Jakarta - Peraturan Daerah 8/2007 tentang Ketertiban Umum yang ingin direvisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sepertinya menimbulkan pro kontra. NasDem DKI menilai wacana becak suatu kemunduran pola pikir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Seharusnya, Pemprov DKI bisa mencarikan alternatif transportasi lain di perkampungan.

"Masa kita kembali lagi merudapaksa tenaga manusia? Kita bukan anti-terhadap (becak) itu. Kalau buat kebutuhan pariwisata, it's oke. Tapi kalau tujuan angkutan, kita sudah terlalu maju, sudah ada MRT, LRT, sudah ada Busway, transport online, masa kita memikirkan becak lagi. Saya kira itu kemunduran berpikir yang dilakukan gubernur," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

Baca juga: Pengamat: Ganti ke Sewa Sepeda Pengumpan LRT MRT Seperti di Luar Negeri

Bestari menyarankan seharusnya Pemprov DKI menyediakan tranportasi lain untuk di kampung, misalnya bajaj berbahan bakar gas. Menurut dia, untuk membahagiakan warga bukan membiarkan mengayuh becak.

"Jangan lagi kemudian seakan-akan sekarang zaman saya, ya suka-suka saya, jangan begitu. Saya kira dicarikan alternatif. Belikan saja itu bajaj berbahan gas. Kalau mau maju kotanya bahagia rakyatnya harus seperti itu. Jangan nanti orang disuruh becak supaya hidup di Jakarta," terangnya.

"Berpihak pada wong cilik itu bukan menyuruh mereka jadi tukang becak, naikkan taraf hidupnya," imbuh Bestari.

Baca juga: Pemprov DKI Anggarkan Rp 925 Juta untuk Kartu Identitas Anjing

Dia menegaskan becak lebih cocok untuk kawasan pariwisata. Sebab jika ada izin di perkampungan, ada kemungkinan mengaspal ke kota.

"Kan awalnya di kampung, lama-lama ke kota. Saya kira kita kan sudah melahirkan bajaj berbahan bakar gas. Ramah lingkungan juga, diminatin ibu-ibu," jelasnya.

Pengamat Perkotaan Yayat Supriatnya meminta Pemerintah DKI Jakarta mengkaji kembali kebijakan soal izin operasional becak di ibu kota. Menurut dia, becak saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan transportasi di Jakarta.

"Kalau becak ini dijadikan solusi sosial untuk lapangan kerja harus dipertimbangkan berapa pendapatan pengayuh becak, berapa luas areal yang diizinkan, pengawasannya," ujarnya.

Yayat menilai keberadaan becak yang terkesan dipaksakan akan menimbulkan masalah baru kendati jumlahnya dibatasi. Ia mengingatkan becak tak masuk dalam Peraturan Daerah yang mengatur transportasi di ibu kota dan pola transportasi makro Jakarta.

Dari sisi pemanfaatan tenaga manusia Yayat menyarankan sebaiknya Pemprov DKI belajar dan meniru tata kota Surabaya, Jawa Timur, yang melarang warganya menjadi pengayuh becak.

"Yang juga harus menjadi perhatian kita menyangkut zonasi. Kecuali kalau misalnya ada inisiatif menetapkan becak sebagai angkutan wisata. Kalau angkutan wisata ini lebih terhormat dalam arti pendapatannya lebih besar," pungkasnya.

Sebelumnya, Anies akan mengatur kebijakan becak beroperasi di ibu kota. Dia menegaskan tidak ada becak yang mengaspal di jalan utama seperti Jalan Thamrin.

"Nanti kita mengatur. Jangan membayangkan becak kembali ke Jalan Thamrin. Itu orang yang hidupnya di tahun 70-80an. Hari ini tidak ada orang pakai becak di jalan utama dan kita tidak berencana untuk membuka ke jalan-jalan utama," kata Anies di Balai Kota.

https://news.detik.com/berita/425232...berpikir-anies

Make Jakarta Kumuh Macet Again Nus