Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia

Senin, 10/09/2018 19:46



Jakarta, CNN Indonesia-- Kelompok pengamat hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch (HRW) menganggap pemerintah China melakukan pelanggaran HAM secara massal dan sistematis terhadap kaum minoritas Muslim di Xinjiang.

Dalam laporan terbarunya, Direktur HRW China Sophie Richardson mengatakan pemerintahan di bawah komando Presiden Xi Jinping mengeluarkan serangkaian kebijakan yang melanggar hak dasar warga Muslim di Xinjiang selama puluhan tahun dalam skala hampir tidak pernah terungkap.

"Pemerintah China telah lama melakukan kebijakan represif terhadap masyarakat Muslim di daerah otonom Uighur, Xinjiang, di barat laut China," demikian bunyi laporan HRW yang dirilis Minggu (9/9).

Salah satu pelanggaran HAM paling dikhawatirkan adalah mengenai penangkapan etnis Uighur dan minoritas Muslim di Xinjiang yang marak dilakukan otoritas China.

Menurut laporannya, peneliti HRW telah mewawancarai 58 mantan penduduk Xinjiang, termasuk lima orang yang mengaku pernah ditahan di kamp-kamp penangkapan bersama 38 orang lainnya.

Berdasarkan kesaksian mereka, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.

Informasi itu diperkuat dengan laporan independen yang didapat komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).



Dokumen PBB yang dirilis Agustus lalu menyebut China menahan hampir 1 juta anggota etnis Uighur di "kamp-kamp pengasingan," di mana mereka didoktrin "pendidikan politik" oleh pemerintah.

"Para tahanan dalam kamp-kamp 'pendidikan politik' itu ditangkap tanpa proses hukum yang jelas-baik tuntutan maupun pengadilan. Mereka juga tidak diberikan akses untuk mendapat pengacara dan ditemui keluarga," kata HRW.

"Mereka ditahan karena memiliki hubungan dengan negara-negara asing, terutama yang masuk dalam daftar resmi '26 negara sensitif.' Mereka juga ditangkap karena menggunakan alat komunikasi asing seperti Whatsapp, serta karena mengekspresikan identitas serta agama mereka secara damai, tidak ada di antara aktivitas-aktivitas mereka berbau kejahatan."

Selama berada dalam tahanan 'pendidikan politik', para tahanan juga disebut "harus belajar tentang hukum dan aturan seperti kewajiban mendukung Partai Komunis dan menentang ajaran agama ekstremisme, gerakan separatisme, dan terorisme.

"Sebelum makan, kami harus berdiri dan berkata, 'Kami merasa bersyukur untuk Partai Komunis, berterima kasih atas Tanah Air, dan bersyukur untuk Presiden Xi bahwa kami berharap beliau selalu sehat, negara selalu sejahtera, dan kelompok etnis hidup dalam harmoni,'" ujar seorang mantan tahanan bernama Nur kepada HRW.

Layaknya Tibet, Xinjiang selalu berada dalam pengawasan ketat otoritas China demi meredam bibit separatisme atau ekstremisme. Sebagian besar penduduk Xinjiang merupakan Uighur dan etnis minoritas lainnya yang bukan berasal dari suku Han.

Sebagian besar mereka menganut agama Islam yang dipengaruhi oleh peradaban negara di perbatasan Xinjiang.

Dikutip CNN, saat Uni Soviet tengah mengalami perpecahan, Moskow kerap memanfaatkan wilayah yang berbatasan dengan Tibet itu untuk menyebar kekacauan di China.

Sejak peristiwa terorisme 9/11 di Amerika Serikat, China terus meningkatkan operasi pengamanan besar-besaran di wilayah Xinjiang.

Beijing khawatir kelompok teroris mulai masuk dan menguasai perbatasan di bagian barat negaranya.

Meski serangan teroris memang pernah terjadi beberapa kali di Xinjiang, tapi para pengamat menganggap ancaman tersebut terbatas dan terkendali.

Namun, sejumlah laporan menyebut beberapa masyarakat Uighur kabur ke Suriah dan bergabung dengan ISIS untuk memerangi rezim Presiden Bashar al-Assad. (has)