Jika melihat dari data, kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini bisa dikatakan terus meningkat. Terlihat dari data tahun 2000 hingga 2017 seperti yang tercatat oleh Susenas per Maret 2017. Dalam kurun 17 tahun tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang dari 38,74 juta ke angka 27,77 juta. Sementara tingkat kemiskinan pun menurun dari 19,14% ke 10,64%. Angka ini adalah yang paling rendah sepanjang sejarah Indonesia sejak tahun 1970 di mana tingkat kemiskinan mencapai 60%.

Kesejahteraan masyarakat pun bisa dikatakan terus meningkat, namun masih ada banyak persoalan buat penduduk miskin. Seperti misalnya kepemilikan akte kelahiran buat anak usia 0 sampai 17 tahun. Saat ini, sekitar 9,9 juta anak usia tersebut tidak memiliki akte kelahiran.

"Tanpa akte kelahiran, pemerintah pun akan sulit memberikan bantuan untuk mereka karena tidak punya status hukum," demikian dipaparkan oleh Bambang P. S. Brodjonegoro dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, Jumat (7/9/2017). Hal ini disebut Bambang sebagai salah satu hal penting untuk diperbaiki pemerintah. Yakni memastikan bahwa setiap anak yang lahir punya status hukum yang jelas yang tercatat dalam akte kelahiran.

Kecilnya angka partisipasi sekolah pada penduduk miskin dalam setiap jenjang pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menghambar peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikan juga dengan terbatasnya akses sanitasi dan air bersih yang layak buat penduduk miskin di Indonesia.

Dari sisi tingkat pengangguran terbuka sendiri, Bambang memaparkan bahwa tahun ini Indonesia mencapai titik tingkat pengangguran terbuka terendah yaitu 5,33% atau sekitar 7,1 juta angkatan kerja. Jauh berkurang dari jumlah pengangguran di tahun 2005 yang hampir menyentuh angka 12 juta.

Menyoal ketimpangan sendiri sebenarnya bisa dikurangi ketika kemiskinan akut teratasi. Dan resep mengurangi kemiskinan akut menurut Bambang adalah pelayanan dasar, pendudukan dasar, infrastruktur dasar, sanitasi, pemukiman dan bantuan tunai jika diperlukan.

"Secara struktural, pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum bisa diikuti dengan pemerataan kesempatan dan pendapatan. Pemerintah harus intervensi supaya pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan pelebaran ketimpangan," lanjutnya.

Bambang juga menyebutkan bahwa pemerintah sudah berupaya untuk membuat kebijakan demi mendorong penurunan ketimpangan. "Seperti meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan publik; mengurangi beban pengeluaran penduduk kurang mampu dengan subsidi pendidikan, kesehatan, energi, perumahan dan BLT; menciptakan lapangan kerja produktif, memperkuat basis ekonomi rakyat dengan menggali potensi lokal; dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengurangan kesenjangan," jelas Bambang.

Direktur INFID, Sugeng Bahagijo, menilai bahwa arah kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam kaitannya dengan mengurangi ketimpangan sudah tepat. Namun memang ada beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti cakupan programnya, realokasi peran dan anggaran kementrian, serta bagaimana program ter-delivery dengan baik.

Presiden Jokowi telah meletakkan penurunan ketimpangan ekonomi sebagai prioritas kebijakan dengan memeratakan infrastruktur dan energi seperti bandara, kereta api dan lain-lain. Juga dilakukan penguatan dari kebijakan fiskal Indonesia (kinerja pajak) serta memulihkan peran dan kontribusi pendidikan/pelatihan vokasi.