diluncurkan Jumat Besok

Namun, Yoory enggan menjelaskan lebih lanjut terkait sistem pembelian rusunami DP 0 tersebut. Ia beralasan, PD Pembangunan Sarana Jaya hanya bertanggung jawab untuk membangun rusunami itu.

Rusunami DP 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, ini akan dibangun dalam 21 lantai yang terdiri dari 780 unit. Sebanyak 780 unit itu dibagi dalam tiga tipe, yakni tipe studio 21, one bedroom tipe 24, dan two bedroom tipe 36.

"Sudah tersedia 780 unit dari total 21 lantai. Harganya bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Yoory.

Baca juga: Rusunami DP 0 Rupiah Terdiri dari 3 Tipe Hunian, Paling Murah Rp 184 Juta

Harga tiap unit dijual mulai dari Rp 184 juta untuk yang tipe paling kecil hingga Rp 310 juta untuk two bedroom tipe 36.

"Groundbreaking" rumah DP 0

Pada 18 Januari, Anies melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah DP 0 di Klapa Village. Pada proyek ini, PD Pembangunan Sarana Jaya berperan sebagai penanggung jawab program dan PT Totalindo Eka Persada sebagai kontraktor pembangunan membuat instalasi unit hunian murah tipe 36. Dalam kesempatan itu, Anies juga mengumumkan harga rumahnya.


Pemasangan tiang pancang dan fondasi rumah DP 0 rupiah, Selasa (14/8/2018)(KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI )

Bentuk UPT Beberapa bulan setelahnya, tepatnya 8 Juni 2018, Pemprov DKI membentuk unit pengelola teknis (UPT) mengurus jual beli rumah DP 0. Anies melantik Zikran Kurniawan sebagai kepala UPT. UPT yang baru dibentuk ini bernama Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera.

Baca juga: Fraksi PKS DPRD DKI Kritik Lambatnya Pembangunan Rumah DP 0 Rupiah Zikran mengatakan, pihaknya akan membuat skema pembiayaan agar penjualan bisa dilakukan.

"Skema ada beberapa alternatif skema, akan dimatangkan mana yang pas. Tentu saja nanti sistemnya kemungkinan akan ada segmentasi," ujar Zikran. Meski UPT sudah dibentuk, rumah DP 0 belum juga bisa dijual.

Hal ini karena tidak hanya skema pembiayaan yang harus disiapkan. Pemprov DKI juga harus menyiapkan peraturan gubernur mengenai aturan penjualan rusun ini.

Tak terdengar kabar

Selama beberapa bulan, pergub yang dimaksud seolah tidak ada kelanjutannya. Beberapa pejabat terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus-menerus mengatakan, pergub belum selesai. Namun, Anies mengatakan, tidak adanya kabar terkait kelanjutan program itu bukan berarti program tersebut ditinggalkan. Baca juga: Anies: Jangan Khawatir, Program DP 0 Rupiah Jalan Terus

https://megapolitan.kompas.com/read/...juta-rp-7-juta

Januari 2018 groundbreaking, 12 Oktober peluncuran, tapi baru 2 lantai
kurang kerjaan, resmiin gardu listrik lagi aja gih
Btw, mana brosur dan skema pembayaranna nus..gk jelas ente wan!

editk update skema


Lantas, berapa cicilannya?

PLT Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Meli Budiastuti mengatakan jangka waktu cicilan atau tenor ialah 15 dan 20 tahun. Skema cicilan yang digunakan, kata Meli, akan merujuk pada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat.

Adapun, dengan menggunakan skema FLPP maka bunga yang dibebankan kepada masyarakat ialah sebesar 5%. Dengan beban bunga tersebut, maka ada dua skema pembayaran cicilan dengan menggunakan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

"Cicilan Rp 2.008.337 per bulan, jangka waktu 20 tahun, estimasi penghasilan Rp 5.738.105. Cicilan Rp 2.426.665 per bulan, jangka waktu 15 tahun, estimasi penghasilan Rp 6.933.329," terang Meli di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Baca juga: Anies Luncurkan Rumah DP Rp 0, Baru Bisa Dipesan November


Meli mengungkapkan, untuk saat ini pihak perbankan yang menyediakan fasilitas KPA ialah Bank DKI selaku BUMD. Bank nasional lain diharapkan juga bisa ikut menyediakan fasilitas KPA untuk program Rumah DP Rp 0 tersebut.

Sementara untuk pembayaran uang muka atau DP, Pemprov DKI akan memfasilitasi maksimal 20% dari harga Rumah DP Rp 0 tersebut dari alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pemprov DKI mencoba fasilitasi untuk uang muka maksimal 20% dari harga rumah ini. Apabila masyarakat mengajukan pembayaran uang muka (maka) difasilitasi Pemprov DKI, maka Pemprov melalui APBD akan alokasikan," tuturnya.

https://finance.detik.com/properti/d...-2-jutaanbulan

Hmm buat rakyat kecil katanye , dapat sertifikat hak milik tanah gk nie biar bisa minjem kredit ke bank