TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri membantah bahwa pihaknya ikut mengawasi Dana Desa karena didasarkan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pamekasan.

Seperti diketahui, KPK meringkus Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi dengan dugaan penyelewengan Dana Desa sebesar Rp 100 juta.

"Saya kira tidak terkait dengan itu (OTT KPK), kalaupun dikaitkan bisa juga. Tetap yang jelas dana desa anggaran dari negara yang harus diselamatkan," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Menurut Setyo, sudah menjadi tanggung jawab Polri untuk mengawasi uang negara agar tidak diselewengkan terutama yang terdapat pada Dana Desa.

Meski mengawasi, namun menurut Setyo polisi tidak akan melakukan tugas pengauditan terhadap penggunaan Dana Desa.

"Polisi bukan tugasnya audit kita lakukan pengawasan fisik, serta penggunaan anggaran," jelas Setyo.

"Kami mendampingi, ya kan kepala desa punya program misal membangun jalan 100 meter. Spesifikasinya seperti apa, kita lakukan pengawasan betul gak spesifikasi," sambung Setyo.

Polri berencana melakukan kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) untuk mendampingi pelaksana program Dana Desa.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...k-di-pamekasan

---

Baca Juga :

- Cak Imin Akan Usulkan Penambahan Satu Pasal Pada UU Desa

- Satu Meja Kompas TV: Modus Korupsi Dana Desa

- KPK Geledah Balai Desa Dasok, Tak Ada Berkas yang Dibawa