Wakil Gubernur Jawa Barat yang juga aktif di dunia seni peran Deddy Mizwar mengajukan protes atas langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melarangnya main sinetron Ramadan berjudul 'Cuma di Sini'.

Bahkan, sosok yang tengah mencalonkan sebagai gubernur ini memutuskan mengambil langkah dengan menempuh jalur hukum atas penghapusan karakternya dalam sinetron tersebut.



Pelarangan Deddy tampil dalam sinetron ditanggapi oleh Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinan Hutahayan. Dia menuding KPI belum memahami tugasnya.
"Memang sesuai UU penyiaran tugasnya mengawasi konten siaran, tapi konten siaran yang seperti apa dulu yang perlu diawasi sesuai UU penyiaran? Sepertinya mereka ini (KPI) belum paham tentang tugasnya sendiri mengenai konten, terutama konten yang dianggap tidak boleh tayang," kata Ferdinan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/5).


1. Sebut KPI belum memahami tugas penyiaran
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Pelarangan Deddy tampil dalam sinetron ditanggapi oleh Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinan Hutahayan. Dia menuding KPI belum memahami tugasnya.
Baca juga: Ridwan Kamil Sindir Citarum, Deddy Mizwar: Pengetahuan Anda Kurang
"Memang sesuai UU penyiaran tugasnya mengawasi konten siaran, tapi konten siaran yang seperti apa dulu yang perlu diawasi sesuai UU penyiaran? Sepertinya mereka ini (KPI) belum paham tentang tugasnya sendiri mengenai konten, terutama konten yang dianggap tidak boleh tayang," kata Ferdinan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/5). 
2. Sinetron Deddy diklaim tak mengandung unsur kampanye
IDN Times/Sukma Shakti
Ferdinan menyampaikan larangan ini tak berdasar, terlebih dalam sinetron tersebut sama sekali tak ada muatan kampanye.
"Memang kalau pornografi itu tidak boleh tayang, tapi kalau sinetron seperti ini tidak mengandung hal-hal seperti itu kok dilarang? Apalagi di sana tidak mengandung unsur kampanye," tutur Ferdinan.
3. KPI dinilai sewenang-wenang
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Lebih lanjut, Ferdinan menilai KPI telah sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, KPI belum pernah memeriksa sinetron kliennya.
"Kita anggap mereka melampaui kewenangannya membatasi siaran siaran yang kontennya sendiri tidak pernah diperiksa oleh mereka, tapi mereka bisa menyatakan itu tidak layak tayang, padahal kontennya tidak mereka periksa," ucapnya.

EDITORS' PICKS

• Komnas Perempuan: Hukuman Mati Justru Memicu Terorisme Baru
  
• 66 Jam yang Menegangkan: Kronologi Jelang Soeharto Lengser
  
• 20 Tahun Reformasi: Negara Masih Takut Ungkap Kasus 65
  

4. Putuskan akan menempuh jalur hukum
IDN Times/Sukma Shakti
Untuk itu, Ferdinan menyebut akan membawa perkara ini melalui jalur hukum.
"Artinya ini perbuatan sewenang-wenang yang akan kita laporkan ke aparat kepolisian dan kepada Dewan Etik Komisi Penyiaran, kita akan ambil langkah langkah hukum seperti itu," kata dia.
5. Laporkan Komisioner KPI ke polisi 
IDN Times/Sukma Shakti
Selaku Tim Advokasi Deddy Mizwar, Ferdinan juga siap membantu kliennya. Ferdinan Bahkan berniat melaporkan KPI ke PTUN agar membatalkan surat edaran KPI karena dianggap mereka tidak sesuai dengan Tupoksi KPI.
"Intinya KPI merasa sedang menjalankan tugasnya mengawasi konten siaran. Mereka bilang sesuai peraturan PKPU Nomor 4 tahun 2017, tapi yang tidak diperbolehkan itu kan tentang penyiaran iklan. Artinya KPI menjabarkan sendiri. Mereka tidak boleh menjabarkan dan mengartikan sebuah kalimat dengan penafsiran mereka sendiri. Makanya kita juga akan lakukan langkah hukum PTUN untuk membatalkan surat edaran,"  kecamnya.
6. Deddy Mizwar sedih kehilangan mata pencaharian keluarganya
IDN Times/Fitang Adhitia
Sementara itu, Deddy Mizwar, ketika dikonfirmasi terpisah mengaku sedih atas larangan ini. Terlebih, dunia seni peran ini merupakan mata pencaharian utama dirinya.
"Sayakan cuma bisa main sinetron. Saya tidak boleh mencari nafkah oleh KPI. Ini sangat menyedihkan," ucap singkat.
Untuk diketahui, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengeluarkan surat edarannya Nomor 68 Tahun 2018 yang menyatakan seluruh calon kepala daerah yang maju Pilkada 2018 dilarang melakukan kampanye melalui seni drama, sinetron, maupun seni peran lainnya di layar televisi.


tuh yang dibold : terus udah ngaku cuman bisa maen sinetron

ngapain mau jadi Gubernur segala


Sumber : https://news.idntimes.com/indonesia/...orkan-kpi/full