SEJAK pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim Yerussalem Timur sebagai Ibu Kota Israel, darah nasionalisme Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung mendidih. Dia pun mengecam keras aksi klaim tersebut dan memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi bergerak cepat menggalang dukungan internasional dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi menolak klaim AS tersebut.

"Dua hari yang lalu saya terkejut dan sampai sekarang masih dongkol dan jengkel," kata Jokowi dalam pidato pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (8/12/2017).

Kedongkolan Presiden Jokowi sangat beralasan. Karena hakekat kemerdeaan adalah hak segala bangsa dan solusi atas Yerussalem Timur sebagai wilayah pendudukan harus melibatkan Palestina, tidak bisa dilakukan sepihak. Sikap itu juga sejalan dengan pendirian PDIP dalam menolak segala bentuk invasi yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

"Sikap partai ini berakar kuat dari perintah konstitusi, juga berpihak dari sejarah dimana Konferensi Asia Afrika telah memberikan legitimasi yang kuat bagi Palestina untuk diperjuangkan sebagai negara yang merdeka seutuhnya,” kata Sekjend DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kamis (7/12/2017)

Namun sejak jaman Bung Karno, perlawanan Indonesia terhadap Israel jauh lebih keras dan tegas. Baginya, tiap bangsa punya hak menentukan nasibnya sendiri tanpa melalui pengaturan dan campur tangan negara lain. Bung Karno sampai akhir hayatnya tidak mau mengakui negara Israel yang diproklamirkan oleh David Ben Gurion pada 14 Mei 1948 karena telah merampas tanah rakyat Palestina.

Sebagai bentuk perlawanan tersebut, Indonesia tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan ucapan selamat dan pengakuan kemerdekaan Indonesia yang dikirimkan Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri Ben Gurion tak pernah ditanggapi serius pemerintah Indonesia. Baik Bung Karno maupun Bung Hatta sama sekali tidak menggubris permintaan pengakuan diplomatik dengan Israel.

Tak berhenti sampai disitu, Bung Karno juga menolak keras mengajak Israel dalam Konfrensi Asia Afrika (KAA) pada 1953. Bung Karno beralasan jika Israel sampai ikut maka hanya akan menimbulkan perasaan luka bangsa-bangsa Arab yang masih terjajah. Apalagi Israel adalah salah satu bentuk imperialis yang harus dienyahkan dari muka bumi.

Dalam tulisan Tonggak-Tonggak di Perjalananku, Ali Sastromidjojo menyebut bahwa niat Bung Karno menggelar KAA adalah untuk membangun solidaritas diantara negara peserta KAA untuk satu front melawan kolonialisme. Bung Karno dalam pidatonya juga selalu mengatakan bahwa kolonialisme adalah bentuk ancaman yang bisa berubah bentuk setiap saat. Neokolonialisme itu ada di berbagai penjuru bumi, seperti Vietnam, Palestina, Aljazair, dan seterusnya.

“Imperialisme yang pada hakikatnya internasional hanya dapat dikalahkan dan ditundukkan dengan penggabungan tenaga antiimperialisme yang internasional juga,” ujar Sukarno dalam pidato hari ulangtahun Republik Indonesia ke-21 pada 17 Agustus 1966, sebagaimana dimuat dalam Revolusi Belum Selesai.

Indonesia juga menolak bertanding sepak bola melawan Israel pada tahun 1957 baik di Tel Aviv maupun Jakarta. Indonesia hanya mau bermain di tempat netral tanpa lagu kebangsaan. Sayang, sikap keras Indonesia itu ditolak persatuan sepak bola dunia (FIFA). Padahal saat itu hanya tinggal satu langkah saja tim Indonesia lolos ke Piala Dunia. Indonesia tinggal memainkan pertandingan penentuan melawan Israel sebagai juara di wilayah Asia Barat.

Tapi Bung Karno tetap melarang timnas bertanding. Apalagi sampai diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Israel. "Itu sama saja mengakui Israel," kata Eks Wakil Komandan Pasukan Tjakrabirawa, Maulwi Saelan menirukan Bung Karno yang dikutip Historia.id.

Saelan yang saat itu juga sebagai penjaga gawang tim nasional dan pernah membawa Indonesia menahan imbang Uni Soviet dalam Olimpiade di Melbourne, 1956 terpaksa menuruti titah Bung Karno. "Ya, kita nurut. Enggak jadi berangkat," kata dia.

Berlanjut di tahun 1962 ketika Indonesia jadi tuan rumah Asian Games IV. Pemerintah Indonesia menolak memberikan visa kepada perwakilan Israel dan Taiwan. Alasan resminya karena negara kita nggak punya hubungan diplomatik dengan dua negara tersebut. Meski begitu, alasan sebenarnya masih berhubungan dengan politik antiimperialisme. Pada waktu itu, negara-negara Arab masih berjuang melawan Israel, dan Tiongkok dikucilkan dunia gara-gara bangsa barat cuma mengakui Taiwan sebagai pemerintahan yang sah. Bagi Soekarno, ini adalah bentuk penindasan negara-negara lama.

Keputusan nggak memberikan visa ini jelas membuat Komite Olimpiade Internasional (IOC) berang. Mereka akhirnya menskors keanggotaan Indonesia tanpa batas waktu. Bukan Soekarno namanya kalau ia bakal nurut begitu saja dengan keputusan IOC ini. Soekarno akhirnya malah memerintahkan Komite Olimpiade Indonesia untuk sekalian saja keluar dari IOC. Sebagai tandingan, ia membentuk Ganefo atau pesta olahraganya negara-negara berkembang. Hal ini dilakukannya sebagai tanda kebesaran bangsa yang nggak bergantung dengan kekuatan dunia.

Soekarno teguh mempertahankan pendiriannya bahkan sampai kekuasaannya berakhir. Dalam pidato ulangtahun kemerdekaan Indonesia yang ke-21, Soekarno mengungkapkan bagaimana Indonesia harus bangga sebagai bangsa yang konsekuen, berjiwa kemerdekaan, antiimperialisme, serta secara aktif nggak mengakui Israel. “Kita harus bangga bahwa kita adalah satu bangsa yang konsekuen terus, bukan saja berjiwa kemerdekaan, bukan saja berjiwa antiimperialisme, tetapi juga konsekuen terus berjuang menentang imperialisme. Itulah pula sebabnya kita tidak mau mengakui Israel!”

Pada tahun 1962, ia juga pernah dengan tegas mengungkapkan, “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”

Dan kini ketegasan itu Bung Karno berlanjut di era Presiden Jokowi. Pemerintah Indonesia akan mengerahkan segenap kemampuan diplomasi internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina seutuhnya.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga meminta kader PDI Perjuangan di Komisi I DPR untuk mengambil tindakan aktif dan progresif guna menjalankan sikap politik partai untuk menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dari kolonialisme Israel.

Link :
https://www.kompasiana.com/leokenned...itu-harga-mati