- Beranda
- The Lounge
Jangan Ada Sekngketa Diantara Cinta Keluarga Dan Tetangga
...
TS
arbib
Jangan Ada Sekngketa Diantara Cinta Keluarga Dan Tetangga
Reformasi Agraria : Jangan Ada Sengketa Diantara Cinta Diantara Rakyat Indonesia
Quote:
Sebelum lajut membaca ulasan kita ucapkan selamat ulang tahun untuk kaskus tersintah Quote:
Gencarnya pemerintahan Jokowi JK saat ini dalam hal pemberian pengakuan atau sertifikasi tanah untuk masyarakat sering luput dari perhatian kita. Juga kadang kala lolos dari pemberitaan yang ada. Alasan nya kadang sederhana yaitu kurang memiliki nilai jual berita, dan kurang pula dapat menyedot perhatian pembaca.
Namun tidak semua, kendati demikian ada banyak pula banyak media ternama di negri kita yang bersedia pula memuat berita seputar itu. Kali ini TS akan mengulas sedikit hal seputar kegiatan presiden Jokowi. Kegiatan kali ini yang kita baca adalah seputar target dan aksi presiden Jokowi dalam hal mewujudkan pemerataan ekonomi di bidang reforma agraria.
Senin 6 November 2017 presiden republik Indonesia Joko Widodo melakukan penyerahan ribuan sertifikat tanah kepada masyarakat pada lima kabupaten kota, yang berlokasi di sekitaran Jawa timur. Presiden Joko Widodo mengintruksikan Mentri BPN, agar dapat menerbitkan lima juta sertifikat di tahun 2017 ini. Di tahun 2018 target yang harus di capai sebanyak tujuh juta sertifikat di keluarkan. Dan di tahun 2019 di harapkan dapat menerbitkan sebanyak sembilan juta sertifikat. Hingga tahun 2023 harapannya, semua yang berlokasi di wilayah Jawa timur dapat memegang sertifikat.
Sertifikat tanah untuk rakyat, demikianlah tema dari acara penyerahan sertifikat yang dihadiri oleh presiden kita Jokowi di Jatim beberapa saat yang lalu. Tanah sangat penting untuk mendapatkan pengakuan oleh negara atau sertifikasi. Adanya sertifikat tersebut tentunya diharapkan masyarakat yang menerimanya mampu mengelolanya dengan baik, bukan tergiur menjualnya dengan cepat . #harapan TS. Belajar dari pengalaman orang tua kita terdahulu yang mudah sekali untuk menjualnya, akibatnya ya sekarang begitu . Sedih kalo mau diceritain mah..
Kembali ke persoalan target penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat oleh pemerintahan Jokowi JK saat ini.
Target penerbitan sertifikat tanah yang terus meningkat dari tahun ketahun, bertujuan guna mengurangi ketimpangan kepemilikan dan sengketa lahan. Jadi dengan di terbitkan nya sertifikat tersebut persoalan sengketa cinta sesama saudara bisa ditekan seminimal mungkin.
Dalam kesempatan itu pula presiden jokowi mengingatkan kembali kepada para penerima sertifikat yang sudah dibagikan agar dapat memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang di kelola warga.
Manfaatkan lahan se produktif dan sebijak mungkin, bila butuh dana mengelola lahan untuk hal yang produktif, sertifikat lahan bisa menjadi jaminan agar mendapatkan modal pinjaman. Dan mesti di hitung dengan matang berapa cicilan nya. Jika di rasa berat dan tak sangup yan jangan di lakukan.
begitulah sekiranya kutipan yang di sampaikan oleh presiden saat kunjungan kerja ke jawa timur tersebut
.Namun tidak semua, kendati demikian ada banyak pula banyak media ternama di negri kita yang bersedia pula memuat berita seputar itu. Kali ini TS akan mengulas sedikit hal seputar kegiatan presiden Jokowi. Kegiatan kali ini yang kita baca adalah seputar target dan aksi presiden Jokowi dalam hal mewujudkan pemerataan ekonomi di bidang reforma agraria.
Senin 6 November 2017 presiden republik Indonesia Joko Widodo melakukan penyerahan ribuan sertifikat tanah kepada masyarakat pada lima kabupaten kota, yang berlokasi di sekitaran Jawa timur. Presiden Joko Widodo mengintruksikan Mentri BPN, agar dapat menerbitkan lima juta sertifikat di tahun 2017 ini. Di tahun 2018 target yang harus di capai sebanyak tujuh juta sertifikat di keluarkan. Dan di tahun 2019 di harapkan dapat menerbitkan sebanyak sembilan juta sertifikat. Hingga tahun 2023 harapannya, semua yang berlokasi di wilayah Jawa timur dapat memegang sertifikat.
Sertifikat tanah untuk rakyat, demikianlah tema dari acara penyerahan sertifikat yang dihadiri oleh presiden kita Jokowi di Jatim beberapa saat yang lalu. Tanah sangat penting untuk mendapatkan pengakuan oleh negara atau sertifikasi. Adanya sertifikat tersebut tentunya diharapkan masyarakat yang menerimanya mampu mengelolanya dengan baik, bukan tergiur menjualnya dengan cepat . #harapan TS. Belajar dari pengalaman orang tua kita terdahulu yang mudah sekali untuk menjualnya, akibatnya ya sekarang begitu . Sedih kalo mau diceritain mah..
Kembali ke persoalan target penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat oleh pemerintahan Jokowi JK saat ini.
Target penerbitan sertifikat tanah yang terus meningkat dari tahun ketahun, bertujuan guna mengurangi ketimpangan kepemilikan dan sengketa lahan. Jadi dengan di terbitkan nya sertifikat tersebut persoalan sengketa cinta sesama saudara bisa ditekan seminimal mungkin.
Dalam kesempatan itu pula presiden jokowi mengingatkan kembali kepada para penerima sertifikat yang sudah dibagikan agar dapat memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang di kelola warga.
Manfaatkan lahan se produktif dan sebijak mungkin, bila butuh dana mengelola lahan untuk hal yang produktif, sertifikat lahan bisa menjadi jaminan agar mendapatkan modal pinjaman. Dan mesti di hitung dengan matang berapa cicilan nya. Jika di rasa berat dan tak sangup yan jangan di lakukan.
begitulah sekiranya kutipan yang di sampaikan oleh presiden saat kunjungan kerja ke jawa timur tersebut
Quote:
Spoiler for Sumber kopi ulasan diatas yang sudah dibaca dilampir di mari sisgan:
*Pemerintah Targetkan Sertifikasi Tanah di Jawa Timur Rampung Tahun 2023*
Presiden Joko Widodo terus menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria. Salah satunya adalah dengan menetapkan target penerbitan sertifikat di setiap daerah di seluruh Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan Presiden pada Senin, 6 November 2017, saat menyerahkan 8.950 sertifikat kepada masyarakat dari lima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Di antaranya adalah Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo.
"Saya perintahkan kepada Menteri BPN tahun ini 5 juta sertifikat harus keluar, lalu tahun depan 7 juta, dan tahun depannya lagi 9 juta. Saya sudah perintahkan juga di Jawa Timur tahun 2023 semuanya pegang sertifikat," ujar Presiden kepada masyarakat yang hadir di Alun-Alun Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.
Target tersebut ditetapkan bukanlah tanpa alasan, mengingat selama ini masih banyak sengketa tanah yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, sengketa tersebut terjadi akibat masyarakat belum memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah mereka.
"Kita harapkan dengan semuanya pegang sertifikat tidak ada lagi yang akan sengketa-sengketa. Tidak ada," ungkapnya.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menggunakan sertifikat yang dimiliki dengan sebaik dan seproduktif mungkin.
"Hati-hati saya ingatkan kalau ingin pinjam di bank, ingin dipakai untuk jaminan di bank, silakan. Tapi dihitung dan dikalkulasi bisa masuk atau tidak bisa mencicil setiap bulan atau tidak? Kalau tidak bisa ya jangan," ucap Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Madiun, 6 November 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
Diterima arbib dari Grup whatsapp dan sudah di post atau di arsipkan di blogspot
Quote:
Dari tambak rakyat di Bekasi, lapangan desa di Boyolali dan Probolinggo, dan hari ini di hutan Desa Dungus, Madiun, Jawa Timur. Inilah yang selama satu minggu ini saya lakukan terus-menerus, menemui warga desa dan menyerahkan izin pemanfaatan hutan.
Di Madiun, saya menyerahkan SK izin pemanfaatan hutan seluas 2.890,65 hektare itu kepada 1.662 kepala keluarga dengan harapan agar mereka bekerja keras memanfaatkannya, dan pada akhirnya mensejahterakan masyarakat.
Mereka yang mau mengambil kredit usaha rakyat (KUR), silakan. Saya membawa serta beberapa direktur bank milik negara seperti BNI, BRI, dan Bank Mandiri. KUR ini bunganya 9 persen tahun ini. Tahun depan turun jadi 7 persen. Ini angsuran kredit yang cukup enteng, asal kerja dengan benar.
Foto: Biro Pers Setpres copas dari facebook presiden republik indonesia @jokowi
Di Madiun, saya menyerahkan SK izin pemanfaatan hutan seluas 2.890,65 hektare itu kepada 1.662 kepala keluarga dengan harapan agar mereka bekerja keras memanfaatkannya, dan pada akhirnya mensejahterakan masyarakat.
Mereka yang mau mengambil kredit usaha rakyat (KUR), silakan. Saya membawa serta beberapa direktur bank milik negara seperti BNI, BRI, dan Bank Mandiri. KUR ini bunganya 9 persen tahun ini. Tahun depan turun jadi 7 persen. Ini angsuran kredit yang cukup enteng, asal kerja dengan benar.
Foto: Biro Pers Setpres copas dari facebook presiden republik indonesia @jokowi
Jangan ada sengketa di antara cinta
Diubah oleh arbib 07-11-2017 01:24
0
10K
60
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•103.7KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya