TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai penguatan unit-unit anti-teror seperti Densus 88 Mabes Polri menjadi kebutuhan mendesak.

Kebutuhan itu tercermin pada pilihan Kerja sama Polri dengan Kepolisian Kerajaan Arab Saudi yang sepakat memerangi terorisme dan radikalisme.

"Dengan kesepakatan ini, Arab Saudi secara tidak langsung mengingatkan Indonesia tentang betapa seriusnya ancaman terorisme masa kini," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (6/3/2017).

Kerja sama itu, kata Bambang, diyakini sebagai pilihan dan kehendak Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, sehingga kesepakatannya langsung ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Kepolisian Kerajaan Arab Saudi Usman al Mughrij di Istana Bogor, Rabu (1/3/2017).

Sebelum kesepakatan itu ditandatangani, Raja Salman juga telah mengutus Usman al Mughrij, menemui Jenderal Tito di Jakarta pada Selasa 28 Februari 2017. Keduanya membahas strategi menangkal potensi ancaman terorisme.

Dari pertemuan itu, Bambang mengatakan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memerangi kejahatan lintas negara. "Ada belasan poin kesepakatan. Tetapi prioritasnya adalah merespons terorisme masa kini," tutur Politikus Golkar itu.

Seperti dikemukakan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Mohammad Abdullah Alshuaibi, yang terpenting adalah kesepakatan memerangi ISIS. Karena itu, Bambang meminta Polri dan Kepolisian Kerajaan Arab Saudi merumuskan strategi memerangi terorisme dan pendanaannya.

Menurut Bambang, pilihan Arab Saudi untuk menjadikan Polri sebagai mitra mencerminkan kepercayaan dan pengakuan akan kompetensi dan kualifikasi Polri memerangi terorisme.

Kerja sama Polri-Kepolisian Kerajaan Arab Saudi tampak jelas masuk dalam prioritas Raja Salman. Karena dokumen nota kesepahamann kepolisian kedua negara itu termasuk dalam 11 nota kesepahaman yang sudah disiapkan untuk ditantangani para pejabat kedua negara.

"Apalagi, momen penandatanganannya disaksikan langsung oleh Raja Salman dan Presiden Joko Widodo. Ketika berpidato di DPR pun Raja Salman menekankan pentingnya kerjasama menghadapi terorisme," ujar Bambang.

Bambang mengatakan kesepakatan itu sangat penting dan strategis bagi kedua negara. Sebab, Indonesia terus dibayangi ancaman terorisme.

Sedangkan Arab Saudi juga pernah menjadi target serangan teroris, sebagaimana tercermin dari peristiwa tiga serangan bom bunuh diri pada Juli 2016. Salah satunya terjadi di dekat Masjid Nabawi, Madinah.

Bambang mengharapkan alasan serta pertimbangan dibalik Kesepakatan Polri dan Kepolisian Kerajaan Arab Saudi ini bisa menginsipirasi DPR dalam merevisi Undang-undang (UU) Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebab, Arab Saudi telah mengingatkan betapa seriusnya ancaman terorisme masa kini.

Selain itu, kata Bambang, dengan menjadikan Polri sebagai mitra, Arab Saudi juga ingin menegaskan bahwa komunitas internasional sangat mengharapkan peran signifikan Indonesia dalam merespons jaringan ISIS, karena Polri memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk pekerjaan itu.

Dengan begitu, tutur Bambang, cukup alasan jika revisi UU pemberantasan terorisme memberi akses bagi perluasan wewenang dan keleluasaan negara menindak siapa saja yang terindikasi sebagai teroris. Bambang mengingatkan negara butuh wewenang besar dan keleluasaan, karena ancaman terorisme akan selalu ada untuk rentang waktu yang sulit diprediksi.

"Lagi pula, teroris masa kini terus mengembangkan kemampuan sejalan dengan perkembangan teknologi modern, serta mampu membentuk sindikasi melalui bentang jaringan di berbagai negara. untuk mengantisipasi masa depan ancaman terorisme itu, Indonesia harus terus memperkuat unit-unit anti-teror seperti Densus 88," ujar Bambang.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...angi-terorisme

---

Baca Juga :

- Media Arab Tulis Kesan Raja Arab Terhadap Jokowi, Seperti Apa Isinya?

- Saksikan Aiman: Yang Tersisa Dari Kunjungan Raja

- Indonesia dan Arab Saudi Akan Bentuk Tim Pelaksanaan 11 MoU, Ini Kekhawatiran Fadli Zon