Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lokal di Sulawesi Tengah menyoroti dan menyayangkan agenda perpanjangan Operasi Tinombala hingga Juli 2017 yang disampaikan melalui Asisten Operasi Kapolri, Irjen (Pol) Unggung Cahyono pada Selasa, 14 Maret 2017 lalu.

Kepada Redaksi KabarSelebes.com, Jumat (17/3/2017), Kontras menuliskan bahwa perpanjangan itu disampaikan oleh Unggung Cahyono berdasarkan permintaan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Rudy Sufahriadi agar dapat mencari dan menangkap 9 orang sisa dari kelompok teroris Santoso. Alasan perpanjangan masa operasi selama 3 bulan yang seharusnya telah berakhir pada tanggal 3 April 2017 mendatang, juga dilakukan untuk memberikan rasa aman warga masyarakat di Poso.

“Perlu untuk diperhatikan bahwa pengambilan keputusan atas perpanjangan Operasi Tinombala yang keempat ini dilakukan secara sepihak tanpa penjelasan kepada publik tentang evaluasi oleh Polri atas Operasi Tinombala. Selain belum berhasil ditangkapnya sisa sembilan orang DPO jaringan kelompok Santoso cs atau Mujahidin Indonesia Timur, kami memantau ketika proses pelumpuhan jaringan Santoso cs, Mabes Polri nampak optimis untuk membekuk kelompok teroris ini, mengingat jumlah senjata dan posisi yang terdesak dari para pengikut Santoso,” tulis Koordinator KontraS, Yati Andriyani.

Selain itu, KontraS juga me nuliskan bahwa ukuran evaluasi tidak hanya dapat dinilai dari sejauh mana kelompok Santoso CS terdesak di satu titik, namun juga harus diperhitungkan sejauh mana rasa aman warga terjamin, tidak ada ruang kriminalisasi, teror, restriksi hak-hak asasi yang tidak penting dan ketersediaan akses pengaduan hingga pemulihan apabila ada kesalahan dalam prosedur operasi keamanan.





Sumber:
kabarselebes.com