JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Ajeng Gandini, berpendapat bahwa perluasan pasal zina dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi menimbulkan over krimininalisasi.

Menurut Ajeng, jika perluasan pasal tindak pidana zina disahkah DPR, akan menyasar orang-orang yang mempraktikkan nikah siri dan poligami.

"Nikah siri, poligami, dan nikah secara adat juga bisa dipidana. Kalau RKUHP ini jadi, mereka bisa dipidana," ujar Ajeng saat ditemui di kantor ICJR, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018).

Ajeng menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkimpoian, perkimpoian yang sah adalah perkimpoian yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan dicatatkan oleh negara.

Sementara nikah siri dan poligami yang tidak disertai izin istri pertama dianggap sebagai perkimpoian yang tidak sah secara hukum karena secara administrasi kependudukan tidak dicatat.

Sementara pada Pasal 484 Ayat (1) Huruf e draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018 menyatakan, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkimpoian yang sah melakukan persetubuhan.

"Nikah siri juga bisa kena, kan, bukan perkimpoian yang sah. Dalam UU Perkimpoian, perkimpoian yang sah itu perkimpoian yang dicatatkan oleh negara," ucapnya.

Di sisi lain, Ajeng memprediksi, jika perluasan pasal zina tersebut disetujui dan disahkan, akan menyasar kriminalisasi terhadap masyarakat miskin.

Sebab, lanjut Ajeng, banyak orang memutuskan menikah siri karena faktor ekonomi dan geografis. Orang-orang yang tinggal di daerah terpencil kerap menikah secara adat atau agama dan tidak dicatatkan karena jarak kantor pencatatan sipil yang sangat jauh.

"Banyak juga orang karena faktor ekonomi atau geografis hanya menikah siri, tidak dicatatkan karena jarak antara rumah dan kantor KUA sangat jauh," kata Ajeng.

Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan, dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi III, muncul usulan memperluas pasal zina. Selama ini perbuatan zina yang bisa dipidana mensyaratkan adanya ikatan perkimpoian

Sementara dalam RKUHP diusulkan dua orang yang melakukan zina tanpa ikatan perkimpoian yang sah bisa dipidana dan termasuk dalam delik aduan.