TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Kami membahas situasi sosial, ekonomi, politik dan berbagai isu terkini. Terutama mengenai perekonomian nasional dan mengurangi kesenjangan sosial."

Demikian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mengungkapkan topik bahasan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan seluruh pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara pada Selasa (14/3/2017) siang berkumpul di Istana Merdeka, Jakarta.

Novanto yang juga ketua Umum Golkar itu menjelaskan, Presiden Jokowi meminta masukan dan berdialog dengan para pimpinan lembaga negara yang hadir mengenai masalah ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Pun sejumlah isu aktual lainnya diluar e-KTP.

"Saya mengapresiasi pertemuan ini. Komunikasi dan kerjasama yang baik perlu dilakukan antar lembaga negara. Ini menunjukan semangat kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara," ujar Novanto kepada Tribunnews.com, Selasa (14/3/2017).

Terkait hal itu, Ketua DPR menilai saat ini, pemerintah Jokowi-JK cukup realistis dalam mengelola roda perekonomian.

"Saya optimis target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 di atas 5 persen bisa terealisasi," kata Novanto.

Dengan kondisi stabilitas politik dan keamanan yang semakin membaik, pemerintah dapat menjaga iklim investasi dan memperluas pusat perekonomian di berbagai daerah.

"Saya mendukung pertumbuhan ekonomi yang memiliki dimensi keadilan, sehingga bisa sejalan dengan pemerataan pembangunan," kata Novanto.

Usaha tersebut memang tak mudah. Mengingat situasi perekonomian global yang tidak pasti.

Upaya konkrit pemerintah untuk mengatasi persoalan kesenjangan juga bisa dilakungan dengan meningkatkan akses dan alokasi kredit bagi usaha rakyat (UMKM).

Pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) yang selama ini diberikan pemerintah sudah baik. Terutama dengan tingkat bunga KUR dibawah tingkat bunga pasar. Ini bisa menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.

Presiden Jokowi juga menegaskan tidak ada pembahasan terkait dugaan korupsi pengadaan e-KTP ketika melakukan silaturahmi dengan pimpinan lembaga tinggi negara.

Tiap melakukan pertemuan, Jokowi menegaskan dirinya tidak pernah membahas isu lain, selain yang telah diagendakan sebelumnya.

“Kita setiap rapat memang fokus pada satu masalah tidak kemana-mana,” ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Jokowi mengungkapkan dirinya bersama para pimpinan lembaga tinggi negara lainnya membahas terkait kebijakan pemertaan ekonomi serta reformasi agraria.

“Ini tadi urusannya hanya kebijakan pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan redistribusi aset dan reformasi agraria tidak ada yang lain,” ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan dirinya ingin agar pimpinan lembaga tinggi negara lainnya agar sama-sama memiliki keoptimisan terhadap program yang dicanangkan pemerintah, terutama kebijakan pemerataan ekonomi.

“Dan ini akan kita tindaklanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria yang kita harapkan akan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat. kami akan memulai untuk membagikan konsesi konsesi kepada rakyat, kepada tanah adat, kepada koperasi koperasi, kepada pondok pesantren dan juga mempercepat pembagian sertifikat-sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki sehingga nantinya rakyat bisa memiliki agunan dalam rangka Bisa mengakses permodalan,” ujar Jokowi.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...-tinggi-negara

---

Baca Juga :

- Fahri Sebut Jokowi Kaget Dengar Ceritanya soal Dibalik Kasus e-KTP

- Lee Teuk Undang Jokowi Datang ke Konser Super Junior

- Wapres JK Bantah Pertemuan Lembaga Tinggi Bicarakan Kasus e-KTP