- Beranda
- The Lounge
Makan Murah adalah Hak Kita! Cekidotz gan!
...
TS
segoroagungindo
Makan Murah adalah Hak Kita! Cekidotz gan!
Quote:
Semua orang punya hak untuk harga makanan yang lebih murah! Jangan memperkecil dan menutup kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkannya!
Kepada Presiden Jokowi: Setiap rakyat Indonesia sewajarnya memiliki hak yang sama untuk dapat membeli makanan dengan harga yang murah! Jangan biarkan kasus gizi buruk terulang akibat harga makanan di Indonesia terlampau mahal dan tidak terjangkau masyarakat pra-sejahtera!
“Tanda tangani petisi ini sekarang dan tunjukkan solidaritasmu, karena setiap dari kita berhak memperoleh pangan dengan harga yang lebih terjangkau! ”
Mari ikut berpartisipasi dalam Kampanye Hak MakMur (Hak Makan Murah), guna mendorong Presiden Jokowi agar mereformasi kebijakan pangan dan perdagangan, sehingga masyarakat miskin, para pedagang kecil, para wirausahawan kuliner bisa membeli bahan-bahan makanan dengan harga lebih terjangkau.
Mari kita dorong pemerintah agar lebih terbuka dan aktif dalam perdagangan internasional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga alur pasokan bahan pangan dapat lebih stabil, singkat, dan kompetitif.
Dampak Pangan Mahal bagi Kesehatan
Dalam rilisnya di bulan Maret 2018, World Food Programme (WFP) menyatakan 37.2% atau sebanyak 9 juta balita Indonesia mengalami malnutrisi atau kurang gizi kronis. Kondisi ini tergolong gawat darurat, dan malnutrisi sendiri jelas menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika tantangan ini tidak dijawab dengan baik, maka tujuan pembangunan kita akan menjadi sulit untuk direalisasikan.
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum menciptakan terobosan atau reformasi kebijakan yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bergizi khususnya bagi sekitar 27 juta masyarakat pra-sejahtera di negeri ini.
Dampak Pangan Mahal bagi Petani Kecil
Pemerintah selama ini hanya fokus terhadap kebijakan swasembada pangan tanpa memperhatikan mata rantai distribusi bahan makanan dalam negeri yang masih terlampau panjang dan tidak efisien. Meskipun sudah ada kerangka kerjasama internasional seperti MEA, bahan pangan impor yang memiliki mata rantai lebih pendek justru kerap dikesampingkan. Hal ini berimplikasi pada melambungnya harga bahan makanan di Indonesia, terlebih pada momen-momen bulan Ramadan dan hari-hari raya lainnya.
Harga bahan pangan yang tinggi justru membuat para petani kecil turut menderita. Mengingat 2/3 petani kita merupakan net rice consumers (mereka membeli beras lebih banyak daripada yang mereka tanam sendiri), mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli beras yang berkualitas, belum lagi lauk-pauknya (Patunru & Basri, 2012). Kebijakan yang awalnya digadang-gadang akan melindungi masyarakat dengan ekonomi lemah, justru membawa konsekuensi yang tidak berpihak pada kelompok yang paling rentan ini.
Dampak Pangan Mahal bagi Pedagang Kecil dan Pengusaha Kuliner
Harga bahan pangan yang tinggi juga menyulitkan para pedagang kecil di pasar-pasar tradisional dan juga para wirausahawan kuliner. Mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli bahan pangan dari para agen ataupun pedagang grosir sebelum dapat mereka olah atau jual lagi kepada para konsumen.
Yang justru diuntungkan dari kebijakan ini adalah para perantara seperti pemilik penggilingan padi dan pedagang grosir yang kerap mengambil margin laba yang besar dari rantai distribusi yang ada.
Kebijakan swasembada yang tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai maupun rantai distribusi yang efisien membuat harga pangan kita menjadi lebih mahal daripada negara-negara tetangga kita. Beras di Indonesia hampir tiga kali lipat lebih mahal daripada beras di Thailand, sedangkan harga daging sapi kita hampir dua kali lebih tinggi daripada Australia (BPS dan Bank Dunia, 2017).
Indeks Bu RT (Indeks Bulanan Rumah Tangga) yang disusun oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan bahwa harga sejumlah bahan pangan di ibukota Jakarta jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga bahan pangan di ibukota negara-negara tetangga. Contohnya, beras di Bangkok, Thailand hanya Rp 7.100,00 per kg, sedangkan di Jakarta Rp 13.600,00 per kg. Harga bawang di New Delhi, India hanya Rp 5.500,00 per kg, sementara di Jakarta harganya bisa mencapai Rp 28.800,00 per kg. Berdasarkan Indeks Bu RT di bulan April 2018, jika harga bahan makanan di Indonesia lebih murah, maka di bulan itu setiap rumah tangga dapat menghemat hingga lebih dari Rp 700.000! Lengkapnya dapat dilihat di: Indeks Bu RT April 2018
CIPS memiliki sejumlah hasil riset di bidang perdagangan pangan yang juga berisi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia, demi mendukung terciptanya Hak Makan Murah bagi masyarakat pra-sejahtera. Laporan riset ini dapat dilihat selengkapnya di Reformasi Kebijakan Daging Sapi, juga di Reformasi Kebijakan Beras
Oleh karena itu, melalu petisi ini kami mendorong pemerintah Indonesia untuk mereformasi kebijakan pangan dan perdagangan, sehingga masyarakat miskin, para pedagang kecil, para wirausahawan kuliner bisa membeli bahan-bahan makanan dengan harga lebih terjangkau.
Kami juga mendesak pemerintah Indonesia agar lebih realistis terhadap kebijakan swasembada pangan, serta bersifat lebih terbuka dan aktif dalam perdagangan internasional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga alur pasokan bahan pangan dapat lebih stabil, singkat, dan kompetitif.
“Tandatangani petisi ini sekarang juga dan tunjukkan solidaritasmu, karena makan murah adalah hak kita!”
Mitra Koalisi Hak Makan Murah :
- CIPS : Center for Indonesian Policy Studies, merupakan sebuah lembaga kajian nirlaba dan non-partisan. CIPS mendorong terciptanya reformasi sosial dan ekonomi yang berlandaskan pada semangat kebebasan dan keterbukaan bagi masyarakat. CIPS bekerja sepenuhnya untuk menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan yang sifatnya praktis yang diperuntukkan bagi para pembuat keputusan dalam struktur legislatif dan eksekutif pemerintah Indonesia.
- APPSI : Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) merupakan wadah aspirasi perjuangan pedagang pasar tradisional dalam rangka mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Didirikan pada tahun 2004, saat ini sudah mempunyai perwakilan di 33 provinsi. Kegiatan APPSI bisa dibaca di http://pedagangpasar.org/
- IAAS : International Association of Students in Agricultural and Related Sciences (IAAS) Indonesia adalah bagian dari IAAS World yang merupakan asosiasi mahasiswa pertanian dan ilmu terkait terbesar di dunia yang tersebar di lebih dari 45 Negara. IAAS Indonesia didirikan tahun 1992 dan memiliki slogan “Think Globally Act Locally” dengan tujuan agar dapat menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia untuk dapat bertukar pikiran, gagasan, dan aksi nyata dengan mahasiswa lain di seluruh dunia. IAAS Indonesia memiliki komite lokal yang sudah tersebar di universitas-universitas di Indonesia dengan program utama seperti pertukaran pelajar nasional dan internasional, IAAS Summit, Youthagricareture, dan kampanye tentang isu pertanian secara luas.
- CISDI : Center for Indonesia's Strategic Development Initiative
- Nutrition International Indonesia
Kepada Presiden Jokowi: Setiap rakyat Indonesia sewajarnya memiliki hak yang sama untuk dapat membeli makanan dengan harga yang murah! Jangan biarkan kasus gizi buruk terulang akibat harga makanan di Indonesia terlampau mahal dan tidak terjangkau masyarakat pra-sejahtera!
“Tanda tangani petisi ini sekarang dan tunjukkan solidaritasmu, karena setiap dari kita berhak memperoleh pangan dengan harga yang lebih terjangkau! ”
Mari ikut berpartisipasi dalam Kampanye Hak MakMur (Hak Makan Murah), guna mendorong Presiden Jokowi agar mereformasi kebijakan pangan dan perdagangan, sehingga masyarakat miskin, para pedagang kecil, para wirausahawan kuliner bisa membeli bahan-bahan makanan dengan harga lebih terjangkau.
Mari kita dorong pemerintah agar lebih terbuka dan aktif dalam perdagangan internasional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga alur pasokan bahan pangan dapat lebih stabil, singkat, dan kompetitif.
Dampak Pangan Mahal bagi Kesehatan
Dalam rilisnya di bulan Maret 2018, World Food Programme (WFP) menyatakan 37.2% atau sebanyak 9 juta balita Indonesia mengalami malnutrisi atau kurang gizi kronis. Kondisi ini tergolong gawat darurat, dan malnutrisi sendiri jelas menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika tantangan ini tidak dijawab dengan baik, maka tujuan pembangunan kita akan menjadi sulit untuk direalisasikan.
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum menciptakan terobosan atau reformasi kebijakan yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bergizi khususnya bagi sekitar 27 juta masyarakat pra-sejahtera di negeri ini.
Dampak Pangan Mahal bagi Petani Kecil
Pemerintah selama ini hanya fokus terhadap kebijakan swasembada pangan tanpa memperhatikan mata rantai distribusi bahan makanan dalam negeri yang masih terlampau panjang dan tidak efisien. Meskipun sudah ada kerangka kerjasama internasional seperti MEA, bahan pangan impor yang memiliki mata rantai lebih pendek justru kerap dikesampingkan. Hal ini berimplikasi pada melambungnya harga bahan makanan di Indonesia, terlebih pada momen-momen bulan Ramadan dan hari-hari raya lainnya.
Harga bahan pangan yang tinggi justru membuat para petani kecil turut menderita. Mengingat 2/3 petani kita merupakan net rice consumers (mereka membeli beras lebih banyak daripada yang mereka tanam sendiri), mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli beras yang berkualitas, belum lagi lauk-pauknya (Patunru & Basri, 2012). Kebijakan yang awalnya digadang-gadang akan melindungi masyarakat dengan ekonomi lemah, justru membawa konsekuensi yang tidak berpihak pada kelompok yang paling rentan ini.
Dampak Pangan Mahal bagi Pedagang Kecil dan Pengusaha Kuliner
Harga bahan pangan yang tinggi juga menyulitkan para pedagang kecil di pasar-pasar tradisional dan juga para wirausahawan kuliner. Mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli bahan pangan dari para agen ataupun pedagang grosir sebelum dapat mereka olah atau jual lagi kepada para konsumen.
Yang justru diuntungkan dari kebijakan ini adalah para perantara seperti pemilik penggilingan padi dan pedagang grosir yang kerap mengambil margin laba yang besar dari rantai distribusi yang ada.
Kebijakan swasembada yang tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai maupun rantai distribusi yang efisien membuat harga pangan kita menjadi lebih mahal daripada negara-negara tetangga kita. Beras di Indonesia hampir tiga kali lipat lebih mahal daripada beras di Thailand, sedangkan harga daging sapi kita hampir dua kali lebih tinggi daripada Australia (BPS dan Bank Dunia, 2017).
Indeks Bu RT (Indeks Bulanan Rumah Tangga) yang disusun oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan bahwa harga sejumlah bahan pangan di ibukota Jakarta jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga bahan pangan di ibukota negara-negara tetangga. Contohnya, beras di Bangkok, Thailand hanya Rp 7.100,00 per kg, sedangkan di Jakarta Rp 13.600,00 per kg. Harga bawang di New Delhi, India hanya Rp 5.500,00 per kg, sementara di Jakarta harganya bisa mencapai Rp 28.800,00 per kg. Berdasarkan Indeks Bu RT di bulan April 2018, jika harga bahan makanan di Indonesia lebih murah, maka di bulan itu setiap rumah tangga dapat menghemat hingga lebih dari Rp 700.000! Lengkapnya dapat dilihat di: Indeks Bu RT April 2018
CIPS memiliki sejumlah hasil riset di bidang perdagangan pangan yang juga berisi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia, demi mendukung terciptanya Hak Makan Murah bagi masyarakat pra-sejahtera. Laporan riset ini dapat dilihat selengkapnya di Reformasi Kebijakan Daging Sapi, juga di Reformasi Kebijakan Beras
Oleh karena itu, melalu petisi ini kami mendorong pemerintah Indonesia untuk mereformasi kebijakan pangan dan perdagangan, sehingga masyarakat miskin, para pedagang kecil, para wirausahawan kuliner bisa membeli bahan-bahan makanan dengan harga lebih terjangkau.
Kami juga mendesak pemerintah Indonesia agar lebih realistis terhadap kebijakan swasembada pangan, serta bersifat lebih terbuka dan aktif dalam perdagangan internasional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga alur pasokan bahan pangan dapat lebih stabil, singkat, dan kompetitif.
“Tandatangani petisi ini sekarang juga dan tunjukkan solidaritasmu, karena makan murah adalah hak kita!”
Mitra Koalisi Hak Makan Murah :
- CIPS : Center for Indonesian Policy Studies, merupakan sebuah lembaga kajian nirlaba dan non-partisan. CIPS mendorong terciptanya reformasi sosial dan ekonomi yang berlandaskan pada semangat kebebasan dan keterbukaan bagi masyarakat. CIPS bekerja sepenuhnya untuk menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan yang sifatnya praktis yang diperuntukkan bagi para pembuat keputusan dalam struktur legislatif dan eksekutif pemerintah Indonesia.
- APPSI : Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) merupakan wadah aspirasi perjuangan pedagang pasar tradisional dalam rangka mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Didirikan pada tahun 2004, saat ini sudah mempunyai perwakilan di 33 provinsi. Kegiatan APPSI bisa dibaca di http://pedagangpasar.org/
- IAAS : International Association of Students in Agricultural and Related Sciences (IAAS) Indonesia adalah bagian dari IAAS World yang merupakan asosiasi mahasiswa pertanian dan ilmu terkait terbesar di dunia yang tersebar di lebih dari 45 Negara. IAAS Indonesia didirikan tahun 1992 dan memiliki slogan “Think Globally Act Locally” dengan tujuan agar dapat menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia untuk dapat bertukar pikiran, gagasan, dan aksi nyata dengan mahasiswa lain di seluruh dunia. IAAS Indonesia memiliki komite lokal yang sudah tersebar di universitas-universitas di Indonesia dengan program utama seperti pertukaran pelajar nasional dan internasional, IAAS Summit, Youthagricareture, dan kampanye tentang isu pertanian secara luas.
- CISDI : Center for Indonesia's Strategic Development Initiative
- Nutrition International Indonesia
Quote:
Diubah oleh segoroagungindo 17-08-2018 15:46
zharki memberi reputasi
1
2.2K
Kutip
19
Balasan
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•107.5KAnggota
Urutkan
Terlama