Jakarta, HanTer - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengaku telah mendapatkan surat rekomendasi atau fatwa dari Mahkamah Agung terkait diberhentikannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta karena terkait hukum pidana.

Namun ketika ditanya mengenai isi fatwa tersebut, Tjahjo mengaku tidak dapat mengumumkan isi surat tersebut karena bersifat rahasia.

"Surat MA kan rahasia. Tidak bisa saya umumkan, tapi sudah saya terima," kata Tjahjo usai menghadiri rapat koordinasi Asian Games 2018 di Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang saat ini berstatus terdakwa kasus dugaan penistaan agama, menuai polemik.

Hal itu terkait dengan tafsiran aturan yang menyebutkan kepala daerah yang didakwa dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun harus diberhentikan sementara.