Beberapa jam lagi warga Jakarta akan menentukan pilihannya. Pemilihan Gubernur(Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua akan berlangsung Rabu 19 April ini.

Jumlah pemilih dalam Pilgub Jakarta putaran kedua ini, menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, bertambah lebih banyak ketimbang putaran pertama. Pada putaran pertama, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 7.108.589. Sedangkan pada putaran kedua, pemilih dalam DPT berjumlah 7.218.254. Artinya, bertambah 109.665 pemilih.

Pemilih terbanyak berada di Jakarta Timur, sebanyak 2.025.157. Disusul kemudian oleh Jakarta Barat sebanyak 1.681.472, Jakarta Selatan 1.606.921, Jakarta Utara 1.129.494, Jakarta Pusat 757.515, dan kepulauan Seribu 17.695.

Bukan cuma jumlah pemilih, dalam Pilgub Jakarta putaran kedua jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga bertambah. Tidak banyak memang, hanya bertambah 11 TPS saja.

Kita berharap KPU DKI Jakarta sungguh-sungguh siap menyelenggarakan Pilgub Jakarta putaran kedua ini. Kita ingin, semua pemilih terlayani. Jangan sampai ada persoalan-persoalan teknis yang menghambat pemilih untuk mendapatkan haknya dalam memberikan suara. Kita juga berharap, Pilgub Jakarta putaran kedua berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Yang tak kalah penting, kita berharap pesta demokrasi bagi warga Jakarta ini berlangsung dengan aman dan tertib. Ini adalah harapan yang sangat besar, bukan cuma dari warga Jakarta. Ini adalah harapan yang paling wajar dari kebanyakan warga republik ini, mengingat Pilgub Jakarta mengandung tensi politik yang tinggi sejak awal.

Berbeda dengan Pilgub di daerah lain, Pilgub Jakarta melibatkan banyak kepentingan politik. Ini bukan semata-mata kompetisi dari dua pasangan calon (paslon) yang hanya melibatkan warganya saja. Kepentingan-kepentingan politik yang terlibat di dalamnya tidak lagi bersifat regional.

Salah satu penyebab kekhawatiran orang atas keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pilgub Jakarta adalah rencana mobilisasi massa dari luar Jakarta untuk mengawasi setiap TPS. Sebagai sebuah rencana, aksi mobilisasi massa ini sudah cukup provokatif.

Seperti dikatakan oleh Ansufri ID Sambo, Ketua Panitia aksis mobilisasi massa yang disebut Tamasya Al Maidah itu, "Target peserta, kita berharap, setiap TPS ada 100 orang kaum muslimin dan muslimat yang datang melihat. Jadi, insya Allah sebanyak 1,3 juta akan datang."

Kehadiran massa sebanyak 1,3 juta orang dengan tujuan politik tertentu pastilah mengundang problem keamanan. Tidak sembarang pihak mampu mengendalikan massa sebanyak itu.

Penyelenggara aksi tersebut mengaku, mobilisasi itu bukanlah bentuk intimidasi. Namun tidaklah mengada-ada jika pemilih merasa terancam oleh kehadiran 100 orang dari luar daerah di setiap TPS yang ingin memastikan salah satu paslon kalah.

Negara tanggap dengan situasi ini. Presiden Joko Widodo [URL="%2522Tadi%20saya%20sudah%20memerintahkan%20kepada%20seluruh%20aparat%20negara%20TNI-%20Polri%20untuk%20menjamin%20kelancaran%20dan%20keamanan%20pelaksanaan%20Pilgub%20DKI%20Jakarta,%2522"]memerintahkan[/URL] TNI dan Polri untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilgub Jakarta. Menko Polhukam Wiranto memastikan, Panglima TNI, Kapolri dan BIN sudah melakukan koordinasi yang sangat ketat untuk mengantisipasi gangguan dalam pelaksanaan Pilgub Jakarta.

Jumlah aparat yang akan dilibatkan dalam pengamanan Pilgub Jakarta putaran kedua, menurut Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, berjumlah 65.000 personil. Sebanyak 20.000 orang dari kepolisian, dan 15.000 orang dari TNI. Sisanya, berasal dari dari Linmas, Kemendagri, Pemda, dan masyarakat.

Pola pengamanan TPS pun kali ini lebih intens ketimbang saat Pilgub Jakarta putaran pertama. Sebelumnya, pengamanan TPS berpola 1-3-6: 1 polisi untuk 3 TPS dan 2 Linmas. Sekarang, pada putaran kedua, di setiap TPS ada 1 polisi, 1 TNI, dan 2 Linmas.

Aparat negara juga sudah bersiap mengantisipasi rencana mobilisasi massa ke Jakarta. Tito telah memerintahkan seluruh Kapolda di Jawa dan beberapa Kapolda di Sumatra memeriksa massa yang bergerak menuju Jakarta untuk kegiatan politik.

Tito menegaskan, "Kalau sampai ada pengerahan massa yang terkesan intimidatif maka Polri, sekali lagi dengan diskresinya, dapat melakukan penegakan hukum."

Bersama dengan Ketua KPU DKI Jakarta dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan pun mengeluarkan maklumat bersama terkait rencana mobilisasi massa itu. Maklumat itu itu terdiri dari 3 hal.

Pertama, melarang siapa pun untuk melakukan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis di TPS. Kedua, orang-orang yang sudah dimobilisasi akan dicegah, diperiksa, dan dipulangkan ke daerah asalnya. Ketiga, penindakan akan dilakukan kepada siapapun yang memaksakan diri dalam rencana mobilisasi tersebut.

Kesungguhan aparat negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban Pilgub Jakarta sudah memperlihatkan hasilnya. Senin (17/4) sore lalu polisi di Ciamis berhasil mencegah pengerahan massa sebanyak 300 orang, yang sebagian diantaranya berniat berangkat ke Jakarta.

Selama menjalankan tugasnya, tentu kita juga berharap aparat negara bersikap netral dalam hal pilihan politik di Pilgub. Aparat negara tetap fokus kepada kewajibannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Semua pihak yang berkepentingan dengan Pilgub sudah seharusnya mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada celah yang memungkinkan berkobarnya sengketa, yang justru membuat tensi politik semakin tinggi.

Dengan begitu, warga negara bisa mendapatkan haknya untuk ikut serta memilih tanpa rasa takut dan terintimidasi. Demokrasi bisa dilakukan dengan cara yang beradab dan tensi yang normal.

Selamat memilih sesuai dengan akal sehat dan hati nurani.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...npa-rasa-takut

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Tentara mengawasi dana desa? Sungguh?

- Terapi kejut dari KLHS Kendeng

- Jangan biarkan pendidikan kehilangan arah