KETUA Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengungkapkan, sepanjang tahun 2017 terdapat beberapa kasus hukum yang menjadikan dunia peradilan berada dalam tekanan pusaran politik. "Ini terkait dengan kepentingan politik di seputar kasus-kasus itu," ujar Aidul.



Oleh sebab itu, Aidul mengatakan, tahun 2017 ialah tahun independensi peradilan. Selain itu, tingginya tekanan dan pengaruh politik sepanjang tahun 2017 membuat KY harus mempertahankan independensi peradilan dan imparsialitas hakim supaya putusan hakim memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.



"Tarikan politik itu sangat keras, baik yang tampak di publik maupun yang tidak terlihat."



KY juga mencatat tekanan yang ditujukan langsung kepada hakim juga terjadi, bahkan seringkali mengancam keamanan hakim dan keluarganya. Sejauh ini KY banyak menerima laporan terkait hakim yang menangani kasus-kasus dengan tekanan politik yang berat tersebut.



Pada 2017 sejumlah kasus hukum yang banyak menyita perhatian publik ialah kasus persidangan kopi bersianida dengan terpidana Jessica Kumala Wongso, kasus Basuki Tjahaja Purnama, kasus Buni Yani, dan kasus KTP-E dengan tersangka Setya Novanto.



Selain itu, pada periode Januari hingga November 2017, KY telah menerima 1.375 laporan masyarakat yang mayoritas merupakan jenis perkara perdata, kemudian perkara pidana, tata usaha negara, agama dan tindak pidana korupsi. Dari semua laporan tersebut, yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi adalah sebanyak 368 laporan masyarakat.



"Laporan masyarakat yang ditindaklanjuti hingga keluarnya ptuusan sidang pleno sebanyak 198 laporan dengan rincian 35 laporan terbukti melanggar KEPPH dan 163 laporan tidak terbukti melanggar KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). Berdasarkan sidang pleno, KY mengusulkan sanksi kepada MA terhadap 58 hakim terlapor," papar Aidul .


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...tik/2017-12-21

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Kemendagri Coret Pelesiran DPRD Banten

- Keterlaluan, Jenazah pun Dipungli

- Pemprov-BPPT Olah Sampah Jadi Listrik