Keluarnya Pergub 58 tahun 2018 demi memuluskan upaya pengelolaan lahan reklamasi itu. Padahal BPN sudah mengeluarkan Hak Guna Bangunan tahun 2017. Sebelumnya Anies membuat permintaan aneh dengan meminta BPN mencabut surat itu. Karena tidak mungkin, akhirnya Pemprov DKI Jakarta memilih membayar ganti rugi sebesar 483 miliar.

Pertanyaannya adalah, kenapa Anies begitu ngotot melawan Kepres yang diteken Soeharto tahun 1995? Jawaban paling gampang dan umum, tentu sebagai pelunasan janji kampanye. Tetapi, Anies yang terkenal oportunis tak mungkin berjalan sesederhana itu.

Langkah Anies itu sebenarnya sudah terbaca sejak ia memutuskan tidak maju dalam bursa pencapresan 2019. Ia tentu menghitung peluang dengan cermat. Menghadang Jokowi di zaman keemasannya hanya sia-sia belaka. Langkah tepat Anies adalah menunggu.

Biarkan Jokowi selesai dua periode dulu, kemudian ia akan muncul nyaris tanpa lawan sepadan. Kalaupun ada lawan cemerlang, sorotan media akan terpusat ke Jakarta. Anies jelas menang langkah soal popularitas.

Sementara itu, ia bisa memperbaiki citra. Kinerja yang buruk bisa ditutupi dengan satu-dua kerja bombastis. Reklamasi Jakarta adalah salah satu isu sensitif. Pihak yang mendukung reklamasi dianggap ‘dajal’, musuh wong cilik, pembela pengembang. Maka isu ini seksi untuk menaikkan citra tadi. Siapapun yang bisa menungganginya akan diuntungkan.

Baca Juga: Pemanfaatan Pulau Reklamasi Akan Didominasi Pengembang

Dengan cerdik Anies memilih langkah perlawanan. Seolah-olah tampil gagah di media. Ia hanya harus mengeluarkan retorika untuk memukul lawan politiknya. Faktanya, reklamasi sebenarnya jalan terus. Dengan menggunakan kalimat berbeda tentu saja, “Hanya pulau yang sudah selesai diurug”.

Yang perlu dilakukan Anies adalah bernegosiasi. Lahan yang telah jadi diberi ongkos ganti rugi pada pengembangnya. Sementara yang belum diurug menunggu, atau tukar guling dengan kesepakatan lain. Ini hal yang lumrah. Pengembang tak mungkin mau rugi. Sementara Anies perlu citra perlawanan tadi. Kesepakatan di bawah meja tak seorangpun tahu. Tapi arahnya mudah dibaca.

Anies juga tidak rugi. Duit untuk membayar ganti rugi pengembang itu bukan punya dia pribadi. Sementara tanahnya tetap bisa digunakan. Siapa yang akan membangunnya? Ya pengembang lagi. Apakah rakyat diuntungkan? Tinggal melihat apa yang dibangun nantinya. Kalau rusun murah bersubsidi, ya jelas pro rakyat. Tapi kalau rusun sewa yang mahal, pusat bisnis, itu namanya pro pengusaha.

Dongeng tentang perlawanan Anies terhadap pengembang ini lebih mirip kisah fiksi. Tidak ada yang betul-betul dilawan di sana. Anies menciptakan musuh bayangan, lalu ia menggebukinya dengan penuh semangat. Status reklamasi teluk Jakarta ini tidak dibatalkan, hanya dihentikan sementara. Sebenarnya bukan soal heroisme Anies, iklim properti memang sedang lesu. Para pengembang itu juga mikir mau dijual ke mana nantinya. Tak mungkin mereka membuat bangunan berhantu.

Maka langkah paling logis ya menunggu. Empat pulau yang sudah jadi itu sebagai contoh. Kalau memang berjalan baik, reklamasi tentu dilanjut. Anies tak cukup kuat membendungnya. Sebagai gaya di depan media, oke. Tidak ada itu keberpihakan pada nelayan. Teluk sudah terlanjur diurug. Janji membangun pelabuhan dan restoran seafood tak berpihak langsung pada mereka. Yang untung sekali lagi ya pengusaha besar. Kroninya gubernur yang doyan dagang itu.

Penghentian reklamasi teluk Jakarta ini sebenarnya hanya komedi, semacam gimmick Anies Baswedan. Semua orang diuntungkan, kecuali wong cilik. Pengembang untung ganti rugi dan kemungkinan melanjutkan reklamasi lagi kalau iklim properti sudah membaik. Pengusaha untung lahan bisnis baru. Anies untung citra politik, kroninya juga bisa ikut rebutan kue di lahan baru tadi.

Baca Juga: Gubernur Baru Jakarta Tolak Pembangunan Tanggul NCICD

Reklamasi Jakarta sebenarnya berpeluang membuka lapangan kerja sebanyak satu juta orang. Ini akan jadi pusat bisnis baru di saat lahan semakin sulit. Belum lagi menghitung potensi pajaknya. Efek ke lingkungan tentu ada. Namun teluk Jakarta termasuk yang tercemar dan mengalami pendangkalan. Debat soal itu masing-masing pihak punya argumennya sendiri. Tetapi kalau membicarkan nelayan, wong cilik, penghentian reklamasi saja tidak cukup. Apalagi lahan yang sudah jadi dan dibangun tak mungkin dikeruk lagi.

Di sisi lain, Anies Baswedan merasa harus muncul sebagai pahlawan. Ia bernegosiasi ke sana-sini demi memuluskan cita-cita itu. Anies sengaja membentuk tim-tim, kecil untuk mengurusi kebijakannya. Tujuannya agar orang lain yang bekerja, sementara citra baik tetap menjadi miliknya. Sekali lagi Pemprov DKI yang harus membayar gaji orang-orang itu. Jakarta itu sebenarnya punya ratusan gubernur saat ini. Gubernur paling tinggi hanya sibuk beretorika dan membebankan tugasnya pada orang lain.

Jakarta mengalami perlambatan. Progres yang pernah dihasilkan rezim “Jakarta Baru” justru sekarang berjalan mundur. Kinerja pemerintahan merosot. Main-main proyek marak lagi. Kaki lima membludak memenuhi jalan. Honorer PPSU malah dikurangi. Uang dihambur-hamburkan sebagai “dana lobster”. Untuk menutupi kegagalan sistemik itu, dengan cerdik Anies membuat sebuah komedi. Kisah tentang seorang kesatria yang berani melawan Sembilan Naga.

Di depan layar, di awal adegan, aktingnya oke. Begitu mendekati akhir, baru muncul kekonyolan. Dan di balik layar, ternyata ksatria pemberani itu berteman akrab dengan Sembilan Naga. Mereka asyik ngopi dan ketawa-ketawa saat para pemuja sang kesatria sibuk mengkultuskannya dengan adegan palsu tadi.

Sementara nelayan miskin, wong cilik, ya tetap miskin dan terpinggirkan. Yang untung kroni dan kawan dekat sang ksatria tadi. Tidak ada makan siang gratis sodara-sodara…

[url]https://www.jpnn.com/penghentian-reklamasi-jakarta-gimmick-anies-baswedan/[url]

Cerdik juga ya anus