JPP, JAKARTA - Saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengingatkan soal penyederhanaan laporan yang pernah ia minta beberapa waktu sebelumnya.

Laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program.

"Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Buat saja dua atau tiga, itu sudah maksimal untuk saya," ujar Presiden.

Meski demikian, menurut Kepala Negara, penyederhanaan laporan sebagaimana yang diminta Presiden bukan berarti tidak memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Yang paling penting ialah bagaimana laporan tersebut mudah untuk diperiksa, dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas.

"Penyederhanaan SPJ menjadi kunci yang harus kita lakukan sehingga tenaga pikiran kita betul-betul bisa kita gunakan untuk mengikuti proses kegiatan dan program yang ada, memeriksa kualitasnya, dan tidak tertumpu atau terjebak kepada banyaknya laporan yang harus kita buat," ulas Presiden.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mendorong jajarannya untuk mulai beralih menggunakan transaksi non tunai dalam proses keuangannya. Dalam persaingan global yang menuntut perbaikan dan kecepatan, penggunaan transaksi dimaksud dinilai dapat membantu.

"Dulu kita rintis di DKI Jakarta, noncash transaction itu sangat membantu. Ini betul-betul kita harus rombak semuanya. Kita harus berani sehingga kita semakin cepat bergeraknya, semakin cepat memutuskan, dan tidak terjebak laporan-laporan," ucap Presiden.

Kepala Negara mengaku, saat ini di DKI Jakarta telah memiliki 752 entitas dengan transaksi non tunai yang membuat sistem keuangan Provinsi itu lebih efisien. "Gampang sekali kalau semua mau melakukan," jelas Presiden.

Di akhir sambutannya, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85%, tingkat Provinsi 90%, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66%.

"Sebuah progres yang sangat baik. Tapi WTP bukan tujuan, tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran," pungkas Presiden. (bpmi/nbh)

Sumber : https://jpp.go.id/nasional/sudut-ist...aksi-non-tunai

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Mendagri Tegaskan Kenaikan Dana Parpol Tidak Pengaruhi Keuangan Negara

- [URL="https://jpp.go.id/ekonomi/perdagangan/310386-kemenkeu-penerapan-pajak-eS E N S O Rmerce-ciptakan-kesetaraan"]Kemenkeu: Penerapan Pajak ES E N S O Rmerce Ciptakan Kesetaraan[/URL]

- BI Larang Gesek Ganda Alat Bayar Non-Tunai