• Beranda
  • ...
  • Tribunnews.com
  • Kunjungan Kerja ke Jerrman, Ini Masukan Ahli di Sana untuk Pansus RUU Pemilu DPR RI

tribunnews.comAvatar border
TS
MOD
tribunnews.com
Kunjungan Kerja ke Jerrman, Ini Masukan Ahli di Sana untuk Pansus RUU Pemilu DPR RI



Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pansus RUU Penyelenggara Pemilu mendapat masukan dari ahli politik Jerman Andreas Ufen. Pertemuan digelar di Wisma KBRI di Jerman pada Minggu 12 Maret 2017. 

Ketua Pansus Pemilu Lukman Edy mengatakan partai politik sangat kuat di Jerman. Partai politik memiliki pendidikan dan pelatihan kepada calon-calon kader politik mulai dari sejak dini. 

"Pendidikan tentang politik sudah diajarkan sejak masa sekolah, akan tetapi apabila terdapat orang-orang yang memiliki bakat atau karakter untuk masuk ke dalam partai politik, maka diperlukan sebuah pendidikan dan pelatihan kepada kader politik tersebut," kata Lukman melalui pesan singkat, Selasa (14/3/2017).

Kemudian, sistem Pemilu di Jerman menggabungkan dua aspek yang berbeda yakni setengahnya, 299 kursi, diperebutkan melalui sistem pemilihan langsung. Setengahnya lagi melalui sistem pemilihan proporsional berdasarkan daftar kandidat.

Setiap pemilih Jerman memilih satu kali dengan dua suara di atas satu kertas suara. Dengan suara pertama ia memilih nama seorang kandidat.

"Ini merupakan pemilihan langsung. Kandidat dengan suara terbanyak di satu daerah pemilihan akan masuk parlemen. Sistem ini disebut sebagai sistem pemilihan langsung yang dipersonalisasi. Suara kedua, pemilih memilih nama satu partai," kata Lukman.

Andreas Ufen, lanjut Luman, mengatakan bahwa sistem campuran yang diberlakukan di Jerman merupakan sistem pemilihan umum yang terbaik di dunia.

Hal ini karena adanya proporsionalitas yang jelas antara jumlah suara dengan keberadaan jumlah anggota parlemen. Tidak seperti di US yang hanya memiliki dua partai politik saja. 

"Partai politik di AS tidak kuat. Tetapi Prof Andreas Ufen mengatakan, pada dasarnya indonesia akan sulit untuk menerapkan sistem campuran seperti yang terdapat di Jerman. Hal ini dikarenakan indonesia memiliki sistem presidensial," ujar Politikus PKB itu.

Lukman juga mengatakan Pemilu di Jerman juga memiliki batas minimum 5% untuk bisa masuk parlemen.

Menurut Lukman, PT 5 % sudah baik, jika bertambah maka akan terlalu banyak. Apabila PT dinaikan menjadi 10% maka akan menyulitkan bagi partai-partai politik. 

"Sehingga perlu dipikirkan keberadaan partai politik yang kecil. Banyak negara yang hanya menerapkan 3% atau 4%," kata Lukman.

Lukman juga mengatkan sistem Presidensial perlu ada batasan. Hal ini dikarenakan apabila Sistem Presidensial dilakukan secara tidak terbatas akan menyebabkan fasisme demokrasi terpimpin.

Karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang dapat melakukan penyeimbang dalam segala seuatu yang berkaitan dengan Sistem Presidensial tersebut. 

"Lembaga ini bertugas untuk melakukan pengawasan-pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh seorang Presiden. Parlemen merupakan lembaga yang bertugas untuk hal tersebut," tutur Lukman.

Lukman menuturkan jumlah anggota Parlemen di Jerman bertambah secara terus menerus. Hal ini dikarenakan adanya kelebihan mandat. 

"Pengaturan terkait dengan bertambahnya jumlah anggota parlemen ini sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan di jerman terkait dengan penyetaraan jumlah kursi," kata Lukman.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...-pemilu-dpr-ri

---

Baca Juga :

- Komisi II Sarankan KPU dan Bawaslu Buat Kronologis Ikut Rapat Tim Ahok-Djarot

- Masa Kampanye Poin Terburuk Pelaksanaan Pilkada 2017

- Wow, Pansus Pemilu Studi Bandingnya ke Jerman dan Meksiko

0
2K
0
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Tribunnews.com
Tribunnews.com
icon
192.2KThread2KAnggota
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.