Fitnah seringkali menerpa Presiden Joko Widodo. Mulai dari dituduh keturunan Tionghoa hingga antek PKI pernah dialamatkan kepada Jokowi sepanjang perjalanan politiknya. Bagi Jokowi, tudingan miring itu merupakan serangan politik, tidak lebih.

"Kalau yang berhubungan dengan saya biasanya berhubungan dengan hal yang politis, juga untuk kepentingan-kepentingan dari politik," ujar Jokowi saat tim Kompas.com mewawancarainya di Ruangan Oval, Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2017).

Jokowi sebenarnya ingin tak memedulikan serangan politik tersebut. Namun, ia menyadari bahwa diam sama saja membiarkan rakyat dijerumuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, Jokowi mewanti-wanti para elite politik yang berada di balik serangan itu untuk lebih beradab dalam berpolitik.

"Akan sangat berbahaya kalau elite-elite kita memberikan pembelajaran- pembelajaran yang kurang baik dengan cara seperti itu, menyebarkan SARA dan menyebarkan fitnah," ujar Jokowi.

"Kita mengajak semuanya untuk membangun sebuah peradaban politik yang baik, peradaban politik santun, peradaban politik yang berkeadaban sehingga masyarakat akan mengikuti itu," lanjur dia.

Jokowi mengatakan bahwa masyarakat saat ini sedang membutuhkan suri teladan. Elit-elit politik di Indonesia pun harus menjadi teladan tersebut.

"Masyarakat kita ini perlu contoh, perlu tauladan. Enggak usah banyak omong lah. Kasih contoh, sudah. Yang paling penting itu, contoh," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo baru berumur empat tahun ketika PKI dibubarkan. Orang tua saya juga jelas, tinggal di desa mana, kampung mana. Begitu juga kakek dan nenek saya. Semua bisa dicek.

Dalam acara Kajian Ramadan di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu lalu, Presiden Joko Widodo menantang siapa pun yang mengetahui adanya PKI atau penganut paham komunis di negeri ini.
Pertanyaannya, di mana? Di mana? Kalau ada tunjukkan kepada kita. Kepada Presiden Joko Widodo. Saya gebuk detik itu juga!
Soal PKI itu, hukumnya jelas sudah dilarang. Apalagi sampai disorong-sorongkan ke Presiden Joko Widodo, seolah-olah Presiden Joko Widodo melindungi.
Sekali lagi, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tak ada ruang bagi komunisme di Indonesia. Sebab, PKI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Tanah Air. Di konstitusi kita jelas, ada Tap MPRS-nya bahwa komunis dilarang di negara kita, Indonesia.
Foto: Biro Pers Setpres FB @jokowi