JPP, JAKARTA - Untuk memastikan pelayanan dokumen kependudukan dilakukan dengan baik, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh rajin turun ke lapangan.

Berbagai daerah ia sambangi. Zudan ingin tahu dan melihat langsung dengan kepala sendiri, bagaimana layanan para petugas kependudukan terhadap warga. Ia tidak mau hanya mendapat laporan dari anak buah.

Maka, insepksi mendadak atau sidak pun ia lakukan. Entah, sudah berapa kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di berbagai daerah yang ia inspeksi. Tentu, namanya sidak, kunjungannya pun mendadak.

Bahkan, ada sebuah kisah menarik, Zudan sampai harus menyamar sebagai warga yang hendak mengurus KTP ke kantor dinas kependudukan. Dengan cara menyamar, Zudan lebih tahu secara detil kualitas pelayanan yang diberikan di bawah. Seperti yang dilakukannya saat sidak ke kantor dinas kependudukan di kota Kupang, NTT.

"Ini catatan sebagai evaluasi penyempurnaan layanan adminduk hasil sidak di kota Kupang, 24 Oktober 2017. Saya menyamar mengurus KTP elektronik dan meminta informasi ternyata tidak bisa memberi jawaban yang tepat," ujar Zudan, menuturkan kisahnya.

Ternyata, menurut Dirjen Dukcapil, yang ditugaskan sebagai petugas front office adalah anak sekolah yang sedang melakukan PKL. Ia menyayangkan, kenapa anak sekolah yang pasti, belum paham akan seluk beluk pengurusan dokumen kependudukan yang ditempatkan di garis depan. Padahal, petugas front office adalah pegawai yang pertama memberi informasi pada warga.

"Tidak boleh lagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menugaskan pegawai dan atau anak PKL di front office," tegas Zudan.

Karena itu, Dirjen Dukcapil menegaskan dinas kependudukan harus melaksanakan perekaman dengan baik. Bahkan, harus dibuat loket resmi untuk perekaman. Di dinas kependudukan Kota Kupang yang ia sidak, tidak secara terbuka membuka loket layanan perekaman.

"Saya ditolak waktu menyamar mau merekam dan diarahkan ke kecamatan," ungkap Zudan.

KTP-el yang sudah tercetak, menurut Zudan, mesti segera dibagi. Di Kota Kupang sesuai informasi dari Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan ada sekitar 2 ribu keping KTP-el yang sudah dicetak, menunggu diambil. Yang ia sayangkan, penduduknya belum diberitahu bila KTP el-nya sudah jadi.

Artinya, ada komunikasi yang terputus. Ini yang membuat masyarakat menunggu. Dan parahnya, dinas kependudukan juga menunggu masyarakat datang.

"Harus dibangun komunikasi. Tolong diumumkan di koran, website atau medsos KTP-el yang sudah tercetak. Atau, antarkan ke lurah masing-masing. Prinsipnya KTP-el harus segera sampai. Kantor yang sudah bagus juga jangan ditempeli kertas-kertas pengumuman di tembok-temboknya. Harusnya dibuat papan pengumuman yang rapi dan bagus," tutur Zudan. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/pemerinta...idak-di-daerah

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Dirjen Dukcapil: Bagi WNI yang Tak Punya NIK Akan Didata Ulang

- Layanan Konsultasi Daring Mempermudah Guru di Daerah

- Soal Perizinan Bermasalah, Mendagri: KPK Telah Beri ‘Warning’ Kepala Daerah