Sri Mulyani Jelaskan Upaya Ekstra Turunkan Tingkat Kemiskinan


TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perlu upaya ekstra untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi di bawah 10 persen. Dia menuturkan upaya tersebut di antaranya meliputi kebijakan ekonomi pemerintah yang dikombinasikan dengan penguatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta bantuan langsung untuk masyarakat miskin.

"Makanya kombinasi dari program keluarga harapan (PKH), infrastruktur desa, dan peningkatan pendapatan petani akan sangat penting memerangi kemiskinan," ujarnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.


Baca: Sri Mulyani Ingin Redenominasi Rupiah Mulai Dirancang Tahun Ini


Sri Mulyani kemudian menjelaskan tentang upaya lainnya melalui belanja infrastruktur pemerintah yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama.


"Sehungga memang pada masa pemerintah membelanjakan untuk proyek-proyek infrastruktur mungkin kemiskinan dan pemerataan belum langsung turun," katanya.

Menurut dia, dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut baru dirasakan ketika prosesnya sudah selesai seluruhnya, dan mengalir pada aktivitas perekonomian. Sri Mulyani menambahkan upaya lainnya yang juga harus digenjot adalah mengimbangi belanja infrastruktur dengan belanja sosial.

"Ini supaya masalah kemiskinan dan kesenjangan tidak makin melebar pada saat belanja modal yang besar ini terjadi," ucapnya.


Simak: Gubernur BI Akan Temui Presiden Jokowi Bahas RUU Redenominasi


Sri Mulyani mengatakan berdasarkan data dan statistik yang ada, diperoleh indikasi bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial tidak langsung menurun secara drastis. "Mungkin ada jedanya, sekitar dua atau tiga tahun setelah ini, nanti kita akan lihat pada masa itu."

Namun, Sri Mulyani berujar pada saat ini Presiden Joko Widodo juga telah menggariskan pengeluaran pemerintah utamanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin, yaitu melalui jaminan kesehatan nasional hingga pendidikan. "Itu semua jumlahnya cukup besar dan diharapkan dapat mengimbangi belanja pemerintah yang memang fokus pada belanja modal besar," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, belanja sosial pemerintah memang tidak akan tercatat dalam neraca sebagai kenaikan modal atau aset. "Tapi modal manusia kan lebih penting daripada modal non manusia seperti infrastruktur," katanya.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah pun terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas belanja sosial tersebut. Namun, sistem dan persiapan yang mendukung peningkatan belanja itu juga harus dipikirkan. "Katakanlah belanja sosial naik, tapi persiapan untuk identifikasi orangnya, keluarga miskin, dan pendampingan gimana." Dia menegaskan pemerintah tak ingin asal membelanjakan, tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan.

GHOIDA RAHMAH

http://tempo.co/read/news/2017/07/18/090892437



standar garis kemiskinan kan beda beda tiap daerah
Ok ambil contohlah yang seperti dki sangat rendah ya cuma 530rb/bulan

Per kepala nominal 530rb itu untuk tahun 2017 sangat tidak wajar itu sudah dihitung gabungan antara garis kemiskinan makanan dan non makanan

Pemerintah nyediain lapangan kerja buat pendapatan segitu per kepala tidak sanggup?

Memalukan ya saya kira.

Sistemnya lebih condong sosialis buat si kaya