TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memilih menanti kinerja polisi terkait penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Sebab, sejak awal menyerahkan pengusutan kasus tersebut kepada kepolisian.

"Presiden kan sudah pernah jawab waktu itu. Serahkan ke Kapolri," kata Johan, Minggu (23/4/2017).

Johan tidak mengetahui apakah Presiden akan mengubah sikapnya itu, mengingat saat ini pengusutan oleh pihak kepolisian belum mengalami kemajuan yang berarti.

Padahal, penyerangan terhadap Novel sudah terjadi hampir dua pekan lalu.

"Kalau itu (sikap Jokowi saat ini) harus saya tanyakan dulu kepada Presiden," ucapnya.

Sementara terkait penanganan kasus Novel yang belum mengalami kemajuan di kepolisian, Johan meminta hal itu ditanyakan langsung ke Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

"Tanya ke Kapolri. Karena waktu itu Presiden sudah memerintahkan ke Kapolri," ucapnya.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Susanto Ginting meminta pimpinan KPK mendorong pemerintah membentuk tim investigasi independen.

Presiden Joko Widodo, kata Miko, harus berinisiatif membuat tim yang akan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan terkait kasus penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan dengan air keras.

"Kami tuntut dibentuk tim investigasi independen di bawah presiden untuk menuntaskan ini," ujar Miko.

Terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta Jokowi mengultimatum Kapolri.

Menurut dia, penyelesaian kasus Novel ini mirip dengan kasus penyerangan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun pada 2010 lalu.

Kepolisian dinilai tidak mempunyai itikad untuk mengungkap penyerangan terhadap Novel.

"Agaknya Kapolri harus diultimatum Presiden untuk pengungkapan kasus Ini lebih cepat," ucap Dahnil.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester menganggap, masalah penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan bukan masalah personal.

Menurut dia, penyerangan itu menyasar pada lingkup yang lebih besar lagi, yakni melemahkan fungsi KPK.

"Serangan terhadap Novel maupun penyidik lain harus dimaknai sebagai serangan terhadap institusi KPK dan agenda pemberantasan korupsi," ujar Lola.

Novel saat ini tengah menangani salah satu kasus terbesar di KPK, yakni dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Lola menduga apa yang terjadi pada Novel karena tugasnya sebagai Ketua Satgas kasus tersebut.

Sebelum adanya penyerangan ini, Novel sudah beberapa kali menerima teror saat tengah menangani kasus megakorupsi itu.

"Jangan sampai hilang dari peristiwa-peristiwa itu. Bahwa penyerangan ini terkait dengan kasus yang ditangani Novel," kata Lola.

Menurut Lola, kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi yang mendalam bagi pemerintah, KPK, dan instansi penegak hukum.

Ia mengatakan, tak semestinya penegak hukum yang membongkar kasus korupsi menerima bentuk teror seperti Novel.

Kasus ini tak hanya dijumpai pada Novel, penyidik bahkan mantan pimpinan KPK pernah menerima berbagai teror.

"Pola ancaman yang terjadi selalu sama, yakni ketika KPK mebangani kasus dengan nilai kerugian keuangan negara yang cukup besar selalu diikuti dengan upaya melemahkan KPK," kata Lola.

Lola juga menyayangkan gerak lambat polisi dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Hingga hari ke-12, belum ada titik terang mengenai pelaku dan motif penyerangan.

"Untuk yang sebesar ini kok progressnya agak lambat dibandingkan kasus lain. Kayaknya alat bukti cukup, tapi hasilnya jauh dari seharusnya," kata Lola. (kps)

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...aporan-kapolri

---

Baca Juga :

- Kondisi Novel Baswedan Mulai Membaik

- Kakak Novel Baswedan Heran Polisi Belum Menangkap Pelaku Penyerangan

- Kasus Teroris Cepat Terungkap, Mengapa Kasus Novel Lama? Muncul Usulan Bentuk TPF