Jakarta, CNN Indonesia -- Selain program hunian terjangkau tanpa uang muka, pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno juga menyuarakan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Mereka mengklaim kartu itu lebih baik dari KJP. Salah satunya karena bisa tarik tunai atau menguangkan bantuan.

Selama ini, KJP yang diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya dalam bentuk nontunai. Tapi Anies-Sandi berpandangan, belanja pendidikan tidak melulu nontunai.

"KJP Plus [bisa dalam] bentuk barang dan tunai. Kami tegaskan bahwa jangan percaya pada kampanye gelap yang mengatakan KJP akan dihapus. Justru pasangan calon Anies-Sandi akan meningkatkan KJP," kata Anies di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, pihaknya akan selalu memonitor sehingga KJP Plus tidak disalahgunakan, sebab kartu itu bisa dipakai keperluan tunai.

Namun pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada Erwan Agus punya pandangan berbeda. Ia tak sependapat dengan alasan itu. Menurutnya, bantuan pendidikan lebih baik dalam bentuk nontunai seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI saat ini.

"Kalau diuangkan akan berisiko, bisa untuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Kalau yang nontunai bisa dikontrol, hanya bisa digunakan di toko tertentu atau keperluan tertentu seperti yang sudah diatur," kata Erwan pada CNNIndonesia.com, Sabtu (4/3).

Erwan heran dengan rencana kebijakan bantuan pendidikan yang bisa diuangkan. Pasalnya, pemerintah tidak mungkin asal saat menetapkan kebijakan bantuan pendidikan diberikan secara nontunai. Penetapan itu pasti sudah melewati riset dan evaluasi.

Ia menilai, KJP Plus yang bisa diuangkan tidak jauh berbeda dengan program bantuan langsung tunai (BLT) yang ditetapkan pemerintah pusat zaman kepemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Program itu tidak berjalan dengan baik, lantaran banyak peyimpangan.

"Ketika bantuan dalam bentuk uang kemudian diterima oleh masyarakat, akhirnya dana tidak dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya, melainkan yang lain," kata Erwan.

Erwan memprediksi, rencana yang dirancang Anies-Sandi hanya untuk mendapatkan suara tambahan masyarakat Jakarta, mengingat Pilkada DKI sudah memasuki tahap ke-dua.

Persaingan pun semakin ketat. ‘Iming-iming’ seperti KJP Plus bisa mendulang suara.

Erwan pun meminta, pasangan nomor urut tiga tidak ‘membodohi’ masyarakat dengan KJP Plus yang bisa diuangkan. Rencana kebijakan itu bisa menjadi bumerang bila terealisasi, apa lagi jika tujuan pertamanya hanya untuk kebutuhan politik jangka pendek.

“Ketika betul dilakukan malah akan merugikan masyarakat karena potensi penyimpangannya besar. Kalau hanya untuk popularitas dan mendapat dukungan sesaat, saya kira kebijakan itu tidak tepat," kata Erwan.

Sependapat dengan Erwan, pengamat politik Karyono menyampaikan pendapat serupa. Selain berpotensi penyalahgunaan, program tersebut hanya bagian dari kampanye. Apa lagi program KJP Plus merupakan modifikasi dari KJP, bukan murni program orisinal Anies-Sandi.

"Secara politik, ini mau digunakan untuk merangsang pemilih. Menarik karakteristik pemilih, terutama kalangan bawah. Mereka menyukai program yang sifatnya cash and carry, yang langsung bisa dirasakan saat itu," kata Karyono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (4/3).

Karyono menganggap wajar bila Anies-Sandi merencanakan kebijakan itu semata-mata untuk mendapat tambahan suara di putaran ke-dua. Tetapi sebaiknya Anies-Sandi mengukur terlebih dahulu rencana yang direalisasikan. Jangan sampai kebijakan itu terlihat baik, namun sebenarya tidak.

"Jadi dampaknya tidak mendidik masyarakat, itu membuat masyarak untuk tergantung dengan uang. Itu juga memanjakan masyarakat dan bukan cara mendidik yang baik," kata Karyono.

sumber : http://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1/20170305102049-516-197941/menimbang-iming-iming-kjp-plus-anies-sandi/

KJP di modif jadi KJP+ keunggulannya bisa pegang uang cash, anak sekolah bisa foya foya nih nanti, buat beli bensin dan cek in sama pacar