Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Foto via Jawa Pos


POJOKSATU.id, JAKARTA – Pembatalan keputusan mutasi perwita tinggi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di era kepemimpinan Panglima Gatot Nurmantyo terus menuai polemik.

Banyak yang mendukung keputusan Panglima Hadi, tapi tak sedikit pula yang mengecamnya.

Hal itu pula akhirnya membuat Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu angkat suara.

Ryamizard menegaskan, sejatinya tidak ada pelanggaran atas penganuliran keputusan mutasi 16 perwira Tinggi TNI era kepemimpinan Panglima Gatot oleh Panglima Hadi.

Karena itu, ia pun mempertanyakan pihak-pihak yang kemudian mencoba untuk mempermasalahka hal itu.

“Tentara tahan banting. Itu hal biasa. Tentara itu disuruh mati saja siap, masa dimutasi nolak. Itu namanya bukan tentara,” ujar Ryamizard, Rabu (20/12).

Ryamizard menilai, pembatalan mutasi itu adalah kewenangan Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI yang baru.

Ia juga menegaskan, hubungan antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan TNI harus terjalin dengan baik.

Dalam hal ini, Kemenhan bertugas untuk mengurus dan mendesain pertahanan negara.

“Setelah saya yang buat, yang laksanakan TNI. Artinya TNI itu alat negara di bidang pertahanan, saya adalah Menteri Pertahanan,” tegasnya.

Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganulir keputusan Panglima Gatot Nurmatyo sebelumnya tentang mutasi perwira tinggi TNI.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor Kep/982.1/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017.

Marsekal Hadi mengubah keputusan panglima sebelumnya bernomor Kep/982/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Lingkungan TNI.

Dengan keputusan itu, maka 16 pati itu tidak jadi menduduki jabatan yang telah diberikan sebelumnya.

(JPG/ruh/pojoksatu)

http://pojoksatu.id/news/berita-nasi...i-menhan-buat/